Wawako Pekanbaru : Siswa Hafal 30 Juz, Bisa Gratis Kuliah di Semua Jurusan di UIR

Jumat, 16 Mei 2014

Kabar gembira bagi siswa SMA dan sederajat di Pekanbaru. Bila mereka hafiz Quran 30 juz, Wawako berjanji akan menggratiskan biaya kuliah sampai tamat!

Riauterkini-PEKANBARU-Kabar gembira bagi anak sekolah di Kota Pekanbaru, karena tamat dari sekolah menengah atas dan sederajat, mereka bisa masuk perguruan tinggi dengan gratis hingga tamat kuliah, dengan syarat hafal Al Quran 30 juz.

Kabar gembira itu disampaikan Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Jumat (16/05/2014), dalam pengarahannya pada acara Khatam Al Quran SMPN 25 Pekanbaru. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Indiarita, MPd, Kadis Pendidikan Zulfadil, para kepala sekolah, guru pengawas, serta para wali murid, di halaman SMPN 25 Pekanbaru.

Wakil Walikota menyebutkan, sinyal bisa kuliah gratis itu diungkapkan oleh Rektor UIR Prof Detri Karya, dalam suatu kesempatan kepadanya.

“Rektor UIR mengungkapkan kepada saya langsung, bahwa UIR memberikan fasilitas kuliah gratis sampai tamat di semua jurusan kepada calon mahasiswa yang hafal Al Quran 30 juz," ujar Ayat Cahyadi yang disambut tepuk tangan siswa SMP dan wali murid yang hadir.

Menurut Wakil Walikota bahwa kebijakan itu diambil oleh Rektor UIR tersebut sebagai aplikasi dan pembuktian bahwa rajin membaca dan menghapal Al Quran itu meningkatkan kecerdasan.

“Orang yang hapal 30 juz Al Quran itu tandanya orangnya pintar dan sangat layak diberi penghargaan. Bahkan menurut informasi dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, calon mahasiswa yang hapal 30 juz Al Quran gratis dan tanpa tes diterima di sana," ulas Wakil Walikota.

Ayat Cahyadi juga memesankan bahwa khatam Al Quran bukan berarti telah selesai atau berhenti membacanya. Rajin membaca Al -Quran juga menyehatkan. “Orang yang rajin membaca Al Quran ternyata juga menyehatkan jantung, makhraj huruf serta tanda baca Al Quran yang dibaca dengan benar akan memberikan penyehatan kepada jantung. Salah seorang penerbang Angkatan Udara Amerika dulunya masuk Islam menulis sebuah buku, di antaranya berisi tentang membaca Al Quran menyehatkan jantung," ujar Ayat Cahyadi.

Karena itu program Sekolah Mengaji dan Magrib Mengaji itu selain untuk mengentaskan buta aksara Al Quran juga untuk meningkatkan kecerdasan spiritual generasi muda menuju mayarakat Kota yang Madani.

Sebelumnya Kepala SMPN 25 Lili Deswita, menyampaikan bahwa kegiatan sekolah mengaji dilakukan tiga kali dalam satu minggu, dengan mengabil jam pelajaran pagi selama 45 menit.

“Alhamdulillah dari 1.076 orang siswa SMP 25 ini, dengan 900 lebih siswa muslim hanya tiggal 15 lagi yang belum bisa membaca Al-quran," ujar Lili.

Selanjutnya Kadis pendidikan Zulfadil menyebutkan, kegiatan sekolah dan Magrib Mengaji secara kuantitas sudah berhasil, karena jelang akhir tahun ajaran ini, hampir seluruh sekolah di Pekanbaru melakukan kegiatan Khatam Al Quran. [riauterkini]

Read Post | komentar

PKS Dukung Pencapresan Prabowo dengan 28 Catatan

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Namun, Dewan Syuro PKS memberikan 28 catatan sebagai syarat dukungan pencapresan Prabowo tersebut.

