Aleg PKS : Moralitas Akar Masalah HIV/AIDS

Senin, 02 Desember 2013

Masalah HIV/AIDS, sebenarnya bukan sekedar masalah kesehatan saja, akan tetapi jika kita kaji lebih dalam lagi, maka masalah HIV/AIDS juga terkait dengan masalah  sosial.  Betul, seseorang yang terjangkiti HIV dan nantinya menjadi penderita AIDS, maka masalah kesehatan lebih menonjol. Demikian menonjolnya HIV/AIDS sebagai masalah kesehatan karena hingga saat ini, belum ada pengobatan yang mujarab untuk menanggulangi penyakit HIV/AIDS.

HIV/AIDS menjadi masalah sosial, karena penyakit ini menular melalui perilaku seksual bebas dan suka berganti-ganti pasangan, pasangan sejenis, dan penguna narkoba.  Apalagi menurut data yang ada, sebagaian besar penularan HIV/AIDS di Provinsi Kepri didominasi oleh perilaku seks bebas.

Dengan demikian, dapat dianalisa bahwa sesungguhnya persoalan ini adalah persoalan moralitas dan penyelesaiannya melalui penyadaran agama.  Namun, kadang penyadaran agama dalam masalah HIV/AIDS secara kebijakan dan politik tidak memuaskan. Mengapa? Karena secara kebijakan masalah tersebut hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan. Sehingga para juru dakwah atau pemuka agama kadang hanya dilibatkan ketika penderita HIV/AIDS sudah positif mengidap atau dalam kondisi kritis, atau kadang tidak dilibatkan sama sekali.  

Untuk sekedar memberikan motivasi hidup pada penderita.  Memang betul pemberian motivasi hidup adalah hak pasien HIV/AIDS, akan tetapi bukan itu akar permasalahannya.  Persoalan utama masalah HIV/AIDS tetaplah pada dekadensi moral seperti  masalah pelacuran, seks bebas dan narkoba.

Oleh karena itu, program Pekan Kondom Nasional (PKN) untuk menyambut Hari AIDS adalah langkah yang tidak tepat, mengapa? Karena akar persoalan HIV/AIDS adalah masalah sosial yakni perilaku seks bebas dan ketergantungan narkoba.  Sehingga kampanye kondom, memberikan kesan legalisasi perilaku seks bebas.  Dan, apabila tersebut dilakukan oleh pejabat tingkat pusat, maka hal tersebut memberikaan stigma bahwa Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, moralnya sudah rusak, karena perilaku seks bebas adalah fenomena umum.

Bisa jadi PKN adalah hal yang wajar di negara sekuler, di negara yang mengakui keberadaan agama seperti Indonesia tentu hal tersebut sangat tidak wajar. Sehingga PKN adalah langkah yang terlalu sembrono.  Karena menciderai hati masyarakat Indonesia yang beragama.

Terlepas, masalah tersebut di atas, sejatinya pemerintah perlu menggali kembali kebijakan yang telah ada. Misalnya masalah kesehatan, bagaimana fokus yang harus diselesaikan. Masalah sosial, apa fokus yang harus diatasi, masalah moral, apa fokus yang harus perbaiki.  Pembentukan Komisi-komisi untuk menjembatani masalah tersebut adalah cukup baik.  Akan tetapi, akan lebih bermakna, pemerintah menunjuk kementerian yang ada untuk  penanggulangan masalah HIV/AIDS dari sisi sosial.  Karena persoalan utama penyebarluasan AIDS adalah sisi sosial dan moralitas. 

Selama masalah ini tidak dilibatkan secara massif dan fokus. Maka dapat diperkirakan persoalan HIV/AIDS akan selalu menjadi masalah besar. Fenomena gunung es dalam masalah AIDS, sebenarnya adalah masalah sosial keagamaan, bukan hanya kesehatan. Karena kerangka utamanya adalah sosial keagamaan, maka pelibatan keluarga, orang tua, guru dan pemuka agama adalah keniscayaan. Kasus seks bebas di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah persemaian merebaknya HIV/AIDS. Penggunaan narkoba adalah persemaian HIV/AIDS. 

