PKS Sulsel : Waria Miliki Hak Politik Sama

Selasa, 24 Desember 2013

Ketua Humas DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan Muttaqien Yunus mengatakan, waria atau kaum transgender memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, sehingga penentu kebijakan dan masyarakat perlu menghargai keberadaannya.

"Masih maraknya diskriminasi terhadap kaum transgender, perlu dievaluasi karena di negara yang mengakui keberagaman dan hidup dalam keragaman ini, sudah selayaknya penentu kebijakan dan masyarakat umum menghargai keberadaan kaum transgender itu," kata Muttaqien di Makassar, Selasa.

 
Menurut dia, waria adalah bagian dari WNI sehingga memiliki hak sama dengan WNI lainnya, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun politik. Namun, sambung dia, di lapangan kondisi itu tidak sepenuhnya terwujud.

Dia mengatakan, fenomena yang ada hampir separuh dari jumlah waria di Indonesia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Karena itu, lanjut dia, sangat tidak adil jika40 persen dari tiga juta waria di Indonesia kesulitan mengurus KTP hanya karena pertimbangan identitas gender.

"Padahal KTP merupakan syarat utama untuk mendapatkan semua pelayanan publik. Selain itu, sulitnya kaum transgender memperoleh lapangan pekerjaan juga terjadi di lapangan," ujar caleg DPRD Provinsi Sulsel Dapil sembilan itu.

Menurut dia, para waria harus mendapat akses pekerjaan yang lebih dan syarat diterima atau ditolaknya seseorang untuk bekerja semestinya bukan lagi berorientasi seksual, tapi kapabilitas sehingga yang berkerja itu lebih profesional sesuai dengan keahliannya.

sumber : antaranews

Read Post | komentar

Simpatisan PKS Bali Pancang Bendera PKS di Laut Bali

Bali (24/12), Kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bali seakan tak kehabisan akal untuk memperkenalkan logo partai berlambang bulan sabit kembar dan padi emas itu. Simpatisan partai bernomor urut 3 pada pemilu legislatif 2014 mendatang itu menancapkan tiang bambu berukuran 24 meter dengan bendera berukuran 3x4 meter tepat diatas laut Bali, tepatnya di lingkar jalan tol yang menghubungkan daratan Nusadua, Kuta, dan Denpasar sehingga setiap nelayan dan  pengendara yang melewati jalur tersebut dapat melihatnya.

Pemasangan bendera di laut terbilang tak mudah. Bambu beserta peralatan lainnya diangkut menggunakan sampan kecil dari Denpasar menuju tempat pemasangan. "Kami ingin masyarakat Bali, khususnya simpatisan kami para nelayan di perairan Bali dapat mengenal logo dan nomor urut PKS dari sini", ujar Jaka simpatisan PKS saat pemasangan bendera. Keterbatasan dana dan tenaga seakan membuat para kader memutar otak bagaimana meningkatkan popularitas PKS seefektif dan seefisien mungkin.

Karena elektabilitas berawal dari popularitas, menjelang pemilu 2014 partai politik di Bali seakan berlomba dalam mempopulerkan logo dan nomor urut partainya. Pun demikian dengan para calon anggota legislatifnya seakan tak mau ketinggalan. Beragam cara mereka tempuh agar dapat menarik perhatian calon pemilihnya. Mereka menggunakan berbagai media untuk meramaikan pesta demokrasi 5 tahunan yang akan ‘dirayakan’ pada 9 April 2014 mendatang. Hal serupa juga dilakukan oleh kader dan simpatisan partai politik atau calon anggota legislatif dalam mengeskpresikan simpati pada calon pilihannya. 

sumber :pksbali.org

Read Post | komentar

Waw, Kerugian Negara Rp 7,4 Triliun Akibat Kasus Century

Kerugian negara dalam pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik menurut penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan mencapai Rp 7,4 triliun. Nilai kerugian itu berasal dari pengucuran FPJP dan dana talangan untuk Century yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketua BPK Hadi Purnomo kemarin menyerahkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHPKN) kasus Century. Penghitungan itu berdasarkan pemerintaan KPK yang dilayangkan pada 15 April 2013. 

Hadi menjelaskan, BPK melihat adanya penyimpangan pada pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Century yang mengakibatkan negara merugi sebesar Rp 689,3 miliar. 

“Nilai tersebut merupakan keseluruhan FPJP oleh BI ke Bank Century pada 14, 17, dan 18 November 2008,” kata Hadi di Gedung KPK, Senin (23/12/2013).

