[PENTING] Menguak Operasi Intelijen Asing Menghancurkan PKS (3)

Jumat, 13 Desember 2013

Investigasi: Beberapa bukti dan petunjuk mengenai peranan Ahmad Olong Fedeli Luran alias Ahmad Fathanah sebagai 'asset' Badan Intelijen CIA, Mossad - israel dan ASIS Australia, serta menjalankan perannya sebagai sleeping agent yang berkoordinasi dengan pihak pemerintah Indonesia. 

Olong kemudian disusupkan ke PKS melalui kedekatan hubungannya yang sudah pernah terjalin sebelumnya dengan Luthfi Hassan Ishaq, Presiden PKS. 

Berikut ini petunjuk dan bukti hasil investigasi asatunews.com di Darwin Australia beberapa waktu yang lalu : 

1. Fakta bahwa hukuman terhadap Ahmad Olong Fadeli Luran yang semula maksimum 20 tahun, dikurangi menjadi 5 tahun penjara dan dikurangi lagi menjadi 3 tahun penjara oleh Pengadilan Magistrat Darwin, Australia. 

2. Fakta bahwa Olong (Fathonah) hanya 2 tahun 3 bulan saja ditahan di Penjara / Lembaga Permasyarakatan (LP) Berrimah, Darwin, Australia. 

3. Fakta bahwa selama ditahan di LP Berrimah, Olong mendapatkan kunjungan dari beberapa agen Mossad -  Israel perwakilan Singapura, CIA dan agen intelijen senior dari Indonesia. 

4. Fakta bahwa, sebelum Olong 'dibebaskan' dari LP Berimmah, Darwin pada sekitar Januari 2010, sudah ada terjadi aktivitas transfer pada rekening bank atas nama Ahmad Fathonah, nama baru Ahmad Olong Fedeli Luran. 

5. Bahwa untuk membuka rekening di bank mana pun diperlukan bukti indentitas si pembuka rekening berupa KTP atau Paspor. Adalah mustahil bagi Olong untuk bisa membuat sendiri KTP atau indentitas lain dengan nama baru Ahmad Fathonah. Sudah pasti Olong mendapatkan bantuan dari 'orang berkuasa dan berpengaruh' untuk kepentingan pembuatan KTP dan pembukaan rekening bank atas nama Ahmad Fatonah. 

6. Fakta bahwa terdakwa lain, Warga Negara Indonesia yang juga didakwa terlibat dalam kejahatan penyelundupan imigran gelap ke Australia, yakni Beni, Muhammad Tahir dan Hadi Ahmadi, tidak mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa sebagaimana didapatkan Ahmad Olong. 

7. Bahwa perbedaan perlakuaan pemerintah Australia terhadap terdakwa lain : Beni, Tahir dan Ahmadi, semata - mata karena mereka dinilai tidak punya potensi untuk direkrut dan 'dibina' menjadi 'aset' pemerintah Australia, Israel atau pun Amerika serikat. 

8. Fakta bahwa rekening bank atas nama Ahmad Fathonah sudah aktif dan memiliki saldo besar pada tahun 2009, atau jauh sebelum Fathonah dibebaskan dan kembali ke Jakarta pada awal 2010 adalah bukti adanya campur tangan pihak 'ketiga' ketika operasi intelijen tersebut akan dimulai. 

9. Fakta bahwa sekembalinya Olong/Fathonah di Jakarta, dia hanya fokus pada infiltrasi ke elit - elit PKS melalui akses pertemanan lamanya dengan LHI, Presiden PKS saat itu. 

10. Fakta bahwa Olong / Fathonah bersikap sangat aktif dalam mengikuti setiap pertemuan - pertemuan bisnis yang terkait dengan kekuasaan PKS di pemerintahan SBY.  Olong / Fathonah terkenal sangat royal dan mumpuni dalam menjalankan perannya mendekati elit - elit PKS dan menamkan kepercayaan keluarga besar PKS terhadap dirinya. 

11. Fakta bahwa Ahmad Olong / Fathonah bukanlah kader PKS.

12. Fakta bahwa Olong / Fathonah sangat aktif mempengaruhi perilaku elit PKS terutama LHI, Presiden PKS khususnya untuk bersikap materialistik hedonis dan poligami dengan gadis - gadis muda yang diumpankannya kepada LHI. 

13. Fakta bahwa Olong/ Fathonah sengaja menjalin hubungan dengan puluhan wanita muda dan cantik. Terutama wanita - wanita selebritis dan media darling yang dapat didekatinya dan bersedia dinikahinya. 

14. Fakta bahwa Olong/ Fathonah sengaja menghambur - hamburkan uang untuk hadiah, membeli properti, perhiasan - perhiasan mahal, mobil - mobil mewah dan lain - lain. 

15. Fakta bahwa olong / Fathonan mencatat semua pengeluaran, pembelian, hadiah, transfer dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan elit - elit PKS dan wanita - wanita cantik yang menjadi pacar atau istrinya itu. (Bersambung)

sumber : asatunews.com 

Read Post | komentar

[PENTING] Menguak Operasi Intelijen untuk Menghancurkan PKS (2)

Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Apa dasar pertimbangan majelis hakim? Tidak jelas dan tidak dapat diterima secara logika hukum. Majelis hakim memasukkan berbagai unsur yang tidak relevan dalam pertimbangan amar keputusuan vonisnya seperti Lutfhi Hasan dinilai majelis hakim telah merusak citra Islam dan PKS. Padahal, dalam kasus LHI tidak disebutkan perbuatan LHI yang mana yang telah merusak citra Islam dan PKS kecuali "dugaan" hakim bahwa LHI telah menerima uang suap 1.3 miliar dari fatonah yang diduga hakim (lagi2 dugaan hakim) merupakan bagian dari keseluruhan total suap 40 miliar yang dijanjikan fathona untuk LHI. 

 

Siapa Ahmad Olong alias Ahmad Fathonah 

Bahwa Fakta yang sesungguhnya merusak citra PKS dan Islam itu adalah KPK. Kok KPK? Ya benar KPK . Karena KPK lah yang menciptakan panggung, aktor dan sutradara bagi fatonah dan puluhan wanita muda cantik yang disebut - sebut sebagai istri - istri fatonah. KPK beralasan memanggil dan memeriksa semua wanita muda cantik itu dalam rangka mengumpulkan bukti tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada fatonah. Akibatnya, selama berbulan - bulan KPK menjadi sumber berita negatif yang mengakibatkan hancurnya citra PKS sebagai partai islam dan imbasnya juga merusak islam yang dikenal sebagai agama yang tegas dalam ajarannya mengharamkan perbuatan zinah, korupsi, hedonarsis, riya dan foya - foya. 

