Dude Herlino : "Sambil Nunggu Icha Mandi, Saya Baca Al Quran"

Minggu, 04 Mei 2014

Sejak ikut komunitas One Day One Juz (ODOJ), Dude Harlino selalu memanfaatkan waktu luangnya dengan membaca Al Quran. Malah, saat menunggu Alyssa Soebandono, istrinya mandi pun, Dude tetap melakukan hal tersebut.

"Kalau setiap hari bisa baca skenario, kenapa saya enggak tiap hari membaca Al Quran. Kenapa kita enggak menyempatkan waktu untuk membaca Al Quran," ujar Dude di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (4/5).

"Bisa di dalam mobil pas menuju lokasi baca Al Quran, sambil nunggu Icha mandi, saya baca Al Quran, bisa dimanfaatkan waktu luang," kata Dude.

Sebagai seorang suami, Dude juga mengajak istrinya untuk melakukan hal sama. "Sebenernya kalau bicara keimanan seseorang kan tidak bisa mengukur. Karena saya sebagai suami, ini kewajiban saya sebagai imam dan wajib saya membimbing kepada istri saya," papar Dude.

Dude merasa, apa yang dilakukannya semata-mata untuk mencari keindahan di akhirat nanti. "Bahwa saya sebagai suami dan berkewajiban kepada istri saya. Dan saya harus membawa keluarga saya menuju ke surga," pungkasnya. [merdeka]

Read Post | komentar (2)

PKS Riau Tolak Hasil Pleno Perbaikan Penghitungan Ulang Pileg

DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau kembali menolak hasil rekapitulasi perbaikan penghitungan ulang suara Pemilu Legislatif (Pileg). Pasalnya, KPU hanya menghitung suara sah dan tidak sah, bukan kepada subtansi masalah, mengapa terjadi silih penghitungan awal yang mencapai 1.000 suara lebih.

"Kami tidak mau menandatangani berita acara penghitungan ulang rekap hasil suara Pileg, karena KPU hanya menghitung suara sah dan tidak sah, bukan mencarikan solusi terhadap substansi masalah, mengapa terjadi selisih suara yang mencapai ribuan lebih," kata Yusriadi, saksi DPW PKS kepada wartawan, Ahad (4/5/14).

Ditambahkannya, penghitungan ulang tidak menghasilkan solusi karena rekomendasi hanya dipahami secara tersurat saja.

Dari rapat pleno yang penghitungan ulang kemarin (3/5/14), dari 3 kabupaten yang direkomendasikan penghitungan ulang, masing-masing Siak, Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar, seluruhnya sudah selesai dilakukan. Namun, jika untuk Siak dan Rohul dihitungan ulang disebabkan terjadinya penggelembungan suara untuk calon legislatif (caleg) tertentu.

Sementara untuk Kampar, kata Ketua KPU Riau Nurhamin kepada riauterkini, rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau hanya untuk dilakukan penghitungan suara sah dan tidak sah. Setelah dilakukan pencermatan sampai pertama model DA sampai C1 plano, masih muncul perbedaan.

Jumlah suara DPD adalah 390.755, suara DPR RI 391.624, dan suara DPRD Provinsi Riau 391.966. Suara DPRD Provinsi lebih besar 1.241 dibanding suara DPD dan suara DPR RI lebih besar sebanyak 869 dibanding suara DPD.

Soal perbedaan atau selisih suara itu, Ketua KPU bergeming apa yang dilakukannya bersama bersama KPU Kampar sudah full crosscheck. "Ini lah data-data yang ril seperti itu faktanya. Tetapi ketika fakta ini menjadi sebuah laporan hasil pleno nasional nanti dan menjadi persoalan, ruangan itu ada di PHPU (Perselihan Hasil Pemilihan Umum, Red)," tutupnya. [rtc]

Read Post | komentar

Gerindra : Kami Setuju Platform PKS 99 Persen

Jakarta - Komunikasi Partai Gerindra dengan PKS makin intensif untuk membentuk koalisi di pilpres. Waketum Gerindra Fadli Zon mengisyaratkan kemungkinan koalisi dengan PKS makin dekat. 

"Kalau sama PKS sudah ada silaturahmi dua hari lalu, soal latar belakang dan platform mereka itu saya setuju 99 persen saya setuju," ujar Fadli di sela-sela rilis survei SMRC tentang 'Koalisi Untuk Calon Presiden: Elite vs Massa Pemilih Partai' di Hotel Sari Pan Pasific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/5/2014).

