Dag Dig Dug, Prabowo Umumkan Cawapres Hari Ini

Senin, 19 Mei 2014

JAKARTA - Parpol anggota koalisi pengusung bakal capres Prabowo Subianto telah sepakat mendukung satu nama bakal cawapres. Hari ini (19/5) nama yang masih kompak dirahasiakan itu rencananya diumumkan secara resmi.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan para pimpinan anggota poros koalisi Partai Gerindra di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, kemarin.

Seusai pertemuan yang berlangsung tertutup selama sekitar dua jam sejak pukul 14.00 itu, para pimpinan parpol, termasuk Prabowo, kompak merahasiakan nama cawapres yang telah disepakati. "Inisialnya ada di kantong saya," kata Prabowo.

Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa yang selama ini disebut-sebut sebagai kandidat kuat pendamping Prabowo.

"Apakah cawapresnya sudah diputuskan? Saya jawab sudah. Itu semua partai pendukung terlibat dan sepakat menetapkan. Besok siang diumumkan," kata Hatta yang juga ditemui seusai pertemuan.

Beberapa hari terakhir sempat muncul suara penolakan dari sejumlah elite PPP terkait nama Hatta yang makin menguat.

Ketua Harian Majelis Syariah PPP KH Nur Muhammad Iskandar, misalnya, bahkan menyebut partainya bisa menarik dukungan jika Menko Perekonomian yang baru saja mundur itu tetap diajukan sebagai cawapres Prabowo.

"Tidak ada yang menarik dukungan, semua solid, sepakat, dan namanya sekarang ada di kantong Pak Prabowo," imbuh Hatta.

Pada kesempatan yang sama, Presiden PKS Anis Matta menegaskan bahwa partainya tidak akan mempermasalahkan jika cawapres Prabowo bukan dari PKS.

Dia juga menyatakan, kesepakatan nama cawapres untuk Prabowo ditentukan berdasar sistem mekanisme terbuka dan dibicarakan secara transparan para pimpinan parpol.

Anis bahkan secara terbuka memuji sosok ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu karena bisa menyatukan suara pimpinan empat partai dengan baik.

"Prabowo menunjukkan diri benar-benar sebagai seorang demokrat. Semua dibuka dan dibicarakan terbuka apa adanya. Jadi, peserta koalisi juga puas dengan mekanisme ini," papar Anis.

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali pun menegaskan, cawapres Prabowo sudah final dan tinggal dideklarasikan. "Sebetulnya sudah final, tetapi masih perlu waktu untuk diumumkan," kata Suryadharma.

Informasi yang beredar kemarin, deklarasi dilakukan di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak I/29, Otista, Jakarta Timur.

Lalu, siapa yang akan menjadi cawapres Prabowo, apakah tetap Hatta? Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo, meski belum memastikan, tidak membantah rencana duet itu. "Insya Allah, besok resmi diumumkan," kata Dradjad saat dihubungi terpisah.

Sementara itu, koalisi PDIP disebut-sebut bakal mendaftarkan pasangan capres-cawapres ke KPU hari ini. Tadi malam beredar undangan lewat pesan pendek yang ditujukan kepada ketua dan sekretaris DPC PDIP seluruh Indonesia untuk menyertai pendaftaran Jokowi dan cawapresnya ke KPU. Di bawah undangan tersebut tertulis Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo. [jpnn]
Read Post | komentar

Gubernur Sumut Minta Deteksi Dini Gangguan Pilpres 2014

 Medan - Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho minta seluruh jajaran terkait agar memperkuat deteksi dini setiap potensi dan gejala ancaman maupun indikasi gangguan pada tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014.

"Kondusivitas dan stabilitas merupakan syarat mutlak dan harus tetap dipertahankan menjelang, saat maupun sesudah Pemilu Presiden yang dijadwalkan 9 Juli 2014," katanya di Medan, Minggu.

Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut, Eddy Syofian pada Rapat Persiapan Pilpres 2014, Gubernur Gatot berharap pada Pilpres mendatang tidak terjadi pemungutan suara ulang seperti saat Pemilu Legislatif yang terjadi di Nias Selatan dan Padanglawas.

"Aktifkan forum-forum strategis seperti foum kerukunan umat beragama untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang kemungkinan muncul menjelang Pilpres," katanya.

Pembinaan kondusivitas masyarakat dilakukan melalui kearifan lokal dan pemetaan kerawanan konflik.

Pemetaan daerah rawan konflik penting dilakukan sehingga lokasi-lokasi yang dicurigai itu dapat lebih diawasi dan diperkuat pengamanannya.