 

Ahmad Fatonah alias Ahmad Olong Fadeli Luran adalah narapidana 20 tahun penjara di LP Berrimah, Darwin. Olong ditahan di LP Berrimah Darwin sejak 2008 akibat perbuatannya sebagai otak pelaku penyelundupan 353 imigran gelap irak ke Natal Island, Australia pada tahun 1999.  Olong (fatonah) ditangkap di Bangkok, Thailand pada tahun 2007 ketika sedang liburan disana bersama keluarganya.

 

Saat itu Olong yang dalam status buron oleh pemerintah Australia ditangkap oleh aparat kepolisian Thailand atas Red Notice Interpol dan dimasukan ke dalam penjara Bangkok, Thailand. Setelah ditahan 6 bulan di bangkok, Olong kemudian dideportadi ke Darwin, Australia. Disana dia divonis bersalah dan divonis 20 tahun oleh pengadilan Darwin atas dakwaan sebagai otak penyelundupan 353 imigran gelap asal irak. Hukuman Olong kemudian dikurangi menjadi 5 tahun penjara oleh Pengadilan dengan pertimbangan Olong bersedia bekerja sama dengan pemerintah Australia. Kerjasama Olong dengan pemerintah Australia itu awalnya disebutkan bertujuan untuk membantu pemerintah Australia dalam upaya pencegahan masuknya imigran gelap ke negeri Kangguru itu. 

 

Reputasi Achmad Olong sebagai penyelundup kawakan pernah ditulis di Harian Australia, The Age pada 1 Juni 2010. Media Australia itu menyebut Achmad Olong sebagai "the number one people smuggler in Indonesia at the time". (Penyelundup manusia No. 1 di Indonesia sepanjang masa).

 

Namun, kerjasama antara pemerintah Australia dan Olong alias Fatonah ini kemudian diketahui tidak semata - mata terkait dengan pencegahan penyelundupan imigran gelap ke Australia. Temuan tim investigasi Asatunewscom selama di Darwin, Australia mendapatkan informasi bahwa Fathonah semula terancam 20 tahun penjara. Namun, hukumannya diringankan karena dia bersedia bekerja sama dengan Australia. Fathanah menjadi saksi kunci dalam sidang pelaku penyelundup manusia lainnya, Hadi Ahmadi dan kemudian direkrut sebagai agen intelijen Australia (ASIS) atas lobi atau permintaan agen Mossad (Israel) dan CIA (Amerika Serikat) yang sengaja khusus datang ke Darwin untuk merencanakan skenario penghancuran PKS melalui Ahmad Olong yang akan disusupkan ke lingkaran terdekat dengan pusat kekuasaan PKS. 

 

Operasi Intelijen untuk menghancurkan PKS melalui Olong dimulai pada  awal tahun 2010. Ketika itu Olong yang sudah diindoktrinasi dan dijejali misi khusus itu dilepaskan dari Penjara Berrimah, Darwin. Selanjutnya, Ahmad Olong Fadeli Luran yang berganti nama menjadi Ahmad Fotonah tiba - tiba muncul di Jakarta sebagai seorang pengusaha kaya dan berteman baik dengan Luhfti Hasan Ishaaq, Presiden PKS. Hubungan olong /fatonah dengan LHI memang sudah lama terjalin sebelumnya. Bahkan mereka berdua pernah bersama menjalankan sebuah perusahaan yang pernah terlibat kasus pidana penipuan. (Bersambung). 

sumber : asatunews.com

Read Post | komentar

[PENTING] Menguak Operasi Intelijen untuk Menghancurkan PKS (1)

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar kepada Luthfi Hassan Ishaq (LHI). Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu divonis bersalah 16 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsider 1 tahun, terkait perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian serta dugaan pencucian uang.

 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Hakim Gusrizal Lubis, Senin (9/12) kemarin menyatakan Lutfi terbukti menerima uang suap senilai Rp 1,3 miliar melalui Ahmad Fatonah yang sebelumnya telah divonis 14 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara.

 

Ada tiga poin yang disebutkan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berat terhadap LHI. Pertama, perbuatan LHI makin meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada parlemen. Kedua, LHI dianggap memberikan kesan buruk bagi PKS yang adalah partai dakwah. Ketiga, sebagai pejabat LHI tidak bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat luas. 

“Harusnya (dia) bisa menjadi contoh pejabat yang rajin melaporkan harta kekayaan dan gratifikasi yang diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal dalam sidang pembacaan putusan vonis LHI pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 kemarin.

Selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebutkan bahwa uang 1,3 miliar rupiah yang telah diterima LHI merupakan uang muka dari komisi yang dijanjikan sekitar 40 miliar rupiah dari PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Maria meminta Lutfi untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8 ribu ton.

Dalam amar putusan, hakim menyampaikan beberapa hal yang membuat yakin memvonis berat LHI. Seperti soal permintaan fee Rp 5 ribu per kg dari setiap daging impor. Seperi diberitakan, saat Fathanah menyampaikan prospek keuntungan itu kepada LHI, langsung direspons dengan permintaan 10 ribu ton daging sapi.

Jika dikalkulasi, nanti akan dapat keuntungan Rp 50 miliar. Entah untuk melindungi LHI atau apa, saat itu Fathanah bilang obrolan itu hanya bercanda. Namun, para hakim sepakat kalau obrolan itu serius. “Diucapkan dengan serius. Tanpa bercanda,” tegas hakim.

Contoh lainnya adalah, setelah tahu akan mendapat uang, LHI membantu Dirut PT Indoguna Maria Elisabeth Liman supaya bisa bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono. Bahkan, LHI sampai menjadi pemimpin untuk memfasilitasi pertemuan itu. Hakim bersikap kalau Maria tidak akan memberikan uang kalau tidak ada keterlibatan terdakwa.

Soal fakta tidak adanya pengurusan daging impor yang gol, hakim tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka menilai itu bagian dari maksud selanjutnya dan tidak perlu dicapai untuk membuktikan adanya konspirasi kejahatan atau tidak.