Fadli mengatakan Gerindra terbuka dengan kandidat capres dari PKS seperti HNW, Anis Matta dan Ahmad Herywan. "Dengan tiga kandidat yang diajukan PKS seperti HNW, Anis Matta, dan Aher pun tidak ada masalah," tuturnya.

Bahkan ketiga nama capres PKS itu disebut Fadli cukup memenuhi kriteria pendamping Prabowo. Namun memang saat ini keputusan mengenai koalisi masih belum ditentukan.

"Kalau dengan PKS saja sebenarnya kita sudah cukup kok, dengan PAN juga sudah cukup, apalagi dengan semuanya. Bisa lebih cukup lagi," imbuh Fadli.

Sementara soal penjakakan koalisi dengan PPP, Fadli mengatakan Gerindra tetap optimis bahwa PPP akan kembali mendukung Gerindra setelah Rapimnas.

"Dengan PPP kita juga tetap optimis. Mereka kan kemarin itu sudah islah, jadi ya kita hormati keputusan itu. Kita tak merasa dikhianati kok," pungkas Fadli. [dtc]

Read Post | komentar

Siaran Pers : Besok, Gubernur Malut Terpilih Dari PKS Akan Dilantik

Ternate (4/5) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2014-2019 pada Senin (5/5) besok di Ibukota Provinsi Maluku Utara (Malut), Sofifi.

Adalah Abdul Ghani Kasuba yang akan dilantik sebagai Gubernur dan Muhammad Natsir Thaib, sebagai Wakil Gubernur. Keduanya memenangkan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang diselenggarakan tahun lalu, namun akibat adanya perselisihan suara dan dugaan kecurangan, hasil Pemilukada mesti melewati dua putaran dan disusul Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pulau Taliabu.

Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib memenangkan Pemilukada dengan total suara 261.005 dan ditetapkan oleh KPU Maluku Utara berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil PSU tersebut.

Mendagri Gamawan Fauzi telah tiba di Kota Ternate hari ini (4/5). Sementara itu, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri dan Menteri Pertanian Suswono dijadwalkan akan tiba Senin (5/5) besok untuk turut menyaksikan pelantikan Abdul Ghani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara dan Muhammad Natsir Thaib sebagai Wakil Gubernur.

Salam Cinta, Kerja, Harmoni

Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Read Post | komentar

PKS Dorong Pemilu 2019 Sistem Proporsional Tertutup

JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengajak pimpinan partai politik meninjau ulang sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam pemilu legislatif 2014 lalu. Menurutnya, sistem proporsional terbuka telah merusak kualitas pemilu.

"Politik uang, kecurangan, dan konflik antarcalon anggota legislatif dalam internal partai dan antarpartai pada Pemilu April 2014 lalu merupakan buah dari sistem proporsional terbuka yang dipaksakan oleh partai-partai besar," kata Almuzzammil Yusuf, di Jakarta, Minggu (4/5).

Dengan alasan persaingan bebas dan mengakomodir banyak tokoh agar terlibat dalam politik di parlemen, lanjut Muzzammil, telah mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam pileg 9 April lalu.

"Saya melihat masyarakat, penyelenggara pemilu, dan caleg belum siap dengan proporsional terbuka. Terbukti politik uang dan kecurangan merajalela di internal partai, di penyelenggara pemilu, dan masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR.

Dijelaskannya, ide PKS, di tahun 2012, adalah Pemilu murah, mudah, minim manipulasi dan mengutamakan kader partai dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem ini hanya didukung Fraksi PKS, PDIP, dan PKB. Tapi setelah voting kalah. Fraksi lainnya di DPR yang mendukung sistem proporsional terbuka ,menang dalam voting.

"Jika sistem proporsional terbuka ini dipertahankan untuk pemilu 2019 kejadian yang sama akan terulang," tegas wakil rakyat dari dapil Lampung itu.

Keunggulan sistem proporsional tertutup, lanjut Muzzammil antara lain lebih menjamin penguatan organisasi partai politik,  adanya pendidikan politik masyarakat dalam kampanye,  serta seleksi kandindat berbasis kualitas dan kapasitas (bobot, bibit dan bebet) kader.

