PKS Tegaskan Pentingnya Kontrak Politik Dari Capres - Cawapres

Kamis, 17 April 2014

JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan kontrak politik yang jelas dalam koalisi jauh lebih penting dibandingkan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Koalisi itu bukan masalah kawin-kawinan atau orang (calon) yang harus jadi (capres-cawapres). Tapi konsepnya dulu bagaimana," kata Fahri Hamzah dijumpai saat menghadiri pertemuan tokoh ormas dan pemimpin partai Islam di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4).

Fahri mengatakan pihaknya berkaca dari pengalaman koalisi tahun lalu di mana Demokrat menentukan sepihak Boediono sebagai Wakil Presiden tanpa meminta persetujuan PKS selaku salah satu partai koalisi.

"Saya kan ngotot waktu penentuan Pak Boediono, karena kok ada wakil presiden tidak diomongin dengan kami. Saya protes, tetapi waktu itu pak Andi Mallarangeng mengatakan sudah melalui penelitian dan segala macam, akhirnya Pak Boediono tidak jadi apa-apa, dan sekarang namanya disebut dalam kasus," kata Fahri Hamzah.

Fahri menegaskan dalam menjalin komunikasi politik pihaknya selalu mengedepankan kontrak-kontrak dan pembagian tugas lebih dulu.

Menurut dia, dari pada berkoalisi dengan ketidakjelasan, maka partainya lebih baik menjadi oposisi.

Sementara itu berdasarkan keterangan Ketua Koalisi Politik Islam Bachtiar Nasir selaku salah satu penggagas pertemuan tokoh dan pimpinan parpol Islam, pertemuan itu bertujuan menggabungkan seluruh partai Islam dalam koalisi besar.

Hingga saat ini sejumlah tokoh yang sudah hadir antara lain politisi PAN Azwar Abu Bakar, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais, Presiden PKS Anis Matta, politisi PKS Hidayat Nur Wahid, politisi PKS Fahri Hamzah, Bendahara Umum PKB Bahruddin Anshori serta politisi PPP Emron Pangkapi. *

*republika

Read Post | komentar

Anis Matta Hadiri Pertemuan Koalisi Politik Islam

JAKARTA -- Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Azwar Abu Bakar mengatakan poros tengah sangat memungkinkan dan perlu dilakukan. Setidaknya, berdasarkan upaya pemecahan bersama atas masalah besar bangsa.

"Persatuan partai Islam itu selalu realistis dan diperlukan. Caranya berdasar pada masalah bersama," kata Azwar dalam pertemuan tokoh dan pimpinan Partai Islam di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4) malam.

Menurut Azwar, penggabungan partai Islam dapat pula berujung pada pencalonan capres sendiri. Namun hal itu harus dilakukan bertahap dengan terlebih dulu menyatukan visi dan misi antarpartai Islam.

Ketua Koalisi Politik Islam Bachtiar Nasir menambahkan, pertemuan tokoh dan pimpinan Partai Islam bertujuan membangun koalisi besar.

Hingga saat ini sejumlah tokoh yang sudah hadir antara lain politisi PAN Azwar Abu Bakar, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais, Presiden PKS Anis Matta, politisi PKS Hidayat Nur Wahid, politisi PKS Fahri Hamzah serta Bendahara Umum PKB Bahruddin Anshori.

Anis Matta mengatakan kehadirannya di pertemuan tersebut untuk mendengar aspirasi yang muncul setelah melihat meningkatnya perolehan suara partai Islam di pileg 2014.*

*republika

Read Post | komentar

PKS Belum Bisa Tentukan Sikap Soal Koalisi Partai Islam

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dan Wasekjen PKS, Fahri Hamzah, datang ke rapat membahas Forum Koalisi Politik Islam, yang diprakarsai oleh Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di kediaman almarhum pengusaha Hasyim Ning, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).

Anis Matta kepada wartawan mengaku tidak tahu niat forum tersebut, karena ia hanya di undang. Namun demikian soal wacana koalisi partai Islam, Anis mengatakan partainya belum bisa memutuskan apa-apa.

"Kita sampai sekarang masih fokus membereskan penghitungan suara, soal koalisi kita menunggu hasil pemilu selesai," katanya.

Sejauh ini kata Anis partainya belum menerima tawaran serius untuk koalisi, baik dari partai Islam maupun dari partai nasionalis. Ia pun menyebutkan informasi yang beredar tentang koalisi PKS dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra, adalah sesuatu yang tidak benar.

Soal kemungkinan dibentuknya partai Islam untuk menghadapi pemilu presiden (pilpres) Juni mendatang, Anis pun menjawab diplomatis bahwa PKS belum bisa memutuskan sebelum hasil pemilu legislatif (pileg) diumumkan pada Juni mendatang.*

*tribunnews

Read Post | komentar