Selain itu, penyimpangan juga terjadi pada penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun. 

“Nilai itu merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ke Bank Century selama periode 24 November 2008 sampai dengan 24 Juli 2009,” tutur Hadi.

BPK menilai semua dana yang dikucurkan kepada Century sebagai kerugian. Meskipun sebagian pihak berpendapat uang yang dikucurkan itu tidak hilang karena masih berada di Bank Century yang kini telah berubah menjadi Bank Mutiara. 

“Tata cara kerugian negara menurut perundang-undangan yang berlaku sepanjang pemberian FPJP nya melanggar aturan dianggap sebagai kerugian negara. Dan bagi bail out atau penyertaan modal sementara kalau pemberiannya juga bertentangan dengan UU maka seluruhnya menjadi kerugian negara,” tutur Hadi.

Penghitungan kerugian ini merupakan permintaan KPK yang saat ini tengah menyidik kasus Bank Century dengan tersangka Budi Mulya. Apakah dengan demikian semua kerugian itu merupakan tanggung jawab Budi seorang diri? Menurut Hadi, dalam laporan tersebut dijelaskan secara lengkap siapa-siapa saja yang berperan dalam penyimpangan yang terjadi itu. 

Namun Hadi menolak untuk menjelaskan siapa yang turut bertanggung jawab pada keputusan yang mengakibatkan kerugian negara tersebut. BPK tidak bisa mengungkapkannya karena menurut UU BPK laporan tersebut hanya bisa diberikan kepada penegak hukum. 

“Pelanggarannya lengkap di laporan. Karena sudah masuk penyidikan, kami tidak bisa memberikan keterangan. Perlu diketahui ini dua peristiwa hukum yang berlainan. Satu pemberian FPJP dan bail out,” ujarnya.

 

 

sumber : pikiranrakyat

Read Post | komentar

Mau Impor Beras? Mentan: Tidak Ada Alasan

Menteri Pertanian, Suswono, menegaskan tahun ini Indonesia tidak perlu mengimpor beras. Pasalnya stok beras yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah lebih dari dua juta ton sampai akhir tahun ini.

''Tahun ini tidak perlu impor beras. Stok Bulog cukup. Sudah lebih dari dua juta ton,'' tegas Mentan Suswono, saat meninjau gudang beras Bulog di Klaten, Jawa Tengah, dalam siaran pers yang diterima Selasa (24/12).

Mentan menjelaskan, produksi beras tahun ini surplus. Produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 70 juta ton atau setara dengan 40 juta ton beras. Sementara konsumsi beras nasional mencapai 33 juta hingga 34 juta ton tahun ini. Dengan demikian terdapat surplus antara 6 juta - 7 juta ton.

Menurut Suswono, Bulog juga dapat menyerap beras petani dengan baik. Karena itu, kata dia, tak ada alasan untuk melakukan impor. Mentan menjelaskan, Bulog biasanya melakukan impor jika tidak dapat menyerap beras di dalam negeri karena faktor harga di tingkat petani yang lebih tinggi dari Harga Penetapan Pemerintah (HPP). Karena jika Bulog membeli beras di atas HPP hal itu melanggar Undang-Undang.

Bulog akan mencari beras di pasar luar negeri yang harganya di bawah  HPP untuk memenuhi stok dua juta ton di akhir tahun. Stok beras di Bulog digunakan untuk tanggap bencana, raskin, dan operasi pasar.

Meski menghadapi laju konservasi lahan pertanian 100 ribu hektare setiap tahun, lanjutnya, target surplus 10 juta ton beras pada 2014 akan terus diupayakan tercapai. Meski dihadapkan dengan kondisi kemampuan cetak sawah pemerintah hanya 50 ribu hektare per tahun, perubahan iklim, serta penurunan anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 2 tiliun. 

“Kita akan terus berupaya mencapai target surplus beras 10 juta ton di akhir 2014. Caranya dengan mengenjot produktivitas sawah-sawah yang ada,” katanya.

sumber : republika

Read Post | komentar

Istri Bos RS Swasta Terbesar di Pekanbaru Ini Mantap ke Senayan

Menjadi salah satu calon legislatif untuk DPR RI tak pernah sebelumnya terlintas dalam benak ibu seorang putri ini. Selama ini kegiatan rutinnya sebagai istri Direktur RS.Awal Bros Pekanbaru yg juga agen aktif sebuah perusahaan asuransi multinasional sudah cukup menyita waktunya.