Apakah masalah itu hanya dapat didekati dari sisi kesehatan? Tentu tidak, karena masalah sesungguhnya adalah dekadensi moral.  Oleh karenanya, HIV/AIDS adalah persoalan bersama. Untuk itu perlu didorong kebijakan yang mendorong kementerian terkait dengan HIV/AIDS dari sisi masalah sosial seperti Kementerian Agama dan Kementerian Sosial untuk memberikan fokus pada masalah HIV/AIDS, sementara Kementerian Pendidikan dengan kurikulum akhlak dan budi pekerti.  Sehingga persoalan AIDS menjadi perhatian dari sisi moral dan keagamaan, tak hanya dari sisi kesehatan.

Dra. Hj. Herlini Amran, MA

Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS

 
sumber : http://herliniamran.com/moralitas-akar-masalah-hivaids/

Read Post | komentar

Menunda Nikah, Memperlambat Pembebasan Al-Aqsha

Saat dipertemukan dengan seorang pemuda Palestina, saya benar-benar tertegun. Ia memperkenalkan diri, pemuda 33 tahun, S3, hafal Al-Qur'an, dan sudah memiliki 12 putra-putri. "Dahsyaaat...", dalam hati saya.

Setelah sekian lama berbincang, saya terkejut kembali saat beliau mengatakan, "Telat menikah, sama dengan memperlambat pembebasan Al-Aqsha".

Subhanallah. Apa hubungan antara menikah dengan pembebasan Al-Aqsha? Jawabannya mudah: pengkaderan. Warga Palestina menyadari, tak ada cara menghambat Israel Raya kecuali dengan memperbanyak kader-kader yang diharapkan di kemudian hari menjadi Shalahuddin Al-Ayyubi, pembebas Al-Aqsha.

Mungkin kita berkilah, wajar saja jika warga Palestina seperti itu. Tapi sejarah mencatat, para pembebas Al-Aqsha justru lebih banyak dari warga non Arab. Salah satunya adalah Shalahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi.

Saya berkesimpulan masalah menikah bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat, atau menggugurkan status, atau meningkatkan gengsi. Tapi lebih dari itu, ada misi pembebasan Al-Aqsha. Jikapun tidak, minimal kita bisa mensuplai SDM yang akan menjadi prajurit-prajurit yang siap tempur di kemudian hari. Sudahkah? [SELIDIK]

By: Nandang Burhanudin

Read Post | komentar

Bathoegana: Seharusnya Demokrat Mencontoh PKS

Sutan Bhatoegana mengkritik aturan konvensi capres yang dibentuk komite konvensi. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat itu aturan yang mengharuskan kader partai lain nonaktif selama mengikuti konvensi tidak sejalan dengan semangat konvensi. 

"Menurut saya tidak perlu nonaktif apalagi keluar dari partai asalnya. Karena kita mencari pemimpin bangsa bukan kader Demokrat," kata Sutan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (26/8).

Konvensi capres Demokrat harus mempelopori kebijakan pemisahan jabatan publik dengan posisi di partai. Bayangan Sutan, lima tahun mendatang tidak ada lagi pejabat publik yang duduk sebagai fungsionaris partai. "Lima tahun mendatang kalau sudah menjabar publik harus lepas jabatan," ujarnya.

Sutan tidak segan memuji kebijakan PKS yang menurutnya sudah berani memisahkan jabatan publik dan jabatan partai. Menurutnya apa yang dilakukan PKS patut ditiru partai-partai lain di Indonesia tak terkecuali Demokrat. 

"PKS sudah mempelopori. Ini bagus. Pak Hidayat Nur Wahid saat jadi Ketua MPR mundur sebagai Ketum PKS. Begitu juga Pak Tifatul saat menjadi menteri mundur sebagai Ketum PKS," katanya.

Sutan membantah bila komite konvensi dianggap asal-asalan dalam menetapkan peserta. Karena sampai saat ini konvensi masih merumuskan soal kriteria peserta. 

Sutan menyatakan, "Nanti mereka (komite konvensi) mereka umumkan September. Sekarang kan sedang bekerja mempersiapkan materi," ujar Sutan.

Konvensi capres Demokrat dilakukan dengan sistem semiterbuka. Dalam konteks itu, Sutan menegaskan majelis tinggi berhak mengundang tokoh-tokoh nasional yang dianggap layak memimpin bangsa untuk menjadi peserta. 

