Pernyataan Megawati Pertegas Jokowi Capres Boneka

Kamis, 15 Mei 2014

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago menilai, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut Joko Widodo (Jokowi) tetap merupakan petugas partai jika terpilih menjadi presiden, menunjukkan bahwa Jokowi merupakan presiden boneka Megawati.

"Itu artinya apapun kebijakan Jokowi harus sesuai perintah Megawati. Jokowi tidak punya kewenangan saat memimpin negeri," ujar Taslim, Kamis (15/5).

Menurutnya, siapa pun presiden terpilih tidak boleh disetir oleh siapa pun. Temasuk partai yang mengusungnya. Taslim mengingatkan, pengabdian pada negara jauh lebih penting dari pada pengabdian pada partai.

"Megawati seharusnya belajar dari negarawan Inggris, Winston Churchill yang terkenal dengan prinsipnya, ketika pengabdian kepada negara dimulai, maka berakhirlah pengabdian kepada partai," tutupnya.

Kemarin saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Megawati Soekarnoputri berpesan kepada Jokowi, untuk tidak melupakan perannya sebagai kader.

"Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-nya saja. Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai," kata Megawati.[rmol]

Read Post | komentar

Tolak Jokowi, Rhoma Irama & Pendukungnya Sokong Prabowo

Sang legenda dan fenomenal raja Dangdut Rhoma Irama beserta fans dan pendukungnya akan alihkan dukungan dari PKB dan mendukung Prabowo sebagai Capres Indonesia di 2014. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataannya di beberapa media massa.

Menurut pengamat politik dan aktivis pergerakan rakyat Jopri Kaelani, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi moral politik, bahwa janji politik memang harus dilaksanakan, dan bukan hanya strategi untuk meraup suara rakyat dengan cara yang tidak baik.

“Saya pikir, Rhoma Irama akan mendukung capres lain yang tidak didukung PKB, sebab kelihatannya Rhoma Irama juga mendapat desakan dari pendukungnya untuk menarik dukungan dari PKB. Saya melihat ada kecenderungan Rhoma Irama akan memilih Prabowo,” jelas Jopri kepada kabarpolitik.com hari ini (12 Mei 2014).

Kemarin, Rhoma Irama telah meminta para pendukungnya untuk tidak melakukan anarkhi, namun meminta untuk mendukung sesuai hati nurani masing-masing. Pendukung Rhoma Irama yang struktural dan nonstruktural yang terdiri dari fans dan para penggemar yang tersebar di seluruh tanah air akan mengikuti apa yang dikatakan Rhoma Irama.

“Rhoma Irama dan seluruh pendukungnya baik yang struktural (Forsa, Fahmitamami, Pamfata, Seniman, Fuhab) dan nonstruktural, menarik dukungan dari PKB dalam pemilu presiden nanti,” jelas Rhoma Irama hari ini (11 Mei 2014).

Bagaimana Rhoma Irama, satu dari tiga calon presiden PKB, merespons keputusan itu? Di luar dugaan, Rhoma Irama ternyata menolak keras koalisi PKB-PDIP yang diumumkan kemarin. Alasannya, Gubernur DKI Jakarta yang biasa disapa Jokowi itu calon capres yang tidak amanah terhadap warga DKI. Menghianati janji gubernur.

Fans Rhoma Irama dan Soneta (Forsa) dipersilakan menyampaikan aspirasi kekecewaan melalui media asalkan tidak sampai anarkis dan disusupi pihak ketiga.

“Utamakan media online, televisi dan koran lokal masing-masing. Bisa konferensi pers, demo damai, kirim FB-twitter, spanduk dan yang lain,” tulis Rhoma.

Sehari sebelumnya, Rhoma IRama juga meminta JOkowi untuk menyelesaikan jabatan gubernur DKI Jakarta hingga selesai. “Kita minta kepada Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya dahulu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jangan dulu jadi presiden,” ungkap Rhoma kepada wartawan saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Jumat (9/5). [kabarpolitik]

Read Post | komentar

Guru Besar UI : Abaikan Kasus Busway Karatan, Ketua KPK Dianggap Lindungi Jokowi

JAKARTA - Guru Besar ilmu politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mengatakan praktek korupsi akan tetap berjalan meskipun Indonesia memiliki 10 institusi pemberantasan korupsi.