Meski demikian, ketika partai yg telah diikutinya sejak awal berdiri thn 1998 sebagai PK dan kemudian bermetamorfosis menjadi PKS memintanya untuk maju,maka ia pun tak punya pilihan selain berbenah dan memantaskan diri untuk menjadi seorang wakil rakyat. 
 
Bukan tugas yg ringan memang, namun dengan kesadaran bahwa "jika bukan saya siapa lagi, jika bukan sekarang kapan lagi, dan jika bukan untuk bangsa Indonesia maka untuk siapa lagi "maka ia pun mempersiapkan diri untuk PEMILU 2014 kelak. 

Baginya, menang atau tidak urusan takdir Allah asalkan ia telah berusaha memberikan yg terbaik dari dirinya untuk masyarakat Riau, khususnya Dapil Riau 1.

Alhamdulillah dengan pengalamannya mendampingi sang suami sebagai dokter dari Batam, Halmahera Selatan hingga ke Riau, wanita kelahiran thn 1979 ini pun memantapkan diri untuk berkonsentrasi mengambil isu-isu kesehatan dan kesejahteraan rakyat, salah satunya untuk mengawal pelaksanaan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yg akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 . 

Sang suami yg menjabat sebagai pimpinan salah satu RS Swasta terbesar di Riau dan kini juga sebagai Ketua PERSI (Perserikatan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Cabang Riau senantiasa bertukar pikiran tentang persiapan-persiapan pemerintah dan institusi-institusi kesehatan (termasuk RS-RS dan tenaga-tenaga kesehatan) dalam menyambut dimulainya pelaksanaan program nasional ini. Sehingga sang istri pun sedikit banyak 'tertular' semangat untuk benar-benar mewujudkan visi Indonesia sehat 2019 yg dicanangkan pemerintah.

Sebagai langkah awal menuju terjaminnya kesehatan seluruh warga negara Indonesia, tentu kita sangat mendukung pelaksanaan BPJS ini. Dan kita membutuhkan orang-orang yg serius mengawal dan memperjuangkan apa-apa yg memang sudah menjadi hak rakyat, baik sebagai pasien, manajemen RS, maupun tenaga kesehatannya itu sendiri. 

Sudah selayaknya ada orang-orang yg sedari awal peduli dan konsisten dalam mensosialisasikan dan kelak mengadvokasi masyarakat tentang BPJS ini. Dan wanita berdarah Sunda (dari kabupaten Kuningan, Jawa Barat) ini bertekad akan menjadi orang yg memperjuangkan masalah kesehatan ini bagi rakyat Riau, khususnya Dapil Riau 1.

Dengan motonya "Bersahabat, Amanah dan Peduli" ibu yg kini menjadi salah seorang warga perumahan Maton House di Jalan Bakti 6 , Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru ini, bertekad akan menjadi wakil rakyat yg dekat dengan konstituennya jika kelak ia terpilih. Ninda Virlia Sasmita adalah seorg ibu dan ia bangga mengakuinya. 

Menurutnya, seorang ibu bisa menjadi batu bata yg penting untuk membangun bangsa ini. Rakyat Riau butuh wakil yg keibuan, yg memahami kebutuhan dan mencintai rakyatnya sebagaimana seorag ibu mencintai anak-anaknya. Rakyat Riau butuh wakil yg bisa menyampaikan dan membela aspirasinya hingga ke tingkat pusat, seperti seorang ibu yg akan membela anak-anaknya sendiri.

Meskipun jauh dari kesempurnaan, namun kesediaannya untuk belajar dan mendengar adalah langkah positif untuk menjadi wakil rakyat yg bisa benar-benar mewakili suara rakyat. Oleh karena itu, ia membutuhkan dukungan dan doa dari kita semua untuk menuju Senayan tahun 2014. Bersama Ninda Virlia Sasmita, kita bisa optimis bahwa kebutuhan kita akan kesehatan yg terjangkau bagi semua bisa terwujudkan. Insya Allah...

Ninda Virlia SASMITA

Calon Anggota Tetap DPR RI Dapil Riau 1 No.Urut 6

 

Tlp. 082173317115/08561707747

Fb : Ninda Virlia Sasmita

Twitter : @nindavs

#Pendiri komunitas "Rakyat Riau Sehat Berkualitas"

#Istri dari dr.Roswin Rosnim Djaafar, Direktur RS Awal Bros Pekanbaru

#Ibu dari Raeesa Shabrina Haniyya (Nana), murid Pingu's English Pekanbaru

Read Post | komentar