"Sistem ini mendorong proses kaderisasi yang sehat dan mengantarkan kader-kader terbaik partai untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara melalui lembaga-lembaga legislatif di pusat dan di daerah," tuturnya.

Melalui sistem ini pula, kata Muzzammil, memungkinkan biaya pemilu lebih murah dan pelaksanaan pemilu yang lebih mudah melalui e-voting seperti di India dan Brazil. "Pemilu bisa dengan teknologi canggih yang portable, cepat, murah, dan lebih terpercaya," jelasnya.

Untuk itu, Muzzammil berharap Pemilu 2019 nanti, Indonesia sudah dapat menggunakan e-voting. Menurutnya kualitas, kekuatan, dan akurasi alat e-voting di kedua negara itu seperti black box pesawat terbang yang terkunci, kuat, portable, dan bisa pakai accu mobil untuk daerah yang tidak ada aliran listrik.

"Yang tak kalah penting, e-voting tidak gunakan surat suara. Jadi dapat menghemat jutaan ton kertas. Jadi ramah lingkungan," pungkasnya. [jpnn]

Read Post | komentar

Aher Dinilai Seksi Sebagai Cawapres

Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dinilai seksi jika masuk dalam bursa cawapres. Tidak hanya menjadi refresentasi warga Jabar, Aher dianggap bisa memberi banyak keuntungan bagi capres yang menggandengnya.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Dede Mariana mengungkapkan, secara analisa kualitatif, partai politik jika mencalonkan orang Jabar memiliki peluang kemenangan yang sangat besar dalam petarungan Pilpres. Alasannya, sekarang ini terjadi politik identitas, sehingga sentimen etnik bisa berpengaruh menarik pendukung.

"Apalagi masyarakat Jabar, mayoritas sangat menginginkan warga Jabar menjadi pemimpin nasional, yang memang sudah sejak lama tidak ada," ungkapnya.

Dede menjelaskan, jumlah pemilih di Jabar sangat banyak dibanding daerah lain. Maka ketika seorang tokoh Jabar memiliki basis massa yang kuat dan maju sebagai calon pemimpin, bukan tidak mungkin terpilih.

Dede mengatakan, dua tokoh Jabar yakni Aher dan Rhoma Irama yang berani siap menjadi pemimpin nasional, akan sangat memberi keuntungan. Terlebih Aher, karena sudah memiliki modal utama, yakni bisa memenangkan pemilihan gubernur sebanyak dua kali.

Namun, Aher juga jangan terlena. Dia harus berusaha keras melakukan konsolidasi dengan rakyat Jabar. Sehingga dukungan kepada yang bersangkutan akan semakin banyak.

"Masyarakat Jabar itu merupakan golongan pemilih cair. Sehingga jika ingin Aher terpilih menjadi capres atau cawapres harus ekstra keras melakukan konsolidasi," ujar Dede.

Dede mengungkapkan, wacana yang beredar di lapangan menyatakan, Aher banyak dibicarakan cocok untuk mendampingi calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto. Bahkan jika hal ini terwujud, bisa menyaingi calon presiden dari PDIP Jokowi yang menurut lembaga survei selalu berada di tingkat tertinggi.

Dia juga terpilih kembali menjadi gubernur periode dua. Selain itu, kata Dede, Aher memiliki beragam atau puluhan penghargaan atas kinerjanya selama memimpin Jabar. [inilahkoran]

Read Post | komentar

Dahsyat, Grand Launching ODOJ Catatkan Rekor Dunia MURI

Komunitas One day One Juz (ODOJ) hari ini, Ahad (4/5) menyelenggarakan Grand Launching komunitas tersebut di Masjid Istiqlal, Jakarta. Lebih dari 30.000 anggota ODOJ atau yang akrab disapa ODOJers menghadiri acara tersebut dan membaca Al-Qur'an secara berjamaah.

Hal ini menarik perhatian Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk mencatatnya sebagai rekor baru.

"Saya belum pernah mendengar ada peristiwa sedahsyat ini di dunia," ujar Direktur MURI Jaya Suprana sebelum memberikan piagam rekor tersebut.

Dia mengatakan, awalnya dia akan memberikan rekor ini sebagai rekor Indonesia, akan tetapi setelah dia mengetahui bahwa peristiwa berkumpulnya puluhan ribu orang dan membaca Al-Qur'an secara bersama-sama ini belum pernah terjadi di negara manapun, oleh karena itu Jaya Suprana memberikan rekor dunia untuk komunitas ODOJ ini.