Yang terpenting lagi, hakim juga mempermasalahkan lihainya LHI menyembunyikan hartanya. “Disebutkan dalam LHKPN tidak memiliki pendapatan lain diluar gaji DPR. Tetapi, nyatanya ada pendapatan lain,” imbuh hakim. Menurut saksi ahli, langkah tersebut termasuk usaha menyembunyikan kekayaan. Ditopang dengan bukti bahwa beberapa asetnya seperti rumah dan kendaraan atas nama orang lain.

Versi hakim, apa yang dilakukan LHI klop dengan apa yang ada di UU Tindak Pidana Pencucian Uang (PPU). Modus lainnya, membeli rumah atau kendaraan tetapi tidak di balik nama dirinya.

Bukti telak lainnya adalah LHI menerima hadiah mobil, tetapi tidak dilaporkan. Padahal, penyelenggara negara dilarang betul menerima gratifikasi. Ada rekening BCA yang tidak dimasukkan ke laporan kekayaan LHI, padahal itu sudah digunakan sejak lama sebelum LHKPN dibuat. 

Pengadilan Tipikor juga mencatat lalu lalang keuangan LHI dari medio April 2012 hingga awal 2013. Total ada Sekitar 10 miliar uang yang keluar masuk melalui rekening LHI yang pengeluarannya terutama banyak untuk membeli berbagai kendaraan (mobil) mewah. 

Majelis Hakim Tipikor  menilai apa yang disampaikan oleh saksi meringankan LHI juga tidak cukup untuk membebaskan dirinya. Sebab, mereka dinilai kurang bisa membuktikan segala sesuatunya. Seperti pembelian mobil Volvo atau VW Caravelle. Hakim juga tidak menemukan tindakan pembenar dan pemaaf dalam diri terdakwa LHI.

Meski demikian, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Seperti diketahui, LHI dituntut 18 tahun penjara. Selain itu, hakim juga tidak sepakat soal mencabut hak politik LHI. Alasannya, itu terlalu berlebihan karena pidana penjara yang lama cukup membuat masyarakat bisa menyeleksinya saat akan terjun politik lagi.

Meski kompak dalam memutus korupsi, ada dua hakim yang beda pendapat. Mereka adalah Joko Subagyo dan I Made Hendra yang tidak sepakat penyidik KPK melakukan penuntutan pencucian uang terhadap LHI.

Analisis Pertimbangan Hakim

Apa dasar pertimbangan majelis hakim ? Tidak jelas dan tidak dapat diterima secara logika hukum. Majelis hakim memasukan berbagai unsur yang tidak relevan dalam pertimbangan amar keputusuan vonisnya seperti Lutfhi Hassan dinilai majelis hakim telah merusak citra islam dan PKS sebagai partai dakwah. Padahal dalam kasus LHI, tidak disebutkan perbuatan LHI yang mana yang telah merusak citra Islam dan PKS kecuali 'dugaan' hakim bahwa LHI telah menerima uang suap 1.3 miliar dari fatonah yang diduga hakim (lagi2 dugaan hakim) merupakan bagian dari keseluruhan total suap 40 miliar rupiah yang dijanjikan fatonah untuk LHI. Serta perbuatan LHI yang melakukan jual beli kendaraan / mobil mewah sebagai tindak pidana pencucian uang oleh LHI.

Bahwa Fakta yang sesungguhnya merusak citra PKS dan islam itu adalah KPK. Kok KPK ? Ya benar KPK . Karena KPK lah yang menciptakan panggung, aktor dan sutradara bagi fatonah dan puluhan wanita muda cantik yang disebut - sebut sebagai istri - istri fatonah. KPK beralasan memanggil dan memeriksa semua wanita muda cantik itu dalam rangka mengumpulkan bukti tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada fatonah. Akibatnya, selama berbulan - bulan KPK menjadi sumber berita negatif yang mengakibatkan hancurnya citra PKS sebagai partai islam dan imbasnya juga merusak islam yang dikenal sebagai agama yang tegas dalam ajarannya mengharamkan perbuatan zinah, korupsi, hedonarsis, riya dan foya-foya. 

Bahwa tidak jelasnya pada putusan majelis hakim pengadilan tipikor mengenai pemisahan vonis untuk kejahatan korupsi dan vonis untuk kejahatan pencucian uang yang dilakukan LHI.

Bahwa terdapat dua hakim dari tiga majelis hakim tipikor yakni Joko Subagyo dan I Made Hendra yang tidak sepakat atau menolak kewenangan KPK menyidik dan menuntut LHI dalam kasus tindak pidana pencucian uang. 

Meski demikian, kenapa majelis hakim 'sepakat' dengan vonis bersalah untuk LHI dan hukuman 16 tahun penjara ini ? Ada apa dibalik vonis majelis hakim tipikor yang penuh dengan celah kelemahan dan caacat dalam pertimbangan hakim ini? 

Rumor mengenai adanya operasi intelijen dibalik kasus Ahmad Fatonah dan Lutfhi Hassan Ishaq yang bertujuan menghancurkan citra PKS sebagai partai Islam terbesar di Indonesia semakin dengan kenyataan. Investigasi Asatunews.com akan mengungkap semua fakta dibalik sukses besar misi operasi intelijen yang melibatkan Ahmad fatonah atau Ahmad Olong Fadeli Luran sebaga aktor utamanya.

Siapa saja pelaku dan otak operasi intelijen untuk penghancuran PKS ini? bagaimana operasi intelijen ini direncanakan dan dilaksanakan? apa peran Sjahril Johan, AH Hendropriyono, TB Silalahi, Syamsir Siregar, Abraham Samad, Bambang Wdijajanto, KPK, dan seterusnya ? Investigasi asatunews.com akan membeberkan semuanya.(Bersambung)

sumber : asatunews.com

Read Post | komentar

Mengapa Anis Matta meminta kader PKS minta maaf kepada publik ?

# Ternyata sikap bijak Anis Matta yg intruksikan kader PKS utk meminta maaf kepada masyarakat menimbulkan dugaan, asumsi & spekulasi mcm2 ya :D

# Reaksi pertama datang dr keluarga LHI yg mencurigai Anis Matta telah memvonis LHI bersalah sebelum vonis dijatuhkan

# Tentu keluarga LHI sangat wajar berpendapat demikian mengingat situasi mrk secara psikologis merasa terpojok dgn berbagai berita.