Namun, imbuh Sutan, tokoh nasional yang mendapat undangan juga tetap akan diverifikasi oleh komite konvensi. "Undangan diadakan (majelis tinggi), tapi yang seleksi komite," katanya.

Sejauh ini Sutan masih percaya konvensi capres Demokrat tak akan bersifat kontraproduktif bagi pemenangan Demokrat di pilpres 2014. Karena konvensi akan diselenggarakan secara transparan dan diikuti tokoh-tokoh yang memiliki visi kebangsaan. 

"Kita memilih tokoh yang memiliki visi nasional bukan tokoh yang mengedepankan ego pribadi atau kelompoknya," ujar Sutan. (pm/rol) [nabawia]

Read Post | komentar

Survei CSIS: Dukungan terhadap partai Islam mulai merangkak

Perlahan-lahan dukungan terhadap partai Islam mulai naik. Kenaikan dukungan itu terlihat pada PKS dan PKB yang mendapatkan dukungan konsisten, meski dalam jumlah kecil.

Hal itu diungkapkan Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte, di Kantor CSIS, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Minggu (1/12).

"Pada survei CSIS Juli lalu PPP mendapatkan dukungan 3 persen sekarang 3,5 persen. PKB dulu 2,8 persen sekarang 4,6 persen. PKS dulu 2,2 persen sekarang 3,3 persen, dan PAN turun, dulu 4 persen sekarang 3,3 persen," kata Philips.

Philips mengungkapkan, kenaikan dukungan untuk PKS dan PKB adalah contoh baik yang perlu ditiru partai lain. Sebab, kenaikan dukungan tidak mengandalkan figur partai.

Lebih lanjut dia menerangkan, perolehan dukungan itu berbeda bila dibandingkan dengan PDIP, Gerindra, Hanura dan yang lainnya yang masih berpatokan pada sosok atau tokoh tertentu dalam mendulang suara dukungan.

"Kenaikan dukungan terhadap partai Islam seperti PKS dan PKB sebetulnya bisa menjadi contoh baik partai yang tak memiliki figur, tokoh, dan media untuk menggenjot dukungan partai. Dari kenaikan dukungan dua partai ini menandakan mereka mengandalkan kerja elektoral di tengah masyarakat," papar Philips.

Survei yang dirilis CSIS itu dilakukan di 33 provinsi dan berlangsung pada 13 sampai 20 November 2013 dengan wawancara tatap muka. Jumlah sampel 1180 responden dengan tingkat kesalahan 2,85 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pemilihan responden dilakukan secara acak bertingkat dan proporsi kelamin 50:50 persen untuk laki-laki dan perempuan. Proporsi responden untuk desa dan kota juga sama 50:50 persen dengan data BPS 2011.[merdeka]

Read Post | komentar

Ingin Tuntaskan Tugas sebagai Gubsu, Gatot Jagokan Capres Lain

MEDAN – Sabtu, (30/1) kemarin  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara serentak menggelar Pemilihan Umum Raya (Pemira) untuk memilih kandidat yang akan diajukan sebagai capres dari PKS. Ada 22 kandidat yang harus dipilih kader PKS.  

Gatot Pujo Nugroho, kader PKS yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara masuk nominasi capres. Namun Gatot justru menjagokan calon lain, yang menurutnya lebih mumpuni dan punya visi Indonesia ke depan.

“Secara pribadi saya telah mengkampanyekan untuk calon yang lain,” kata Gatot didampingi isterinya Sutias Handayani usai melakukan pencoblosan pada Pemira PKS di Jalan Sei Beras, kemarin.

Disinggung apakah Gatot merasa masih kurang percaya diri untuk menjadi capres, pria kelahiran Malang ini menyatakan, dirinya ingin menuntaskan amanah yang diberikan  masyarakat Sumut kepada dirinya sebagai gubernur. Ia ingin menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur.

“Oh bukan (tidak percaya diri), saya fokus pada membangun Sumut yang berdaya saing, maju dan sejahtera,” ujarnya.