"Majelis Syuro tidak ada masalah, mereka menyetujui dengan catatan ada 28 syarat," kata Ketua DPP PKS Bidang Komunikasi Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (15/5/2014) malam.

Kesepakatan tercapai dalam pertemuan petinggi kedua partai, termasuk dihadiri oleh Prabowo Subianto, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Kamis (15/5/2014) siang.

Menurut Mardani, 28 catatan yang diminta oleh Majelis Syuro seputar program kerja yang harus dilaksanakan oleh Prabowo Subianto jika kelak terpilih menjadi presiden.

Kini, 28 catatan Dewan Syuro masih akan difinalisasi untuk tercapai kesepakatan konkrit di antara kedua partai mitra koalisi ini. "Seperti bagaimana membereskan pemilu, ekonomi kerakyatan dan subsidi BBM," terangnya. [tribunnews]

Read Post | komentar

Kelas Akademi Berbagi Pekanbaru: Child Sexual Abuse w/ Aida Malikha

Melihat maraknya kasus pencabulan anak belakangan ini di Indonesia. Kasus demi kasus mulai terungkap, tak diduga ternyata sudah banyak korban berjatuhan.

Perlakuan bejat itu juga menyeret sejumlah oknum guru dan instansi pendidikan. Maka dari itu Akademi Berbagi (Akber) Pekanbaru menggelar kelas ke-12, edukasi tentang pelecehan seksual terhadap anak (Child Sexual Abuse).

Kelas Akber Pekanbaru rutin digelar setiap bulannya, minimal satu kali dalam sebulan, namun dengan semakin bertambah banyaknya relawan yang bergabung untuk membuat kelas, maka mulai bulan ini Akber Pekanbaru akan menggelar dua kelas dalam sebulan.

Tentunya kelas Akber Pekanbaru selalu gratis dan terbuka untuk umum. Siapa saja boleh ikut dengan syarat mengisi form pendaftaran melalui link berikut: http://bit.ly/DaftarAkber

Setiap kegiatan Akber Pekanbaru akan di kabarkan lewat media sosial, baik itu twitter @AkberPekanbaru maupun group Facebook. Dalam waktu dekat ini Akber Pekanbaru akan menggelar kelas ke-12 berikut detilnya.

Akber Pekanbaru proudly present

Topik: Kelas #pku12 Child Sexual Abuse with Aida Malikha

Waktu: Sabtu, 17 Mei 2014, 09.30 – 12.00 WIB

Tempat: Chevron Energy Corner, Pustaka Wilayah Soeman HS, Pekanbaru, Riau

Daftar: bit.ly/DaftarAkber

Info selengkapnya: twitter @AkberPekanbaru

[pekanbaru.co]

Read Post | komentar

Mensos: Perberat Hukuman Pelaku Kejahatan Seksual Anak

[JAKARTA] Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri menegaskan perlunya memperberat hukuman atau sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yakni maksimal seumur hidup.

Hukuman tersebut bisa saja hukuman seumur hidup atau hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Sedangkan hukuman minimal 15 tahun. Saat ini hukuman yang diberlakukan masih tiga tahun untuk hukuman minimal dan hukuman maksimal 15 tahun.

Menurutnya keprihatinan saja tidak cukup harus ada gerakan nasional untuk menghadapi kejahatan seksual, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Saat ini pun sekolah tidak lagi menjadi zona aman untuk anak-anak. Orang tua pastinya gelisah.

"Hukuman bagi pelaku saat ini sangat ringan. Di beberapa negara diberlakukan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Hal itu perlu kita tinjau, negara-negara seperti Korea Selatan, Rusia, Polandia menerapkan hukuman tersebut," katanya di sela-sela konferensi pers Stop Kekerasan Pada Anak di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (16/5).

Pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual dan fisik terhadap anak juga perlu dilakukan secara masif.  Karakter masyarakat yang seolah melakukan pembiaran dan bersikap acuh tak acuh jika melihat kejahatan tersebut juga harus ditinggalkan. Masyarakat, keluarga harus membangun kepedulian.