# Siapapun saat berada pada situasi yg sangat sulit tentu dgn berbagai alasan menjadi sangat sensitif dgn pelbagai isue, Itu hal yg manusiawi

# Menurut sy Anis Matta meminta kader-kadernya meminta maaf itu tdk ada hubungannya dgn proses hukum yg tengah dijalani oleh LHI

# Juga bagi saya Anis Matta membatasi pengurus2 utk berkomentar ttg kasus hukum yg menimpa LHI adalah lankah yg tepat dan bijak sbg ketua

# Apa yg dilakukan Anis Matta itu adalah upaya2 penyelesaian konflik vertikal antara PKS dgn masyarakat dgn pendekatan politis, sangat tepat.

# Serangan opini yg luar biasa thd PKS sejak munculnya kasus ini tentu membuat seluruh elemen yg merasa dirinya PKS bersifat reaktif

# Kader2nya yg militan berusaha melawan opini negatif yg terus menerus dijejalkan ke PKS. Hal itu membuat PKS makin terjebak dlm isu negatif

# Perang opini yang pada awal2 kasus ini dimulai seolah melibatkan struktur PKS karena mrk melawan secara masif.

# Kenapa org2 PKS itu sangat resisten thd isue2 seperti ini? Jawabannya sangat jelas krn mrk bukan org2 y terbiasa mendengar citra buruk PKS

# Bandingkan dgn partai lain yg cerdas kelola isu dgn resistensi yg jauh lbhh sepi dibanding PKS. itu krn mrk terbiasa dgn kasus korupsi :D

# Selain itu partai lain mudah melokalisir kasus2 korupsi mnjadi perkara pribadi krn mrk tak memiliki kader yg lebih militan dr PKS

# Disinilah peran pentingnya seorang Anis Matta yaitu ingatkan pengurus untuk tak terlalu reaktif thd isue korupsi yg tengah mrk alami

# Tujuannya jelas yaitu meredam dan melokalisir perkara korupsi agar tak terkesan PKS sebagai partai yg korupsi secara institusi.

# Pendekatan yg benar thd kasus ini adalah pendekatan politik ke masyarakat dan pendekatan dgn penyelesaian secara hukum positif

# Apa yang dilakukan Anis Matta sangat tepat dan cerdas dengan pendekatan politisnya tanpa mengabaikan pengawasan penyelesaian secara hukum

# Belakangan setelah vonis dijatuhkan terhadap LHI ada pihak yg coba memperkeruh seolah apa yg dilakukan Anis Matta adlh kepentingan pribadi.

 By https://twitter.com/addeLeandro

Read Post | komentar

Skenario Yang Gagal Total

Ada suatu kekuatan dinegeri ini kita sebut saja "Dalang" yang menginginkan PKS Hancur, tapi mereka GAGAL TOTAL kenapa ???

1. Ternyata kader PKS yang soleh dan soleha makin solid.
2. Banyak Kepala Daerah dimenangkan oleh Kader PKS yang soleh.
3. Sang Dalang dan kacungnya hanya menambah dosa diri mereka karena menzholimi satu orang ustad yang sangat dicintai oleh kader, jamaah dan murid-muridnya.

padahal TARGET BESAR mereka :

1. PKS bubar.
2. PKS dibenci oleh masyarakat.
3. PKS tidak punya nama lagi.
4. PKS hanya tinggal kenangan.
5. Kader PKS ramai-ramai meninggalkan partai.
6. Kader PKS tidak punya keberanian lagi.
7. Kader PKS tidak punya harapan.
8. Kader PKS membenci para Qiyadahnya.

Ingat wahai para pembuat makar, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Hati dan Mental para pejuang Islam seperti ---PER--- yang semakin berat tekanan dan ujiannya semakin besar kekuatan mereka untuk melawan dan terus berjuang hingga Islam menang atau para pejuang Islam ini bergelar syuhada.

‪#‎AYTKTM‬ Apapun Yang Terjadi Kami Tetap Menang.

 

 

by status Muslimin Jundullah 

Read Post | komentar

PKS harus dihadapi dengan Kelicikan & Akal Busuk Kezhaliman, karena PKS #SINGAPERADABAN

1.saya pernah bertukar pikiran, dalam bagian tugas wawancara media; dengan sosok sjafrie sjamsoedin wamenhan

2.bertukar pikiran tentang sebuah taktik dalam sebuah pertempuran

3.taktik bertempur yang paling rumit dan memerlukan 'pemikiran' di dalam nya adalah taktik untuk infiltrasi alias penyusupan ke dalam musuh

4.infiltrasi pun dipilih dengan spesifikasi khusus dan dengan analisa yang tepat; misal; harus menyesuaikan karakteristik target atau musuh

5.taktik infiltrasi kontra intelejen itu dilakukan dengan pertimbangan karakteristik musuh atau target yang sangat militan dan kuat

6.karakteristik target atau musuh yang sangat kuat dan militan; sangat sulit dihadapi dgn kkuatan senjata serta pertempuran face to face

7.maka biasanya sang penyusup (infiltrasi) memiliki tugas menyusup kedalam elite musuh untuk melemahkan, mengadu domba, dan penyesatan

8.dan sang target atau musuh apabila merasa kehadiran penyusup pasti berkata didalam hatinya; "pasti, ada pengkhianat diantara kita"..

9.maka; untuk menghilangkan kecurigaan, orang yang dipilih untuk infiltrasi; orang yg sejenis dan sekarakter dgn target dan musuh #fathanah

10.target sang penyusup pun biasanya sudah di doktrin untuk melakukan apapun sesuai SOP yang diberikan dewan analisis, #fathanah

11.penyusup bertugas sesuai SOP yang efektif dan effesien untuk infiltrasi; bisa untuk mengadu domba, melemahkan ataupun menjebak, #fathanah

12.kembali kepada taktik infiltrasi; sebuah pertanyaan besar pun mengemuka; kenapa itu harus di lakukan kepada PKS, #singaperadaban

13.sesuai pendapat sjafrie sjamsoedin; infiltrasi dilakukan karena sang target itu sangat militan dan kuat, #singaperadaban

14.sangat militan dan kuat; sehingga harus ditakutkan kalau harus dihadapi face to face, karena mereka para #singaperadaban

15.analisa yang menyebutkan karena mereka para #singaperadaban, harus dihadapi dengan kelicikan dan akal bulus penghancuran

16.PKS adalah para singa singa peradaban; yang tidak akan mudah kalah dan menyerah, para agen perubahan; musuh bagi para rezim lama

17.PKS adalah para singa singa peradaban; yang harus dihadapi dengan kelicikan dan akal busuk kedzoliman;

18.PKS adalah para singa singa peradaban, yang ditakuti oleh setiap pejuang kebohongan dan anti pada kebenaran

19.PKS adalah para singa singa peradaban, yang ketika langkah dan aksinya akan selalu menggetarkan kehidupan

by https://twitter.com/bang_dw

Read Post | komentar

"Diprediksi Tak Lolos ke Senayan di 2014", PKS: Oh, Bagus!

Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) merilis hasil survei bahwa PKS diprediksi tak lolos Electoral Threshold karena hanya memeroleh 3,15% suara. Ketua DPP PKS Indra malah menganggap ini sebagai kabar baik.

"Oh, Bagus itu! Biasanya kita selalu dapat 2%. Menjelang Pemilu 2004 kita disurvei cuma 2,4% tapi nyatanya dapat 7% pas Pemilu. Menjelang 2009 kita 2,5% tapi nyatanya hampir 8%. Nah sekarang 3,15% jangan-jangan nanti kita dapat 15%," tutur Indra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013).

PKS mengaku optimis untuk mencapai tiga besar dalam Pemilu 2014. Pihaknya telah meyakinkan niatan tersebut kepada kader-kadernya.

"Sebagai partai kader senjata utama kita adalah kader. Sikap kader di masyarakat itulah yang menjadi potret. Nah, militansi yang seperti ini tak terukur oleh survei," imbuhnya.

Hasil survei dinilai tak sesuai kenyataan. Namun demikian survei dapat menjadi media untuk berkaca bagi PKS.

"Kalau survei itu kan orang didatangi, nah kalau Pemilu kan orang yang datang ke TPS. Jadi sifatnya beda. Akan tetapi survei itu kan jadi media kita untuk berkaca," pungkasnya.

sumber : detik.com

Read Post | komentar

PKS siap 'GasPol' !

Pasca pembacaan vonis kasus LHI oleh majelis hakim pengadilan tipikor dua hari yang lalu dengan 16 tahun penjara plus denda 1 milyar rupiah, kini Partai Keadilan Sejahtera bersiap siaga memanaskan mesin politik dan menancap gas untuk lepas landas menuju arena pemilu 9 April 2014 mendatang.

Kasus yang melibatkan mantan presiden partai dakwah ini, kelihatannya tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi soliditas internal kadernya, malah justeru boleh jadi hal ini menjadi titik tolak kebangkitan sepirit perjuangan mereka, menguatkan tekad, merapatkan barisan untuk menebar nilai-nilai keadilan dan kebenaran di bumi pertiwi.

Akankah PKS mampu menaikkan perolehan suaranya di pemilu mendatang menembus peringkat 3 besar seperti yang ditargetkan?  padahal fakta hari ini di lapangan hasil beberapa lembaga survey menyatakan semakin turunnnya tingkat elektabilitas PKS di mata publik. Bila pemilu dilaksanakan saat ini, maka perolehan suara PKS niscaya turun drastis jauh di bawah partai-partai lainnya.

Tidak bisa dipungkiri, kasus yang melibatkan LHI sempat mengguncang gerbong PKS, namun pergerakan poltik di tubuh PKS sangat dinamis, tidak jalan di tempat, dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Partai Keadilan Sejahtera yang berbasis kader anak muda ini terbukti mampu mengelola problematika yang menimpanya dan menjadikannya sebagai sebuah peluang.

Kita menyaksikan seberapa dahsyat pun benturan politik yang menghantamnya, Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan soliditasnya, kala para pengamat politik meramalkan kiamat bagi PKS, terbukti hingga saat ini ia masih tetap eksis dan lebih siap untuk mengikuti kompetisi secara sehat dan elegan dalam perhelatan politik 9 April mendatang.

Seberapa besar PKS dapat memungut ibrah/pelajaran dari rangkaian peristiwa politik yang dialaminya selama ini, sebesar itu pula PKS akan mampu mendulang suara di pemilu mendatang dengan  segala potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, menurut saya rangkaian peristiwa politik yang telah terjadi seyogyanya menjadi cermin untuk melihat diri dan dari sanalah pijakan langkah berikutnya dilakukan menuju satu tujuan yang telah ditetapkan.

Barangkali, realisasi dari tagline ‘Apapun Yang Terjadi Kami Tetap Melayani’ (AYTKTM) akan menjadi modal untuk meraih simpatik publik, mendulang suara masyarakat. Saya pribadi masih punya keyakinan dan harapan bahwa di dalam gerbong politik PKS masih tertancap kuat idealisme mengusung sebuah perubahan untuk Indonesia yang lebih baik menuju sebuah peradaban yang gemilang. Semoga berhasil…

Salam Persaudaraan

Jakarta, 11 Desember 2013

By: Abah Faiq 
Aktivis Sosial

sumber : pkssumut.or.id

Andi Subijakto salah seorang teman dekat Anas Urbaningrum yang juga salah seorang ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia mencurigai jika Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat intervensi untuk menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang.

"Sejak awal kita sudah menaruh curiga ada tekanan kepada KPK dalam kasus Hambalang ini yang memaksa KPK harus menjadikan Anas sebagai tersangka," kata dia.

Pengakuan Angelina Sondakh dan Sylviana Soleha alias Bu Pur bahwa mereka dipaksa untuk membawa-bawa nama Anas dan menyudutkan Anas dalam kasus pembangunan pusat olahraga nasiona di Hambalang cukup menjadi bukti betapa Anas adalah pihak yang dikorbankan.

"Semestinya (pengakuan-pengakuan itu) berdampak pada status Anas yang sejak Februari lalu ditetapkan sebagai tersangka. Status itu membuatnya tersandera, kehilangan nama baik dan pekerjaan," kata dia.

Dia mengatakan, bukan tidak mungkin status tersangka Anas itu direvisi demi kebenaran.

"Kini nasib Anas tergantung pada kekuatan KPK Putih menahan intimidasi. Kita doakan mereka mampu,"

Sekedar informasi, kelompok pendukung Anas Urbaningrum ternyata memiliki istilah khusus merujuk pada kalangan internal KPK yang dinilai netral dan tidak mau tunduk pada intimidasi pihak luar.

Istilah yang mereka gunakan untuk kalangan khusus di internal KPK itu adalah 'KPK Putih'. - See more at: http://hukum.teraspos.com/read/2013/12/13/70136/nasib-anas-tergantung-kpk-putih#sthash.OFcitmEl.dpuf

Read Post | komentar

Pertarungan Jilbab di Polri

PERTARUNGAN boleh tidaknya jilbab di Polri sudah lama. Wakapolri sebelumnya, Nanan Sukarna bahkan pernah melarang tegas.