"Dengan sangat menyesal, saya tidak bisa memberikan perisitiwa ini dengan rekor Indonesia, akan tetapi dengan rekor dunia," ujar Jaya yang disambut pekikan takbir oleh para jamaah.

Menurut Jaya, karena ODOJ ini merupakan gerakan dunia, maka diharapkan seluruh dunia mendukung gerakan ini.

Pada acara Grand Launching ODOJ tersebut juga dibacakan deklarasi ODOJ. Teuku Wisnu dan Oki Setiana Dewi didaulat sebagai Duta ODOJ.[dm/pksnongsa.org]

Read Post | komentar

Politisi PKS Desak SBY Tegas Terhadap Rezim Kudeta Mesir

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengecam vonis mati oleh pengadilan pemerintah kudeta Mesir terhadap 683 warganya.

Muzzammil mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas dan menggalang dukungan negara muslim dan komunitas Internasional untuk menggagalkan vonis tersebut.

“Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, kita semua, rakyat dan Pemerintah Indonesia harus mengecam vonis biadab, tidak manusiawi yang memvonis hukuman mati secara berjemaah kepada warga negaranya tanpa proses pengadilan yang benar,” tegas Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia Untuk Palestina ini dalam keterangan persnya, Minggu (4/5/2014).

Menurut Muzzammil, proses pengadilan kilat yang menvonis mati 683 warga Mesir yang menentang Pemerintahan Kudeta Mesir ini melanggar HAM dan hukum Internasional. 

“Pengadilan Mesir ini tidak memenuhi prinsip hukum internasional. Tidak ada hak pembelaan diri. Tidak boleh didampingi pengacara. Telah terjadi perampasan hak-hak dasar warga negara oleh penguasa kudeta Mesir dengan menggunakan institusi pengadilan Mesir," jelas Muzzammil. 

Fenomena vonis hukuman mati berjemaah dengan proses pengadilan yang singkat ini, kata Muzzammil, menunjukkan kemunduran demokrasi Mesir jauh ke belakang.

“Mereka adalah kaum liberalis yang bekerjasama dengan Militer yang tidak siap kalah di era demokrasi. Mereka adalah para penguasa zalim yang menyiksa dan membunuh rakyatnya sendiri yang didukung kekuatan besar," ujarnya.

Untuk itu Muzzammil mendesak agar Presiden SBY, sebagai representasi rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Presiden SBY, kata Muzzammil, seharusnya menggalang dukungan komunitas Internasional, terutama negara-negara Islam untuk menggagalkan vonis mati tersebut.

“Sebagai pemimpin negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, saya berharap Presiden SBY secara langsung menyampaikan sikap penolakan dan mengajak negara-negara di dunia untuk menggagalkan vonis yang tidak manusiawi itu,” jelas politisi Lampung ini. [yahoonews]

Read Post | komentar

Berniat Tingkatkan Investasi di Sumut, Dubes India Temui Gatot

MEDAN – India menilai Provinsi Sumatera Utara merupakan partner strategis dari sisi geografis maupun perekonomian. India juga melihat Sumut terus berkembang dan tumbuh tidak saja sebagai pusat ekonomi Indonesia di bagian barat, tapi juga di ASEAN.

“Karena itu India ingin meningkatkan kerjasama ekonomi, pariwisata, budaya dan investasi dengan Sumut,” kata Duta Besar India untuk Indonesia Gurjit Singh ketika bertemu dengan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Santu (3/5) di Medan.

Di bidang ekonomi antara India dan Indonesia, termasuk Sumut di dalamnya, selalu ada peningkatan nilai perdagangan dari tahun ke tahun. Menurut catatan pemerintah India, sepanjang kurun 2011-2012 nilai perdagangan dua negara mencapai AS$ 21,3 miliar, jauh meningkat dibanding kurun 2005-2006 yang hanya AS$ 4,38 miliar.

Perdagangan Sumut ke India selama ini banyak disumbang oleh produk CPO, minyak nabati,  juga rempah-rempah. Meski sempat mengalami penurunan volume ekspor CPO di tahun 2013 karena melambatnya ekonomi India akibat krisis global, namun tahun 2014 India akan berubah menjadi pasar ekspor CPO terbesar Sumut, selain China dan Eropa.