Mensos menambahkan bahwa Kemsos berkomitmen mengawal instruksi presiden (Inpres) Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Ia memperkirakan Inpres tersebut akan rampung Juli 2014 dan segera terimplementasikan.

Selain usulan memperberat hukuman pelaku, Kemsos juga mengajukan revisi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Pemerintah daerah juga diminta proaktif menerjunkan tim reaksi cepat yang berpatroli sesering mungkin untuk mengoptimalkan perlindungan anak.

Terkait hukuman, jika pelaku kekerasan tersebut adalah anak maka diberlakukan peradilan anak, tidak diberi sanksi namun direhabilitasi. Hukuman yang diperberat itu lanjut Mensos untuk pelaku yang berkategori orang dewasa.

Mensos pun menyoroti sekolah yang tidak mengantongi izin dan terbukti melakukan kekerasan seksual anak. Menurutnya perlu diberi sanksi berat hingga pencabutan izin terkait aktivitas pengajaran.[suarapembaruan]

Read Post | komentar

Fokus kepada Keluarga, PKS Akan Adakan Konsolidasi Nasional

 Jakarta (16/5) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan akan menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) bagi perwakilan kader perempuan PKS dari setiap provinsi di Indonesia. Acara ini akan digelar selama tiga hari sejak Sabtu, 17 Mei hingga Senin, 19 Mei di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan Anis Byarwati mengungkapkan perlunya PKS tetap konsisten memfokuskan diri kepada keluarga, perempuan, dan anak. Anis sendiri bersyukur selama Pemilu Legislatif 2014 lalu, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan tetap menjadikan tema ketahanan keluarga sebagai salah satu tema kampanye. Dia menyatakan Konsolnas ini adalah kelanjutan dari fokus PKS terhadap keluarga tersebut.

“Berbagai kekerasan seksual pada anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak sendiri, telah membuat kami sangat prihatin. Kasus-kasus tersebut  menjadi lecutan keras bagi PKS bahwa mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas adalah hal penting dan darurat,” ungkap Anis di DPP PKS.

Anis mengatakan, melalui pertemuan tersebut PKS ingin kembali mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang sudah berkeluarga, tentang kondisi masyarakat masa kini yang sangat membutuhkan kehadiran keluarga-keluarga yang kokoh dan saling menyayangi.

Untuk itu, dalam Konsolnas ini, PKS akan menyampaikan langkah-langkah konkrit dalam memperkuat keluarga kepada perwakilan dari setiap provinsi. Anis berharap 120 wakil kader perempuan tersebut dapat menyampaikan langkah-langkah tersebut kepada perempuan lain di provinsi masing-masing. Di antara para pemateri, termasuk di dalamnya Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anis Matta.

“Kami ingin berbuat lebih banyak lagi untuk keluarga Indonesia. Bagi kami keluarga adalah pilar penting bagi terbentuknya sebuah negara. Terabaikannya perhatian negara, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri terhadap upaya mengokohkan ketahanan keluarga, adalah bencana nasional. Oleh karena itu, pengokohan keluarga harus menjadi sentral perhatian semua elemen masyarakat,” papar Anis yang memiliki gelar doktor dalam ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini. [pks.or.id]

Read Post | komentar

Mentan Suswono Gandeng TNI AD Untuk Perluas Lahan Kedelai

Kementerian Pertanian (Kementan) akan memperluas areal tanam kedelai seluas 340.000 ha pada 2014. Untuk merealisasikan rencana ini, Kementan menggandeng TNI AD.

"Kerja sama Kementan dengan TNI AD ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas target swasembada kedelai," kata Menteri Pertanian Suswono.

Hal itu ia sampaikan dalam acara yang dihadiri Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Gatot Irianto serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan, Kamis (15/5).

Menurut Suswono, kegiatan tersebut akan dilakukan di 15 provinsi dan 115 kabupaten. Saat ini kebutuhan kedelai nasional mencapai 1,9 juta ton biji kering. Namun kemampuan produksi baru mencapai 807.568 ton atau 42,50 persen dari kebutuhan pada 2013.