"Aturan di kepolisian tidak boleh," kata Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, beberapa waktu lalu. Aturan tersebut, ujar Nanan, diserukan sesuai kesepakatan bersama internal kepolisian, tidak tertulis. Aturan dirancang dengan alasan agar pelayanan Polri terhadap masyarakat tidak memihak atau imparsial.

"Jangan sampai pelayanan kepolisian terkendala, sehingga tidak imparsial," ujarnya. Nanan bahkan menegaskan, "Tidak boleh melanggar aturan pakaian.  (lihat http://news.detik.com/read/ 2013/06/14/114520/2273371/10/korps-polri-larang-Polwan-mengenakan-jilbab?n992204fksberita).

Entah apakah kasusnya sama, ketika Wakapolri saat ini, Oegreseno. membuat Telegram Rahasia (TL) yang membatalkan kebolehan jilbab yang telah diutarakan Kapolri Sutarman. 

Menurut Oegroseno, pernyataan Sutarman terkait penggunaan jilbab jangan diartikan secara gamblang. Pasalnya, belum ada regulasi yang mengatur penggunaan jilbab itu.

"Jadi, kata-kata besok itu kan bisa kata orang Jawa mbesok. Jadi bisa tomorrow, bisa the day after tomorrow. Yang jelas enggak yesterday," katanya.

Oegroseno menambahkan, keberadaan aturan yang mengatur penggunaan jilbab bagi Polwan merupakan hal penting. Tujuannya ialah agar para Polwan memiliki standar yang jelas dalam berseragam, di samping itu untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para Polwan dalam berseragam.

"Sekarang contoh polisi boleh bawa senjata api, boleh enggak saya beli senjata api sendiri. Perintah negara polisi boleh bawa senjata api, boleh nembak orang. Kalau enggak diatur boleh enggak saya nembak wartawan? Jadi harus diatur," katanya. (lihat http://www.waspada.co.id/  index.php?option=com_content&view=article&id=308945:oegroseno-sutarman-berselisih-soal-jilbab-Polwan&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91).

Oegroseno juga membuat kebijakan tidak pastinya kapan jilbab akan diperbolehkan di kepolisian.  Untuk itu, kata dia, bagi para Polwan yang telah menggunakan jilbab agar bersabar, karena Polri masih perlu melakukan studi banding.

 “Jadi kita mau adakan studi dulu. Kita lihat Afganistan, Iran, Mekah, Madinah, Jeddah dan negara Eropa atau Amerika. Dari situ kita bisa lihat jilbab yang mana yang pantas digunakan Polwan di Indonesia,” katanya.

Dengan melakukan studi banding ke negara lain, kata Oegroseno, maka Polri akan memilki standar tata cara berjilbab bagi Polwan, mulai dari pengenaan pakaian hingga sepatu.

 “Apakah dengan penggunakan jilbab hanya kelihatan matanya saja, atau pakainnya seperti daster. Pantasnya pakai celana panjang atau rok dan sepatunya apa boleh menggunakan sepatu tinggi, nah itu semua harus kita atur,” katanya.

Ketika ditanya berapa lama pihak Polri membutuhkan waktu untuk melakukan studi banding, Oegroseno mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Kapolri.

 “Ya kita turunkan tim, semua itu Kapolri yang mengaturnya,” kata dia. Aturan pelarangan Polwan menggunakan jilbab tercantum dalam Keputusan Kapolri No Pol : Skep/702/IX/2005 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS. (lihat http://nasional.teraspos.com/read/2013/12/02/68611/tunda-jilbab-polri-la...).

Ogroeseno bahkan menyatakan pernyataan lebih keras lagi. Jika para Polwan tetap bersikukuh ingin menggunakan jilbab, menurutnya, maka mereka dapat meminta kepada atasannya agar sementara diperbantukan di bawah kendali operasi (BKO) Polda Aceh. (http://www.republika.co.id/   berita/nasional/umum/13/12/06/mxdny8-wakapolri-jangan-sembarangan-komentari-jilbab-Polwan)

Nampaknya Oegreseno lebih cakap dari Sutarman.  

Entah apa yang terjadi. Boleh jadi ada lobi-lobi kalangan Polri yang kurang berkenan dengan jilbab menjadikan Sutarman ‘takluk’ pada Oegreseno. Sutarman yang tadinya mempersilakan Polwan berjilbab (18 November), kini berubah sikap.

Bahkan dikabarkan Mabes Polri mendatangi Republika, satu-satunya harian cetak nasional yang konsen terhadap masalah ini. Mabes Polri mengkhawatirkan jilbab menghambat kinerja pelayanan masyarakat. Termasuk, institusi Polri nantinya akan menjadi sorotan banyak pihak karena hambatan seperti ini.

Kepala Divisi Humas Polri, Ronny Franky Sompie di kantor Republika menyatakan, harus ada pemikiran yang lebih jauh mengenai jilbab Polwan.

Ia pun memertanyakan, apakah kinerja Polwan berjilbab lebih baik.  Selain itu, ujarnya, mana yang lebih dipentingkan, pelayanan masyarakat atau penampilan? Kemudian, bagaimana jika Polwan berjilbab di wilayah yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

Sejak awal masuk Polri, menurut Franky, Polwan sudah memahami mereka harus mengikuti peraturan yang ada. "Apakah tidak mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pelayanan," jelas Ronny di Kantor Republika, Kamis (05/12/2013).

Ia mengaku prihatin karena penggunaan jilbab jadi bahan yang dipolemikkan. Padahal, seharusnya, kinerja Polri yang dijadikan bahan pembicaraan dan evaluasi.  Namun, ujarnya, bukannya tidak mungkin Polwan akan berjilbab dengan pakaian dinas. 

Apalagi, Polri sedang mengkaji secara internal bagaimana jilbab Polwan. Jika sudah selesai dan disetujui, maka baru kemudian jilbab dianggarkan melalui APBNP. (lihat http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/12/05/mxbxne-polri-k...)

Ketika Kapolri Sutarman dengan hati tulusnya menyatakan kebolehan berjilbab sebulan lalu (19 November 2013), umat Islam begitu antusias. Polwan-Polwan yang selama ini ingin berjilbab, keesekokan harinya pun di berbagai daerah mengenakan jilbab.