Gatot menghargai, upaya DPP PKS memasukkan namanya dalam daftar nominasi 22 capres yang bakal diusung pada pemilu 2014 mendatang. Namun dia juga mengaku telah mengidolakan sosok lain untuk bisa memimpin Indonesia ke depan dari kalangan internal partai.

“Yang jelas saya punya idola dari 22 capres ini dan itulah yang akan jadi prioritas saya,” imbuhnya.[tajuk]

Read Post | komentar

Sejak Penggulingan Morsi : 40 Perempuan Meninggal, 500 Ditangkap

MESIR - Sekitar 40 perempuan yang mendukung presiden terguling Mohamed Morsi telah tewas dan 500 lainnya ditangkap sejak penggulingan pemimpin terpilih Morsi pada 3 Juli.

"Kudeta telah melakukan kejahatan terhadap perempuan dan melanggar norma-norma dan konvensi internasional," kata gerakan "Perempuan menentang kudeta" dalam sebuah laporan yang dikutip oleh Anadolu Agency pada hari Sabtu (30/11).

Menurut kelompok ini, korban pertama terjadi di Delta Nil di provinsi Mansoura pada tanggal 19 Juli ketika empat wanita tewas dalam unjuk rasa pro-demokrasi pendukung Morsi.

Kelompok pro-demokrasi mengatakan bahwa "pembunuhan terhadap perempuan terus berlangsung" sampai pada protes duduk pro-Morsi di Kairo pada pertengahan Agustus, di mana ratusan orang, termasuk banyak wanita, tewas.

Laporan itu mengatakan bahwa 250 perempuan pendukung Morsi ditangkap di tiga hari pertama yang diikuti penggusuran protes duduk pro-Morsi.

Sebanyak 22 pendukung perempuan juga ditangkap di Alexandria selama demonstrasi pro-Morsi pada tanggal 31 Oktober, kata gerakan itu.

Pada hari Rabu (27/11), pengadilan Alexandria menghukum 14 demonstran perempuan yang divonis 11 tahun penjara atas tuduhan "melakukan pertemuan ilegal dan bergabung dengan kelompok yang dilarang". [tajuk]

Read Post | komentar

Partai Lain Diragukan Bisa Menggelar Pemilihan Umum Raya Seperti PKS

Pengamat politik senior AS Hikam juga menyarankan kepada semua partai politik di Indonesia untuk mencontoh pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (Pemira) yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam menjaring calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

"Cara PKS mestinya diikuti oleh semua parpol di Indonesia. Namun masalahnya adalah: apakah semua parpol telah memiliki kader dengan kartu anggota yang riil dan bisa diverifikasi seperti PKS? Saya kira belum," jelas Hikam (Minggu, 1/12).

Hikam mengungkapkan itu karena Pemira PKS diikuti oleh kader yang memiliki kartu anggota, bukan sekadar pendukung atau simpatisan.

Menurut, doktor Ilmu Politik jebolan University of Hawaii at Manoa (UHM) Amerika Serikat ini, jika model Pemira PKS ini dipakai semua parpol, maka hasil Pemira itulah yang kemudian diadu dalam Pilpres.

Melalui Pemira, calon dari luar partaipun bisa ikut, jika memang parpol yang bersangkutan membuka peluang itu. "Dengan demikian keinginan mereka yang non parpol bisa menjadi capres terpenuhi dan tetap sesuai Konstitusi," demikian Hikam.

Tempat pemungutan suara Pemira PKS kemarin dipusatkan di kantor-kantor DPD kota/kabupaten dan DPW di provinsi. Selain itu, di beberapa DPW pemilihan juga dilakukan secara online.

Dalam pemilihan, jelas Juru bicara PKS Mardani Ali Sera, setiap pemilik suara harus memilih 5 dari 22 tokoh PKS yang dicalonkan, bukan memilih satu nama seperti pemilihan biasa.

Karena itu, pemenang Pemira ini juga bukan satu. Panitia nanti akan mengambil lima kandidat. Kelima nama ini kemudian diserahkan ke Majelis Syoru untuk dipilih satu orang yang bakal diusung. “Yang menetapkan siapa yang menjadi capres adalah Majelis Syuro,” tandas Mardani tadi malam. [rmol]

Read Post | komentar