Kecewa Dengan Sikap Inggris Soal Gaza, Menteri Senior Ini Mundur

Selasa, 05 Agustus 2014

"Dengan penyesalan yang mendalam, saya pagi ini telah menuliskan dan menyerahkan pengunduran diri saya kepada Perdana Menteri Inggris. Dan saya tak lagi bisa mendukung kebijakan pemerintah mengenai Gaza," sambungnya.

Jakarta, Aktual.co — Menteri Senior Negara Inggris di Luar Negeri dan Persemakmuran, Baroness Sayeeda Warsi mengundurkan diri dari jabatannnya. Ini dilakukannya karena kecewa dengan kebijakan pemerintah Inggris soal Gaza.

Ia mengabarkan pengunduran dirinya melalui akun twitternya, dan dilansir Al Jazeera, Selasa (5/8).

"Dengan penyesalan yang mendalam, saya pagi ini telah menuliskan dan menyerahkan pengunduran diri saya kepada Perdana Menteri Inggris. Dan saya tak lagi bisa mendukung kebijakan pemerintah mengenai Gaza," sambungnya.

Baroness Warsi, yang merupakan wanita muslim pertama yang memegang jabatan di kabinet Inggris. Warsi sebelumnya ditunjuk menjadi menteri di pemerintahan Perdana Menteri David Cameron ketika berkuasa pada tahun 2010.

Terkait Gaza, Perdana Menteri Inggris David Cameron menuai kritikan karena tidak bisa mengambil sikap yang tegas terhadap serangan militer Israel terhadap Palestina. [aktual]

Read Post | komentar

Peraturan KPU Tabrak UU Pilpres, Pemilih Siluman Bermunculan

Banyaknya pemilih siluman yang berakibat penggelembungan suara pada pelaksanaan Pilpres 2014 menjadi salah satu alasan pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut pengamat hukum David M. Agung Aruan, pemilih siluman dalam pelaksanaan pilpres kali ini kemungkinan besar terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara. Sebagaimana yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di banyak tempat di seluruh Indonesia.

Sebab, beberapa Peraturan KPU telah menabrak dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden terutama terkait penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Terdapat beberapa ketentuan atau pasal dalam peraturan KPU seperti PKPU Nomor 4 tahun 2014, Nomor, dan Nomor 21 yang diduga melebihi atau tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 42 tahun 2008," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/8).

Lampiran PKPU Nomor 4 tahun 2014 angka 9 mengenai penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dilaksanakan oleh PPS dan angka 10 mengenai penerapan DPK dilaksanakan oleh KPU Provinsi sepanjang dimaknai terhadap WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak mempunyai identitas kependudukan diduga telah melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 Undang-Undang 42/2008.

"Sedangkan pasal 1 angka 26 PKPU Nomor 19 tahun 2014 berkenaan dengan pengertian DPK sepanjang dimaknai terhadap WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak memiliki identitas kependudukan diduga melanggar ketentuan pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 UU nomor 42 tahun 2008," kata David.

Dan untuk ketentuan dalam PKPU Nomor 21 Tahun 2014 juga melanggar atau melebihi ketentuan undang-undang yang sama.

Karena itu, lanjut David, dengan adanya tiga PKPU yang menabrak dan melanggar Undang-Undang Pilpres maka dalam Pilpres 2014 kali ini dipenuhi oleh pemilih siluman yang melakukan pencoblosan di ribuan TPS yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Karena peraturan KPU tersebut yang menabrak UU Pilpres, maka pemilih siluman bermunculan di pilpres kali ini. Dengan melihat kelemahan peraturan KPU tersebut," jelas David yang juga Managing Partner David Aruan SH MH & Partner. [rmol]

Read Post | komentar

Ini Fakta KPU Juga Bisa Salah

JAKARTA – Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengingatkan adanya teguran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada KPU terkait verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Teguran itu menunjukkan bahwa KPU juga bisa salah.

"KPU pernah ditegur keras DKPP waktu verifikasi (faktual) partai politik peserta pemilu. Ini menunjukkan KPU bisa salah (dalam proses pilpres)," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Dia juga mengatakan sebelumnya DKPP pernah memecat ratusan pelaksana penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. "Fakta itu bisa dicari di Google, rekan-rekan media sendiri yang membuat beritanya," ucapnya.

Andre mengatakan pihaknya akan membuktikan kecurangan yang terjadi selama proses Pilpres 2014, baik melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi maupun pengaduan atas pelanggaran kode etik Komisioner KPU ke DKPP.

"Sebagai anggota Timkamnas, kami melihat memang sangat luar biasa kecurangan yang ada, mulai penggelembungan suara hingga penyusutan suara. Itu semua akan kami buktikan," tegas dia.

Andre mengatakan DKPP selama ini merupakan lembaga yang bisa dipercaya. Dia berharap Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie bersama jajaran bisa konsisten bekerja sesuai nilai kebenaran dan keadilan.

"Kami harap DKPP tidak ragu menghukum anggota KPU yang menyalahkan wewenang (dalam proses pilpres)," ujar dia. [okezone]

Read Post | komentar

Prabowo-Hatta Siap Adu Data dengan KPU

Jakarta - Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jubir tim Prabowo-Hatta, Andre Rosieda mengatakan, tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta akan membuktikan dugaan kecurangan KPU sebagai penyelenggara pilpres.

"Kami sangat percaya diri menghadapi MK, karena kami punya data riil. Kami siap adu data dengan KPU," kata Andre, saat jumpa pers, di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Menurutnya, gugatan tim Prabowo-Hatta ke MK terkait kecurangan pilpres, membuat KPU panik. Kepanikan KPU ditunjukkan dengan adanya surat edaran ke beberapa KPUD Kota dan Kabupaten untuk membongkar kotak suara.

"Justru yang panik itu KPU, yang mengeluarkan surat edaran," tegasnya.

Seperti diketahui, MK akan menggelar sidang perdana terkait gugatan Pilpres 2014 yang diajukan tim Prabowo-Hatta, Rabu (6/8/2014) besok. [inilah]

Read Post | komentar

PKS: Jangan Bawa ISIS ke Indonesia!

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Pemerintah bertindak tegas menyikapi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang mulai tercium merambah ke Indonesia.

Partai dakwah berharap ada kontrol ketat sehingga ISIS tidak berkembang di bumi nusantara.

"Jangan anggap remeh, harus dicegah dari awal dan jangan di bawa-bawa ke sini," ujar Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu.

Dia khawatir jika tidak ada tindakan tegas, isu ISIS digeneralisir oleh pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya digunakan untuk memecah belah umat. Nanti istilah ISIS digunakan dengan mudah untuk menuduh umat Islam, yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan.

"Nanti ada apa-apa ISIS, ada apa-apa ISIS," katanya.

Menurut dia fenomena ISIS menjadikan umat Islam sangat rentan diadu domba. Karena itu dia mengimbau ada barisan yang sama menyikapi ISIS.

"Jangan mudah terpancing dengan isu seperti itu. Jangan dijadikan bola blunder saling tuduh," harapnya. [rmol]

Read Post | komentar