Izin Sutarman lantas direspon sejumlah Polda dengan memamerkan busana Polwan yang mengenakan jilbab. Seperti Polda Metro Jaya pada 25 November, yang menggelar apel sekaligus mengenalkan model jilbab untuk para Polwan.

Tapi tragedi terjadi 29 November lalu. Wakil Kepala Polri Oegroseno tiba-tiba mengirimkan TL kepada Polda se-Indonesia untuk menunda pemakaian jilbab bagi Polwan. Dan kini tidak jelas kapan di kepolisian –yang mengayomi mayoritas umat Islam- membolehkan anggota atau perwiranya berjilbab. Kita tunggu siapa yang akan menang : nurani Kapolri Sutarman atau nurani Wakapolri Oegreseno. Wallahu alimun hakim.*

Penulis Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Kota Depok  

sumber : hidayatullah.com

Read Post | komentar

Allahu Akbar, Channel TV Rabi'a akan bersiaran dari Turki

13 Desember 2013, Channel TV satelit yang menggunakan simbol Rab'ia akan dipancarluaskan dari Kota Istanbul Turki. Tema yang diusung adalah; "Menghidupkan Kemerdekaan!" Channel TV menggunakan satelit Perancis Eutelsat milik Perancis.

Menurut harian resmi milik Partai EL-Bina wat Tanmiyah, sayap politik Jamaah Islamiyyah melaporkan, "Besok siaran Tv akan dimulai, dengan menggunakan simbol Rab'ia yang dominan warna kuning dan hitam."

Turut serta menghibahkan program di Rabi'a TV, Ustadz Ashim Abdul Majid salah seorang pengurus Jamaah Islamiyyah yang berada di Qatar dengan program acara; "Mesir Islamiyyah" yang disiarkan setiap hari. Juga ikut serta Amru Abdul hadi tokoh Jabhah Dhomir (IM) dengan program acaranya, "Shabaahu Rabi'ah", dan acara-acara interaktif lainnya.

Menurut sumber di Rabi'a TV, siaran akan dipancarluaskan ke seluruh dunia Arab dan Islam. Isi acaranya sangat beragam. Mulai dari berita, politik, sosial, budaya, dan acara LIVE dan interaktif.

by SELIDIK

Read Post | komentar

Agar Tetap Bercahaya di Tengah Gelap

Berbaur dengan orang lain bukan tanpa resiko. Itu sebabnya Rasulullah saw lebih memuji orang yang mau berbaur dengan masyarakat dan mampu bersabar atas resiko dan kesulitan-kesulitannya, ketimbang orang yang tak mau berbaur dan tak mampu bersabar. Jadi syaratnya jelas, sabar.

Tanpa sabar bukan mustahil perbauran justru mendatangkan akibat negatif.Orang yang tidak sabar, bukannya mampu memberi warna dan pengaruh pada orang lain, tapi dikhawatirkan justru ia terbawa dan terwarnai oleh lingkungannya.

Dan kesabaran tak mungkin berdiri sendiri. Ada perangkat lain yang dibutuhkan agar seseorang mampu bertahan dan bersabar menghadapi berbagai gejolak dan resiko dari berbaur.

Pertama, memelihara niat ikhlas. Fondasi ikhlas yang kokoh takkan mampu menggoyahkan pemiliknya ketika ia harus menghadapi situasi sulit akibat dari kebenaran yang ia lakukan. Hidup berbaur dengan tetap mempertahankan identitas dan prinsip pasti menghadapi banyak tantangan. Bukan saja tantangan yang sifatnya menekan atau menghalangi, tapi juga tantangan yang datang dari pintu rayuan dan godaan. Disinilah keikhlasannya diuji. Karenanya, keikhlasan menjadi faktor terpenting untuk bisa menjadi pribadi yang kuat bertahan dengan prinsip dalam berbaur.

Kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan. Seorang muslim dimanapun mempunyai misi. Sebuah misi harus diiringi dengan wawasan muatan pesan yang dibawanya. Wawasan ilmu dalam hal ini mencakup ilmu syariat yang berkait langsung dalam kehidupan masyarakat. Kekurangan bekal ilmu dapat menyebabkan seseorang terlalu mempermudah atau mempersulit masalah. Seorang muslim harus mengetahui batas keluasan dan keluwesan Islam. Sampai dimana batas-batas yang bisa ditolerir oleh syariat dan dimana batas-batas yang tidak dapat ditolerir. Rasulullah saw bersabda, “Berilah kabar gembira dan jangan menceraiberaikan. Permudahlah, jangan mempersulit.”

Ketiga, menjaga keteladanan dalam perilaku. Hal ini penting, karena umumnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada uraian kata berupa nasihat atau wejangan. Mereka akan simpatik justru pada sikap dan perilaku baik yang langsung mereka lihat. Para ulama dakwah kerap mengumandangkan prinsip, “Ashlih nafsaka wad’u ghairaka,” atau perbaiki dirimu baru seru orang lain. Ini adalan tuntutan dalam syariat Islam.

Keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan komunitas orang-orang shalih. Hal ini penting agar jiwa kita tetap memperoleh suplai semangat dan penyegaran saat bertemu dengan mereka. Rutinitas ini bahkan harus semakin ditingkatkan saat kita menghadapi banyak permasalahan dalam hidup.

Kelima, memahami pedoman dan tahapan dakwah. Kewajiban Islam itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kemungkaran juga bertingkat-tingkat. Diperlukan start tertentu yang berbeda-beda dalam mengadakan pembenahan. Suatu pola yang berhasil diterapkan pada seseorang, belum tentu bisa diterapkan pada orang lain. Selain pola pendekatan yang khas, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa sebuah perubahan selalu memerlukan waktu. Sehingga, seorang muslim tidak akan mudah kecewa atau merasa gagal terhadap upaya perbaikan yang dilakukannya.

Keenam, memahami seni bergaul dengan orang lain. Berbaur dan berinteraksi dengan manusia tidak mudah karena masing-masing mereka memerlukan pendekatan tersendiri, sesuai dengan karakternya.