Pernyataan Muhammad Buyatna ini untuk menanggapi pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan calon presiden dari PDIP Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia sulit bebas dari korupsi jika pimpinan lembaga antikorupsi ikut bermain politik.

"Andai ada sepuluh lembaga pemberantasan korupsi di negeri ini dan para pimpinannya ikut bermain politik, maka praktek korupsi akan tetap mendera bangsa ini," kata Muhammad Budyatna, saat dihubungi wartawan, Rabu (14/5).

Menurut Budyatna, indikasi bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ikut bermain politik terlihat dari penangangan korupsi yang masih diwarnai dengan intrik politik sehingga kasus korupsi besar dikecilkan sementara kasus korupsi kecil, dibesar-besarkan.

Ia kemudian mencotohkan kasus korupsi Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum. Meski sudah ratusan saksi dipanggil tapi tak kunjung tuntas.

Sementara kasus korupsi busway yang nilainya triliunan rupiah, KPK tidak pegang dan justru diserahkan kepada Kejagung. Lalu, kata dia, kasus e-KTP yang menyebut nama para petinggi Partai Golkar juga tidak jelas.

"Kasus Century pun sama saja. Sementara kasus kecil macam korupsi sapi oleh PKS atau yang terakhir yang menimpa Bupati Bogor Rahmat Yasin yang nilainya hanya Rp 1,5 miliar dibesar-besarkan," ungkap Buyatna di Jakarta, Rabu (14/5).

Lebih lanjut, Budyatna menilai para pimpinan KPK juga memiliki syahwat politik sehingga penangangan korupsi diwarnai oleh kepentingan politik para pimpinan KPK itu sendiri.

"Contohnya, wacana Ketua KPK Abraham Samad yang mau dijadikan wapres Jokowi yang tidak pernah dibantah oleh KPK ataupun Samad. Padahal kasus korupsi Busway seharusnya ditangani KPK dan KPK minimal harus memanggil Jokowi sebagai Gubernur. Ini kan aneh, terkesan Samad ingin melindungi Jokowi sebagai capres dan Samad mau jadi wapresnya," ujar dia. (fas/jpnn)

Read Post | komentar

Tahun Ini Program Kemensos Jangkau 2,4 Juta Rumah Tangga Sangat Miskin

PALEMBANG - Sejak 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai telah menjadi bagian integral dari penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tapi memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

“PKH telah menjadi penanggulangan kemiskinan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta secara integratif dan komprehensif mendorong terwujudnya kesejahteraan bangsa, ” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri seperti yang dilansir JPNN, Selasa (13/5).

Tahun lalu, lanjut dia, PKH telah menjangkau 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebar di 334 kabupaten/kota dan 2.843 kecamatan yang didukung oleh 11.132 tenaga pendamping di seluruh Indonesia.

“Di tahun 2014 ini, PKH ditargetkan sukses menjangkau 3,2 juta RTSM tersebar di 497 kabupaten/kota dan 3.342 kecamatan dan didukung 14.432 tenaga pendamping, ” harap Salim yang Senin (12/5) menghadiri rapat koordinasi PKH di Palembang, Sumatera Selatan.

Terjadinya peningkatan dari 2013-2014, tidak hanya dari jumlah RTSM, jumlah sebaran di kabupaten/kota dan kecamatan, tapi juga tenaga pendamping dari 11.132 menjadi 14.432 merupakan konsekuensi rasional dari perkembangan PKH yang positif.

Peran tenaga pendamping PKH, merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Sebab, peran mereka sebagai ujung tombak dari sukses dan terselenggara dengan baik PKH di lapangan, sekaligus bersentuhan langsung dengan masyarakat penerima manfaat.

“Peran pendamping adalah bagian yang punya peran penting dalam terselenggara dengan baik PKH di lapangan, ” katanya.