Selain bidang perdagangan itu, para investor India menurut Gurjit Singh sangat berminat bekerjasama di sektor pariwisata, infrastuktur, dan bidang kesehatan terutama alat-alat kedokteran serta rumah sakit.

Atas penilaian positif Dubes India tersebut, Gubsu mengungkapkan dukungannya bagi investor India yang akan memutar roda bisnis di Sumut. Gubsu mempersilakan investor India mempelajari potensi kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei, yang merupakan salah satu pilar Master Plan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  di Indonesia bagian barat.

KEK Seimangkei, Pelabuhan Internasional Kualatanjung, dan Bandara Kuala Namu (KNIA), menurut Gubsu akan menjadi nilai tambah untuk mempercepat roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian Barat. Bandara KNIA yang baru beroperasi kurang dari setahun saja sudah menunjukkan grafik menggembirakan ditinjau dari angka keluar masuk penumpang.

"Hal ini membuktikan Sumatera Utara sedang berbenah dan terus berkembang ke arah lebih baik. Saat ini kami sedang berjuang mengatasi krisis energi (listrik dan gas), yang jika hal ini bisa diselesaikan tentu akan semakin mempercepat roda ekonomi,"ungkap Gubsu. [tajuk]

Read Post | komentar

PKS Pertahankan 6 Kursi DPRD Maluku

Ambon - Sejumlah parpol mengalami kenaikan dan juga penurunan perolehan kursi DPRD Maluku pasca Pileg 2014. Namun PKS justru berhasil mempertahankan perolehan enam kursi.

Memang ada target PKS untuk menam­bah satu kursi menjadi tujuh kursi namun daya dukung masyarakat belum ada sehi­ngga tetap mempertahakan enam kursi yang ada.

Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris DPW PKS Maluku, Suhfi Madjid kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (2/5). Suhfi menjelaskan, pada Pileg 2009 lalu PKS berhasil menempatkan salah satu ka­der­nya men­jadi Wakil Ketua DPRD Maluku sehingga dan di tahun 2014 ini PKS optimis dengan perolehan enam kursi maka dipas­tikan akan tetap Wakil Ketua DPRD Maluku.

 

“Kita optimis dengan perolehan kursi saat ini maka kader PKS akan menjadi Wakil Ketua DPRD,” jelasnya. Dikatakan, jumlah kursi yang diperoleh PKS tahun 2014 ini sama dengan jumlah kursi yang diperoleh pada Pileg tahun 2009 lalu.

 

“Memang ada beberapa partai besar yang mengalami penurunan per­olehan kursi, namun PKS ber­syukur enam kursi yang diperoleh sebe­lumnya bisa terjaga diantara persaingan parpol yang sangat ketat. Jumlah kursi memang saja, tetapi perolehan suara meningkat dibandingkan Pileg  sebelumnya,” katanya.

Suhfi menjelaskan, enam kursi diperoleh PKS dari dapil Maluku-1 (Kota Ambon), dapil Maluku-2 (Kabupaten Buru & Bursel), dapil Maluku-3 (Kabupaten Malteng), dapil Maluku-4 (Kabupaten SBT), dapil Maluku-5 (Kabupaten SBB) dan dapil Maluku-6 (Kabupaten Malra, Aru & Kota Tual).

“Enam kursi tersebut akan ditempati Syaid Mudzakir Assagaff (dapil Maluku-1), Sudarmo (dapil Maluku-2), Saadiah Uluputty (dapil Maluku-3), Fachri Husni Alkatiri (dapil Maluku-4) dan Suhfi Madjid (dapil Maluku-5). Sementara dari dapil Maluku-6 yang sementara diplenokan di KPU Maluku, ada kemungkinan antara Amir Rumra atau caleg incumbet PKS Sabtu Ohoirat,” jelasnya.

Menurutnya, PKS memang me­nargetkan ada tambahan satu kursi di dapil Maluku-7 (Kabupaten MTB & MBD), sehingga dari enam kursi di tahun 2009 lalu bisa men­capai tujuh kursi, tetapi daya dukung PKS di kedua kabupaten tersbeut belum signifikan.

“Walau begitu, PKS d itahun 2014 ada mengalami peningkatan per­olehan suara. Peningkatan suara ini di­ukur dengan perolehan suara pada tahun 2009 lalu misalnya di Kabupaten SBB, PKS hanya men­dapatkan total akulasinya 8.970 suara tetapi pada tahun 2014 ini PKS mendapatkan 15.192 suara. 