"Target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas kedelai," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Suswono, diperlukan berbagai upaya untuk memenuhi target tersebut. Strategi yang dilakukan Kementan yakni peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, optimasi pengelolaan lahan dan penyempurnaan manajamen.

"Terkait kerja sama perluasan areal tanam diharapkan TNI AD dapat melakukan pengawalan dan pendampingan bersama petugas teknis pertanian di lapangan hingga tanaman kedelai berhasil dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, untuk mendukung perluasan areal tanaman kedelai tersebut, Provinsi Jawa Barat siap berkontribusi seluas 78.100 ha. Perluasan dilakukan khususnya di empat kabupaten di wilayah pantura seluas 22.400 ha meliputi Indramayu, Cirebon, Subang dan Karawang.

"Dengan kontribusi luasan areal tersebut diharapkan Jawa Barat mampu menyumbang produksi kedelai sebanyak 146,8 ribu ton biji kering," imbuhnya.

Menurut Suswono, kerja sama Kementan dengan TNI AD selama ini tidak terbatas pada perluasan areal tanaman kedelai. Namun yang telah dikembangkan yakni pencetakan sawah baru, optimasi lahan, perbaikan dan pengembangan sarana irigasi.

"Kerja sama Kementan dengan TNI sangat produktif sehingga perlu terus ditingkatkan di masa mendatang baik jenis kegiatan maupun luas arealnya," tandasnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Panglima TNI dapat memperluas kerja sama tak hanya dengan TNI-AD namun juga ke semua jajaran TNI. Terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan. [pks.or.id]

[cza]

Sumber: http://www.merdeka.com

Read Post | komentar

Fahri Hamzah : Keliru Pihak Yang Melakukan Koalisi Tanpa Syarat

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai keliru pihak yang melakukan koalisi tanpa syarat dengan mengistilahkan kerjasama atau kerjasama politik. Padahal, Undang-Undang nomor 42/2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jelas menyebutkan adanya koalisi bersyarat bukan tanpa syarat.

"Saya melihat secara jelas kekeliruan konsepsi di pihak Koalisi Tanpa Syarat. Salah dari awal," ujar Fahri pada akun Twitternya @Fahrihamzah, Kamis (15/5) malam.

"Saya heran kok tidak ada yang melihatnya keliru," imbuhnya.

Sebagai rujukan lanjut Fahri, adalah Undang-Undang nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini Fahri menyoroti pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan: Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas: (a) kesepakatan antar-Partai Politik; (b) kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Sementara pada pasal 11 ayat 2 menyebutkan: Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

"Pasal sebelumnya (pasal 10-red) menyebutkan koalisi harus bersyarat," terang Fahri.

Selain itu, lanjut pria yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 9 April 2014 lalu diantara calon anggota DPR dari PKS lainnya ini menjelaskan bahwa dua alinea pada bagian PENJELASAN mengatur soal "loyalitas" dan "koalisi".

"Sementara itu, istilah "kerjasama" atau "kerjasama politik" tidak ada," tegasnya.

Namun menurut Fahri, PDIP dan kawan-kawan tidak mau memakai istilah "koalisi" padahal istilah itu ada dalam Undang-Undang Pilpres/Wapres tersebut. "Mereka menggunakan kata "kerjasama politik" padahal istilah itu tidak ada dalam Undang-Undang Pilpres/Wapres," katanya.

"Inilah masalah utama mereka, mereka menyangka kata "koalisi" telah cemar dan mereka cari yang lain," imbuh Fahri.

Padahal itu semua eufimisme, kata kasarnya adalah tipu daya dan kata halusnya adalah pencitraan.

"Kalau kalian mulai memproduksi eufimisme maka aku mulai sadar bahwa ini semua tipu daya. Sesungguhnya masih banyak kekeliruan. Sembari menunggu perubahan. Mari pantau keadaan," pungkasnya.[dm/pksnongsa.org]

Read Post | komentar