Ketujuh, perluas dan perbanyaklah pengalaman (tajribah). Aspek ini mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pribadi yang bijaksana dalam berbaur dengan orang lain. Orang yang memiliki pergaulan luas, dari sisi syariat ilmunya lebih bermanfaat dan dakwahnya akan lebih cepat diterima karena ia telah menempatkan diri sesuai kondisi. Pengalamanlah yang akan memunculkan potensi, menambah kearifan dan kesabaran.

sumber : Tarbawi via kasurau.com

Read Post | komentar

PKS prihatin dan sesalkan petugas KUA terjerat hukum

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama menilai, Kementerian Keuangan menjadi salah satu penyebab adanya petugas pencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tersandung persoalan hukum karena menerima uang saat menikahkan orang di luar jam kantor.

Anggota Komisi VIII RI, Hidayat Nurwahid mengungkapkan, maraknya protes dari petugas KUA karena tersangkut masalah hukum bukan persoalan sederhana dan bukan semata-mata kesalahan dari Kementerian Agama.

Pasalnya, dalam rapat kerja sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama untuk memprioritaskan anggaran dalam APBN 2014 untuk gaji guru dan tunjangan petugas KUA.

"Ternyata kesepakatan ini tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan sehingga belum ada solusi bagi persoalan ini," kata Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Hidayat, harus ada keputusan berani dari Kementerian Agama untuk mengatasi hal ini, apakah merestui permintaan para penghulu yang tidak mau menerima pekerjaan di luar jam kerja dan kantor menjadi kebijakan nasional dengan segala konsekuensinya.

Atau Kementerian Agama memberikan insentif bagi para petugas pencatat pernikahan. "Ini harus segera diputuskan agar tidak ada petugas KUA yang ditangkap lagi," imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, Asep Ahmad Maoshul Affandy. Menurutnya, selain pembicaraan dengan Kementerian Keuangan, pihak Kementerian Agama juga harus duduk bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas definisi dari gratifikasi.

Dengan demikian, akan terjawab apakah pemberian uang kepada petugas KUA yang melayani pencatatan nikah di luar jam kerja dan kantor termasuk dalam golongan gratifikasi.

sumber : antaranews.com

Read Post | komentar

‘Party ID’ Jadi Obat Penawar Politik Uang

[JAKARTA] Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, meyakini peningkatan "Party ID" atau kedekatan pemilih terhadap partai politik dapat menjadi obat penawar atas praktik politik uang.

"Saya menarik kesimpulan bahwa peningkatan 'Party ID' dapat menjadi 'antidote' atau obat penawar atas praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah di Indonesia," kata Burhanuddin dalam paparan hasil penelitian "Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Politik Uang" oleh Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Kamis (12/12).

Hasil penelitian tersebut memang memperlihatkan bahwa kedekatan pemilih dengan parpol menjadi salah satu dari tiga faktor yang secara signifikan mempengaruhi kecenderungan perilaku pemilih terhadap politik uang.

Sebanyak 69 persen pemilih yang mengaku memiliki kedekatan erat dengan parpol cenderung menolak menerima pemberian berupa uang ataupun barang dalam kerangka politik uang.

Hal itu berbanding terbalik dengan kecenderungan 47 persen pemilih tanpa kedekatan parpol yang menerima pemberian uang.

"Semakin dia tidak memiliki kedekatan dengan parpol, semakian dia toleran dan menerima terhadap politik uang. Begitupun sebaliknya, semakian dia dekat dengan parpol, semakin besar kecenderungan menolak," kata Burhan.

Sementara itu dua faktor signifikan lain yang mempengaruhi kecenderungan pemilih menerima pemberian uang oleh parpol atau calon anggota legislatif adalah tingkat pendidikan dan pengalaman terdahulu terhadap praktik serupa.

Oleh karena itu, Burhan menyarankan bahwa upaya penurunan praktik politik uang harus disikapi melalui peningkatan kedekatan konstituen dengan parpol.

"Sebab untuk memperbaiki tingkat pendidikan sulit dilakukan dalam waktu pendek, akan tetapi peningkatan 'Party ID' jauh lebih memungkinkan," ujar Burhan.

"Tingkat 'Party ID' di Indonesia hanya 10 persen pada Oktober 2013, itu tingkat yang sangat membuka dorongan ke arah politik transaksional," katanya menambahkan.

Hasil survei indikator memperlihatkan terdapat perbedaan sikap di antara pemilih yang memiliki tingkat pendidikan berbeda dalam menanggapi politik uang.

"Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil kecenderungan menerima pemberian," kata Burhanuddin.

Pemilih berpendidikan Perguruan Tinggi hanya 23 persen yang mengaku menerima pemberian politik uang dan 70 persen menolak.

Sedangkan sebanyak 49 persen pemilih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau di bawahnya mengaku menerima pemberian politik uang. Sementara hanya 37 persen pemilih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengaku menerima.

Sedangkan faktor pengalaman terdahulu berkaitan erat dengan apakah pemilih pernah ditawari uang atau barang serta pernah menyaksikan atau mendengar orang lain menerimanya.

Bagi pemilih yang mengaku pernah ditawari atau menyaksikan orang menerima lebih dari 50 persen menyatakan akan menerima pemberian uang atau barang yang ditawarkan.

Beberapa faktor pendekatan lain yang coba digunakan oleh Indikator untuk mengukur toleransi dan perilaku terhadap politik uang adalah gender, demografi desa-kota, usia, pendapatan, dan keanggotaan organisasi.

Dua faktor lain yang cukup signifikan mempengaruhi adalah demografi desa-kota dan pendapatan.

Sebanyak 47 persen pemilih di desa akan menerima pemberian politik uang, berbanding hanya 36 persen warga kota yang akan menerima hal serupa.

Kemudian memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor tingkat pendapatan akan mempengaruhi perilaku terhadap politik uang.

Sebanyak 47 persen pemilih berpendapatan di bawah Rp1 juta mengaku menerima pemberian, sedangkan untuk pemilih berpendapatan Rp1 - Rp2 juta dan di atas Rp2 juta masing-masing hanya mencapai 41 persen dan 30 persen yang menerima.

Sedangkan untuk faktor lain, yaitu gender, usia dan keanggotaan organisasi cenderung tidak terlalu signifikan mempengaruhi toleransi dan perilaku terhadap politik uang.

Survei Indikator di tingkat dapil berlangsung di 39 dapil dengan mengambil sampel 400 orang yang telah memenuhi syarat hak pilih di masing-masing dapil selama September-Oktober 2013.

Sementara survei nasional mengambil sampel sebanyak 1.200 warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dengan menggunakan metode "multistage random sampling" dan perkiraan rentang error sebesar sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

 sumber : suarapembaruan.com

Read Post | komentar