Pengayoman dan membina seluruh aparat sipil negara juga harus dilakukan untuk selalu menjaga netralitas.

Pakar sosial politik yang juga dosen Magister Studi Pembangunan dan Magister Sosiologi Universitas Sumatera Utara (USU), Ahmad Taufan Damanik, menyebutkan untuk menjaga Pilpres berlangsung lancar dan aman, perlu diperkuat koordinasi dan pertukaran informasi dengan penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu serta aparat keamanan dan instansi terkait lainnya.

"Sosialisasi tentang penggunaan hak suara, jujur dan adil serta perlunya menjaga keamanan untuk kepentingan bersama harus terus dilakukan," katanya. [antara]
Read Post | komentar

Drogba Sumbangkan 1 M untuk Korban Bencana Tambang Turki

ANKARA - Striker internasional Pantai Gading sekaligus Duta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Didier Drogba menyumbangkan dana 1 miliar untuk keluarga korban bencana pertambangan di Soma, Turki.

"Saya seorang Duta PBB dan saya akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membantu orang-orang di Soma," ujar Drogba kepada wartawan seperti dilansir Goal.com, Ahad (18/5).

Pada Selasa (13/5), ledakan tambang batu bara di Soma, Turki menyebabkan kebakaran hingga Kamis (15/5). Total 301 orang tewas dalam musibah tersebut. Dalam sejarah Turki, bencana di Soma merupakan bencana tambang yang terburuk. [rol]
Read Post | komentar

Fahri Hamzah: Jokowi Bukan Lawan, Dia Kawan

JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kembali membuat cuitan tentang Jokowi. Kali ini, ia menilai Jokowi sebagai rival yang sedang berkompetisi untuk berlomba-lomba dalam membuat kebajikan. "Jokowi bukan lawan...dia kawan dalam perlombaan capai kebaikan...#fastabikhulkhairat," kata Fahri lewat akun Twitter, @Fahrihamzah.

Menurut dia, kritik yang sering dilakukannya kepada Jokowi memiliki artian positif. Pasalnya, kritik itu dilontarkan lantaran Jokowi bakal menentukan hidup masyarakat Indonesia. "Saya kritik walikota solo, gubernur jakarta dan calon Presiden RI. Saya takkan kritik pedagang lemari," katanya.

Karena sudah berani mengkritik capres lain, Fahri mempersilakan pihak lain untuk mengkritiknya. Pasalnya, ia sudah memutuskan untuk memilih Prabowo Subianto 08 dengan segala pertimbangan.

Fahri menyebut, siapapun yang akan berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan hingga menentukan keselamatan bangsa wajib dikoreksi secara terbuka. "Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka siapa yang berani memimpin harus berani ditelanjangi." [rol]
Read Post | komentar

Ombudsman RI : Sumbar Terbaik I Merespon UU 25/2009 Pelayan Publik


Ombusdman Republik Indonesia menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masuk lima besar dalam standar pelayanan publik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana dalam pertemuan dengan para pejabat dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Jum'at siang (16/5).

Provinsi di Indonesia yang tercatat lima besar diantaranya Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Lima provinsi tersebut dipilih, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap 23 provinsi yang ada di Indonesia.

Dari lima provinsi yang ditetapkan sebagai lima besar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercatat sebagai daerah yang paling cepat merespon untuk melakukan pembenahan pelayanan publik di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta supaya membenahi waktu pelayanan, biaya dan prosedur di sejumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berikut keterangan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana usai pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat bersama kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hari ini.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, akan berupaya membenahinya hingga akhir bulan semua persyaratan yang diminta oleh ombudsman sesuai dengan UU 25/2009 tentang pelayanan publik, untuk dapat dijadikan penilaian dan dokumen laporan ombudsman kepada presiden. Sehingga pada bulan 18 Juli nanti Sumatera Barat mudah-mudahan dapat meraih yang terbaik seperti yang kita harapkan bersama.

Irwan Prayitno juga mengatakan, penilain yang diberikan Ombusdman RI terhadapa standar pelayanan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bukan karena atas dasar penilain Ombusdman. Pada dasarnya pelayanan itu adalah suatu kebutuhan dan kewajiban setiap SKPD penyelenggara birokrasi pemerintah bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik untuk kesejahteraan masyarakat.



( Humas Sumbar )

Read Post | komentar
 
© Copyright Indonesia Bangkit ! 2013 - Redesigned by @defio84 | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all