KNRP berikan keceriaan kepada para pengungsi Palestina

Sabtu, 28 Desember 2013

Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) bekerja sama dengan ADARA Relief International kembali melakukan misi kemanusiaan di penghujung tahun 2013 untuk memberikan keceriaan kepada para pengungsi Palestina di Yordania.

Bantuan ini, khususnya diberikan kepada anak-anak dan perempuan, Sabtu, (28/10).

Ketua Harian KNRP Pusat Caca Cahayaningrat mengatakan, saat ini di negeri-negeri Syam (Palestina, Jordania, Suriah dan Libanon) terkena musibah Badai Alexa. Badai tersebut  seiring dengan turunnya hujan salju yang meliputi wilayah tersebut sejak pekan kemarin.

Caca melepas keberangkatan Tim Relawan ke Yordania, Jumat (27/12) dini hari di Bandara Internasional Soerkarno Hatta, Jakarta.

"Tim relawan yang berjumlah empat orang ini, rencananya akan dibantu sejumlah mahasiswa Indonesia di Amman Jordania untuk menuju tempat-tempat pengungsian Palestina yang tersebar di dua tempat, diantaranya Seweleh pinggiran kota Amman dan Irbid yang terletak tidak jauh dari Suriah dan berbatasan dengan sebagian Palestina di Tepi Barat," katanya.

Mereka, terang Caca, akan bertugas selama satu pekan, untuk memberikan keceriaan dan hiburan kepada korban musibah khususnya anak-anak dan perempuan.

Sementara aktivis yang mewakili ADARA Latifah Hariri mengatakan, tim relawan akan melakukan koordinasi dengan mahasiswa setempat, untuk terjun dilokasi pengungsian. Mereka juga sudah menyiapkan bantuan berupa barang dan suvenir.

"Semoga semua berjalan sesuai rencana. Sumbangan yang diberikan oleh rakyat Indonesia melalui KNRP dan ADARA menjadi berkah mereka jelang tahun 2014 yang akan datang," kata Latifah.

sumber : *republika

Read Post | komentar

Gerakan Aceh Tanpa JIL Dideklarasikan

Kamis, 26 Desember 2013

BANDA ACEH – Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) dinilai sangat membahayakan akidah umat Islam, karenanya umat Islam di Aceh diminta untuk menjaga keluarganya dari pengaruh bahaya JIL.

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk. Faisal Ali mengemukakan hal itu pada diskusi publik mengungkap bahaya liberalisme di Aceh dan peluncuran Gerakan Aceh Tanpa JIL (ATJ) di Lamnyong Banda Aceh, Rabu kemarin.

Faisal Ali mengungkapkan, di Aceh JIL mulai berkembang meskipun belum muncul ke publik seperti halnya dikota-kota besar di Jawa. Karena itu Faisal mengajak masyarakat untuk sama-sama mencegah perkembangan JIL sebelum mereka berkembang di bumi serambi Mekkah ini.

Faisal menyebutkan, salah satu upaya untuk mencegah perkembangan JIL adalah melalui dunia pendidikan. Menurutnya harus ada upaya untuk menjauhkan pendidikan  yang berbau sekularisme kepada kepada generasi Aceh. Apa lagi menurutnya penyebaran JIL kerap dilakukan dengan pemberian beasiswa.

“Kalau selama ini pendidikan kita hanya fokus kepada otak saja, nah kedepan perlu dipikirkan bagaimana pendidikan ini juga menguatkan iman mereka. Begitu juga dengan beasiswa, bukan tidak boleh tapi kita harus selektif, jangan sampai beasiswa kita tukar dengan akidah,” ujarnya.

Faisal Ali menyambut baik kehadiran Gerakan Aceh Tanpa JIL, paling tidak gerakan ini bisa menghambat perkembangan JIL di Aceh melalui diskusi-diskusi keislaman yang harus digelar secara rutin.

“Gerakan ini sangat bagus untuk menghambat JIL di Aceh ini, dan MPU Aceh mendukung serta mengucapkan selamat atas kehadiran Gerakan yang sangat bagus ini”lanjutnya lagi.

Sementara itu Aktifis Indonesia Tanpa JIL Akmal Sjafril menyebutkan kehadiran Indonesia Tanpa JIL mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat, hal itu setidaknya terlihat dengan begitu antusiasnya masyarakat di berbagai kota untuk mendeklarasikan daerahnya sebagai daerah tanpa JIL, salah satunya adalah provinsi Aceh.

“Di Aceh sambutannya begitu antusias, selain para pemuda, kami melihat ulama-ulama disini sangat mendukung kehadiran Aceh Tanpa JIL, semoga ini bisa mencegah perkembangan JIL di provinsi Aceh”ujarnya.

Akmal menyebutkan JIL kerap menyasar para pemuda, mahasiswa dan pelajar yang masih awam dengan pengetahuan agama, aktifis JIL kerap memainkan logika untuk mempengaruhi targetnya.