Melalui PKH diharapkan mampu menekan berbagai tindak kekerasan pada anak dan perempuan. Anak dan perempuan adalah dua kelompok yang rentan terhadap berbagai tindak kekerasan di tengah masyarakat.

Menurutnya, berbagai pertistiwa baru-baru ini, merupakan realitas yang sangat memilukan semua pihak. Kekerasaan terhadap anak dan perempuan tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, tapi terjadi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan.

"Kekerasan terhadap anak dan perempaun yang masif terjadi tersebut, dalam tiga jenis yaitu kekerasan fisik, seksual, emosional serta kumpulan dari ketiganya," sebutnya.

Pada 2009, Kemensos, Unicef dan Puska UI mensurvei pada rumah tangga terhadap kekerasan remaja usia 10-18 tahun, sekitar 40 persen di Aceh, 60 persen di Papua dan Jawa Tengah, 80 persen di NTT dengan perbandingan 1 dari 4 remaja pernah mengalami satu atau lebih kekerasan seksual.

Dua tahun kemudian, Pemda Papua Barat, Papua, BPS, Unicef, Multi Indicator Cluster Survey/MICS di 6 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan data, bahwa 4 dari 5 anak umur 2-14 tahun mengalami hukuman fisik dan emosional dengan pelaku orang tua atau pengasuh.

“Ini benar-benar mengusik rasa kemanusiaan, moralitas, serta tradisi ketimuran. Dengan PKH diharapkan selain bisa meningkatan kesejahteraan, juga mampu menekan kekerasan pada anak dan perempuan, ” ujar Mensos.

Dalam PKH penerima manfaat diberikan penguatan kapasitas keluarga dalam bentuk sesi pengembangan keluarga, meliputi empat aspek, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan perlindungan anak.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia kaya dengan budaya dan warisan leluhur dalam bentuk kearifan lokal. Sejarah mencatat kearifan lokal mampu menjadi benteng dari berbagai ekspansi budaya luar yang tidak sesuai.

Setiap daerah terdapat dan nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya, di Maluku ada pela gandong, di Sumbawa ada sabalong samalewa, di Jawa Barat ada silih asuh, silih asah dan silih asih, serta di Poso ada sintuwu maroso dan sebagainya.

“Saya kira, melalui kearifan lokal bisa menjadi instrumen dalam pembangunan kesejahteraan bangsa dalam mengatasi permasalahan bangsa, termasuk menekan kekerasan pada anak, ” tandasnya. [pkskelapadua]

Read Post | komentar

Revolusi #IbadahSosial | DR. Saproni

karena zamnnya revolusi mental jd perlu jg kita revolusi pengertian #ibadahsosial kita heuheu

1.dalm #Islam ada standar yg semua orang harus sama iaitu melksanakan ibadah fardhu ain,krn itu yg plg ALLAH sukai (arbain nawawi 38)

2.setlh itu biasanya kita mendapati pemahamn masyarakt bhw yg namanya ibadah itu ibdh mahdhoh (ritual),dn msh bnyk yg blm pahm #ibadahsosial 

3.pdhl #ibadahsosial lbh utm d kerjkan dr ibadah ritual sunnh.Kl bisa dua2nya tnt lbh sempurna

4.bahkan dlm hadits org yg plg dkt dgn Rasul di hr kiamat yg plg baik akhlaknya pic.twitter.com/IbRi3l7vJ2

5.bhkn Rasul lbh utmkn sosial dan pahalanya lbh besar dr pd iktikaf d masjid nabawi slm 1 bulan.woww pic.twitter.com/smeW7tMlq1

6.bhkn kebaikan sesorng ukuranx adlh sejauh mana daya manfaat keberadaannya untuk orla (orang lain-red). pic.twitter.com/t3PqXvNnPq  

7.mk jgn sepelekan ketua Rt ketua Rw.itu jabatan prestis bekl akhirat.ciee yg jd ketua Rw.(serius nih)

8.namun bnyk masyarkt bhkn kader dakwah yg tak tertarik dg jabatan itu.tp gilirn jbtn yg ada uangnya pada berebut dah.xixixi

9.hal ini krn kita perlu revolusi mental *gludak*,agar persepsi kt dgn ibadah tu berubah gitu lo, ganti. Di rojer.