Pening­katannya hampir enam persen. Bukan saja itu di beberapa daerah seperti Malteng mendapatkan suara yang sama termasuk juga di Kabupaten Buru dan Kabupaten SBT,” ungkapny.

Fakta ini, jelas Suhfi, sangat menarik diantara persaingan parpol yang sangat ketat namun PKS masih menunjukkan eksistensinya untuk tetap berkiprah dan menampilkan performa politik yang bisa diterima oleh publik.*



*http://www.siwalimanews.com/post/pks_pertahankan_enam_kursi_dprd_maluku

Ambon - Sejumlah parpol mengalami kenaikan dan juga penurunan perolehan kursi DPRD Maluku pasca Pileg 2014. Namun PKS justru berhasil mempertahankan perolehan enam kursi.
Memang ada target PKS untuk menam­bah satu kursi menjadi tujuh kursi namun daya dukung masyarakat belum ada sehi­ngga tetap mempertahakan enam kursi yang ada.
Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris DPW PKS Maluku, Suhfi Madjid kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (2/5).
Suhfi menjelaskan, pada Pileg 2009 lalu PKS berhasil menempatkan salah satu ka­der­nya men­jadi Wakil Ketua DPRD Maluku sehingga dan di tahun 2014 ini PKS optimis dengan perolehan enam kursi maka dipas­tikan akan tetap Wakil Ketua DPRD Maluku.
“Kita optimis dengan perolehan kursi saat ini maka kader PKS akan menjadi Wakil Ketua DPRD,” jelasnya.
Dikatakan, jumlah kursi yang diperoleh PKS tahun 2014 ini sama dengan jumlah kursi yang diperoleh pada Pileg tahun 2009 lalu.
“Memang ada beberapa partai besar yang mengalami penurunan per­olehan kursi, namun PKS ber­syukur enam kursi yang diperoleh sebe­lumnya bisa terjaga diantara persaingan parpol yang sangat ketat. Jumlah kursi memang saja, tetapi perolehan suara meningkat dibandingkan Pileg  sebelumnya,” katanya.
Suhfi menjelaskan, enam kursi diperoleh PKS dari dapil Maluku-1 (Kota Ambon), dapil Maluku-2 (Kabupaten Buru & Bursel), dapil Maluku-3 (Kabupaten Malteng), dapil Maluku-4 (Kabupaten SBT), dapil Maluku-5 (Kabupaten SBB) dan dapil Maluku-6 (Kabupaten Malra, Aru & Kota Tual).
“Enam kursi tersebut akan ditempati Syaid Mudzakir Assagaff (dapil Maluku-1), Sudarmo (dapil Maluku-2), Saadiah Uluputty (dapil Maluku-3), Fachri Husni Alkatiri (dapil Maluku-4) dan Suhfi Madjid (dapil Maluku-5). Sementara dari dapil Maluku-6 yang sementara diplenokan di KPU Maluku, ada kemungkinan antara Amir Rumra atau caleg incumbet PKS Sabtu Ohoirat,” jelasnya.
Menurutnya, PKS memang me­nargetkan ada tambahan satu kursi di dapil Maluku-7 (Kabupaten MTB & MBD), sehingga dari enam kursi di tahun 2009 lalu bisa men­capai tujuh kursi, tetapi daya dukung PKS di kedua kabupaten tersbeut belum signifikan.
“Walau begitu, PKS d itahun 2014 ada mengalami peningkatan per­olehan suara. Peningkatan suara ini di­ukur dengan perolehan suara pada tahun 2009 lalu misalnya di Kabupaten SBB, PKS hanya men­dapatkan total akulasinya 8.970 suara tetapi pada tahun 2014 ini PKS mendapatkan 15.192 suara. Pening­katannya hampir enam persen. Bukan saja itu di beberapa daerah seperti Malteng mendapatkan suara yang sama termasuk juga di Kabupaten Buru dan Kabupaten SBT,” ungkapnya
Fakta ini, jelas Suhfi, sangat menarik diantara persaingan parpol yang sangat ketat namun PKS masih menunjukkan eksistensinya untuk tetap berkiprah dan menampilkan performa politik yang bisa diterima oleh publik.
- See more at: http://www.siwalimanews.com/post/pks_pertahankan_enam_kursi_dprd_maluku#sthash.kzgZJXUP.dpuf

Read Post | komentar