Menurut Akmal meskipun bahaya JIL ini belum begitu terasa di Aceh, namun ia meminta agar para aktivis dakwah tidak menunggu JIL berkembang kemudian mencegah, akan tetapi harus segera ada upaya untuk menghambat sebelum mereka berkembang.

sumber : tajuk.co

Read Post | komentar

Berikut Kriteria Capres PKS Berdasarkan Dewan Syuro

BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah selesai menggelar Pemilihan Raya (Pemira) untuk mengetahui aspirasi kader soal sosok capres-cawapres yang layak diusung.

Menurut Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, calon-calon yang sudah beradar saat Pemira harus mempunyai beberapa kriteria untuk dipilih dalam rapat majelis syuro.

"Pertama kredibilitasnya, kedua kapabilitasnya, ketiga akseptabilitasnya di masyarakat," kata Hilmi, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/12/2013).

Tak hanya itu, kata Hilmi, capres PKS juga harus memiliki akses politik yang luas. Itu diperlukan agar capres dapat didukung partai lain dan ormas. "Ada juga pertimbangan kelima akses sosial kandidat," tuturnya.

Terakhir, kata Hilmi, capres PKS harus memiliki akses finansial yang mendukung pendanaan selama kampanye. Namun, syarat keenam ini masih dipertimbangkan. "Dipertimbangkan untuk ada," jelasnya.

Saat ditanyakan kriteria apa yang harus dimiliki sosok pendamping capres PKS, Hilmi mengatakan mempunyai kriteria yang sama. "Saya kira sama saja," tandasnya.

sumber : okezone.com

Read Post | komentar

JK: Uang Bailout Tidak Pernah Sampai ke Century

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut bahwa kasus bail out Bank Century tidak sesuai aturan yang sebenarnya.

"Kasus bail out Century itu tidak sesuai dengan aturan sebenarnya, karena merubah-rubah angka-angka, berarti itu tidak sesuai aturan dan merugikan negara," ujar Jusuf Kalla, disela liburan keluarga di Kabupaten Takalar, Selasa (24/12).

Ia menyebutkan, hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah jelas merugikan keuangan negara Rp7 triliun, namun faktanya siapa yang akan bertanggungjawab dalam kasus tersebut bahkan mereka saling lempar tanggungjawab.

"Siapa yang bertanggung jawab ?, terus lari kemana uang itu. Buktinya, kemungkinan besar uang itu tidak sampai. Buktinya lagi sudah dikasih malah kekurangan, jadi sebenarnya uang itu tidak pernah sampai," sebut ketua PMI itu.

Ketua Dewan Masjid ini mengungkapkan, apabila uang senilai Rp6,7 triliun sampai, tentu saja tidak ada lagi penambahan. "Saya yakin bila itu sampai tidak perlu tambah lagi, ini sebuah akibat. Kita serahkan saja ini ke KPK," ungkapnya.

Sebelumnya, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik senilai Rp7 triliun lebih.

Pemberian FPJP ke Bank Century diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,394 miliar. Selanjutnya, penetapan sebagai bank berdampak sistemik telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun.

Berdasarka kerugian negara berdampak sistemik tersebut diketahui merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara (PMS) dari lembaga penjamin simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

 

 

sumber : aktual.co

Read Post | komentar

PKS Sulsel : Waria Miliki Hak Politik Sama

Selasa, 24 Desember 2013

Ketua Humas DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan Muttaqien Yunus mengatakan, waria atau kaum transgender memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, sehingga penentu kebijakan dan masyarakat perlu menghargai keberadaannya.

"Masih maraknya diskriminasi terhadap kaum transgender, perlu dievaluasi karena di negara yang mengakui keberagaman dan hidup dalam keragaman ini, sudah selayaknya penentu kebijakan dan masyarakat umum menghargai keberadaan kaum transgender itu," kata Muttaqien di Makassar, Selasa.

 
Menurut dia, waria adalah bagian dari WNI sehingga memiliki hak sama dengan WNI lainnya, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun politik. Namun, sambung dia, di lapangan kondisi itu tidak sepenuhnya terwujud.

Dia mengatakan, fenomena yang ada hampir separuh dari jumlah waria di Indonesia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Karena itu, lanjut dia, sangat tidak adil jika40 persen dari tiga juta waria di Indonesia kesulitan mengurus KTP hanya karena pertimbangan identitas gender.

"Padahal KTP merupakan syarat utama untuk mendapatkan semua pelayanan publik. Selain itu, sulitnya kaum transgender memperoleh lapangan pekerjaan juga terjadi di lapangan," ujar caleg DPRD Provinsi Sulsel Dapil sembilan itu.