10.mkx srg kt lihat org pada rajin ibadah d masjid tp kagak d kenal d masyarkt.bgm mau melayani ?.*emang pelayan*

11.jd melayani itu tdk ngg kt pny negara,conthnya ayat makkiyah selain membntuk pola sensitif tauhid, jg sensitif sosial.

12.dn di mekkah kan belum tegak institusi negara.dn sensitif sosial sering membrg ayat ayat tauhid.lht di juz 30

13.kl kader dakwah msh blg,"ah kagak lah jd ketua Rt atau Rw,repot nnt d bangunin warga jam dua mlam" ini nmax kader salah asuh kali ya xixi

14.ngeri lg kl kt liht di surat al maun,muslim yg tak punya sensitifitas sosial di sebut sebagai pendusta agama

15.intinya yuuk kl ada jbtn Rt atau Rw jgn di tolak ya,itu dulu wejangan dari simbah ya.wassalam

by DR. Saproni M Samin

Ketua DSW PKS Riau

https://twitter.com/saproniRiau

Read Post | komentar

Sebelum Tentukan Cawapres, Prabowo Layak Pertimbangkan Aher

Calon Presiden dari Partai Gerindra membantah bila deklarasi koalisi Gerindra-PAN sekaligus mengusung Prabowo-Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Sebab, pihaknya masih ingin mendapat koalisi lebih kuat. Walau demikian, dirinya tak menampik bila akan deklarasi seluruh koalisi pada pekan depan.

"Ini belum deklarasi. Karena masih ada proses. Kita masih merajut koalisi lebih kuat. Seperti PPP undang saya hari Jumat untuk menyerahkan hasil Rapimnas-nya. Dengan partai lain juga kita komunikasi," ujar Prabowo di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (14/5).

"Deklarasi (koalisi seluruh partai) minggu depan. Koalisi akan lebih kuat,"imbuhnya.

Sementara itu survei yang dilakukan SMRC (Syaiful Mujani Research Center) terhadap siapa pasangan calon wakil presiden yang tepat mendampingi Prabowo Subianto adalah sebagai berikut:

- Prabowo-Hatta 28,5 persen jika melawan Jokowi-JK

- Prabowo-Hatta 30,7 persen jika melawan Jokowi-Ryamizard Ryacudu

- Prabowo-Aher 32,8 persen jika melawan Jokowi-Mahfud MD

- Prabowo-Aher 32,4 persen jika melawan Jokowi-JK

- Prabowo-Aher 35,2 persen jika melawan Jokowi-Ryamizard Ryacudu

Dari hasil survei tersebut tampaknya Prabowo harus mempertimbangkan untuk mengusung cawapres dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Ahmad Heryawan (Aher) yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan berbagai penilaian.

Aher didukung oleh rakyat dari provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Disamping itu Aher juga telah berpengalaman memimpin Jabar selama dua periode dengan ratusan prestasi yang pernah diraihnya. Belum lagi dukungan dari mesin politik PKS.

Sebelumnya Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq juga telah mengingatkan Prabowo agar memutuskan siapa cawapresnya secara tepat dan cermat.

"Meski parpol koalisi menyatakan keputusan cawapres di tangan Prabowo sebagai capres, namun keputusan itu harus dilakukan dengan tepat dan cermat. Pasalnya jika salah dalam memilih cawapres, Prabowo bisa terancam kalah, bahkan pahitnya bisa kehilangan tiket capres," ujar Mahfudz Siddik, Selasa (13/5).

PKS mengapresiasi Prabowo yang pernah menyatakan bahwa soal cawapres akan dibicarakan bersama seluruh parpol koalisi. Dengan cara itu maka koalisi pendukung Prabowo bisa ikut menimbang dari berbagai aspek dan secara objektif menyeleksi sosok cawapres.

"Jika cara itu tidak ditempuh dan Prabowo ajukan capres yang taken for granted (suka nggak suka harus diterima), saya khawatir koalisi ini akan menabur masalah di awal," ungkap Mahfudz. [mdk/dtk/dm/pksnongsa.org]

Read Post | komentar