Menurut dia, para waria harus mendapat akses pekerjaan yang lebih dan syarat diterima atau ditolaknya seseorang untuk bekerja semestinya bukan lagi berorientasi seksual, tapi kapabilitas sehingga yang berkerja itu lebih profesional sesuai dengan keahliannya.

sumber : antaranews

Read Post | komentar

Simpatisan PKS Bali Pancang Bendera PKS di Laut Bali

Bali (24/12), Kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bali seakan tak kehabisan akal untuk memperkenalkan logo partai berlambang bulan sabit kembar dan padi emas itu. Simpatisan partai bernomor urut 3 pada pemilu legislatif 2014 mendatang itu menancapkan tiang bambu berukuran 24 meter dengan bendera berukuran 3x4 meter tepat diatas laut Bali, tepatnya di lingkar jalan tol yang menghubungkan daratan Nusadua, Kuta, dan Denpasar sehingga setiap nelayan dan  pengendara yang melewati jalur tersebut dapat melihatnya.

Pemasangan bendera di laut terbilang tak mudah. Bambu beserta peralatan lainnya diangkut menggunakan sampan kecil dari Denpasar menuju tempat pemasangan. "Kami ingin masyarakat Bali, khususnya simpatisan kami para nelayan di perairan Bali dapat mengenal logo dan nomor urut PKS dari sini", ujar Jaka simpatisan PKS saat pemasangan bendera. Keterbatasan dana dan tenaga seakan membuat para kader memutar otak bagaimana meningkatkan popularitas PKS seefektif dan seefisien mungkin.

Karena elektabilitas berawal dari popularitas, menjelang pemilu 2014 partai politik di Bali seakan berlomba dalam mempopulerkan logo dan nomor urut partainya. Pun demikian dengan para calon anggota legislatifnya seakan tak mau ketinggalan. Beragam cara mereka tempuh agar dapat menarik perhatian calon pemilihnya. Mereka menggunakan berbagai media untuk meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan yang akan ‘dirayakan’ pada 9 April 2014 mendatang. Hal serupa juga dilakukan oleh kader dan simpatisan partai politik atau calon anggota legislatif dalam mengeskpresikan simpati pada calon pilihannya. 

sumber :pksbali.org

Read Post | komentar

Waw, Kerugian Negara Rp 7,4 Triliun Akibat Kasus Century

Kerugian negara dalam pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik menurut penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan mencapai Rp 7,4 triliun. Nilai kerugian itu berasal dari pengucuran FPJP dan dana talangan untuk Century yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketua BPK Hadi Purnomo kemarin menyerahkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHPKN) kasus Century. Penghitungan itu berdasarkan pemerintaan KPK yang dilayangkan pada 15 April 2013. 

Hadi menjelaskan, BPK melihat adanya penyimpangan pada pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Century yang mengakibatkan negara merugi sebesar Rp 689,3 miliar. 

“Nilai tersebut merupakan keseluruhan FPJP oleh BI ke Bank Century pada 14, 17, dan 18 November 2008,” kata Hadi di Gedung KPK, Senin (23/12/2013).

Selain itu, penyimpangan juga terjadi pada penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun. 

“Nilai itu merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ke Bank Century selama periode 24 November 2008 sampai dengan 24 Juli 2009,” tutur Hadi.

BPK menilai semua dana yang dikucurkan kepada Century sebagai kerugian. Meskipun sebagian pihak berpendapat uang yang dikucurkan itu tidak hilang karena masih berada di Bank Century yang kini telah berubah menjadi Bank Mutiara. 

“Tata cara kerugian negara menurut perundang-undangan yang berlaku sepanjang pemberian FPJP nya melanggar aturan dianggap sebagai kerugian negara. Dan bagi bail out atau penyertaan modal sementara kalau pemberiannya juga bertentangan dengan UU maka seluruhnya menjadi kerugian negara,” tutur Hadi.

Penghitungan kerugian ini merupakan permintaan KPK yang saat ini tengah menyidik kasus Bank Century dengan tersangka Budi Mulya. Apakah dengan demikian semua kerugian itu merupakan tanggung jawab Budi seorang diri? Menurut Hadi, dalam laporan tersebut dijelaskan secara lengkap siapa-siapa saja yang berperan dalam penyimpangan yang terjadi itu. 

Namun Hadi menolak untuk menjelaskan siapa yang turut bertanggung jawab pada keputusan yang mengakibatkan kerugian negara tersebut. BPK tidak bisa mengungkapkannya karena menurut UU BPK laporan tersebut hanya bisa diberikan kepada penegak hukum. 

“Pelanggarannya lengkap di laporan. Karena sudah masuk penyidikan, kami tidak bisa memberikan keterangan. Perlu diketahui ini dua peristiwa hukum yang berlainan. Satu pemberian FPJP dan bail out,” ujarnya.

 

 

sumber : pikiranrakyat

Read Post | komentar