Bocoran Gerindra, 3 Cawapres PKS Lebih Mendulang daripada Hatta

Sabtu, 10 Mei 2014

Ketua DPP PKS Ansory Siregar mendapat bocoran dari Partai Gerindra seputar cawapres untuk Prabowo Subianto. Ia mengklaim kandidat cawapres dari PKS lebih diterima masyarakat ketimbang Hatta Rajasa, yang kini disebut-sebut sebagai kandidat pendamping Prabowo.

"Saya dapat bocoran dari Gerindra. Sebenarnya untuk penerimaan di masyarakat, ada yang menyebutkan berasal dari kita," ujar Ansory di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2014).

Ansory mengatakan ada 3 nama kader PKS yang jika disandingkan dengan Prabowo maka elektabilitas dalam Pilpres 2014 lebih baik ketimbang duet Prabowo-Hatta. Walau begitu, Ansory menyerahkan keputusan cawapres sepenuhnya di tangan Prabowo.

"3 Kandidat kita lebih mendulang daripada Hatta. Namun, kita serahkan ke Prabowo," kata Ansory.

Menurut Ansory, PKS selalu siap dalam koalisi meskipun tidak mendapat jatah untuk menduduki kursi RI 2. Ansory mengambil contoh pada koalisi di pemerintahan SBY saat ini dan sebelumnya.

"Kita duduk dengan SBY saja nggak dapat kursi cawapres. Jadi rela tak rela, dan siap tak siap," ujar Ansory. [detiknews]

Read Post | komentar

15 Propinsi Siap Deklarasi Rumah Indonesia "Prabowo Presiden Rakyat Indonesia"

Jakarta — Deklarasi Rumah Indonesia 'Prabowo Presiden Rakyat' yang berlangsung hari ini Jumat (9/5) diikuti oleh 11 Afiliasi Organisasi Buruh.

Deklarasi Rumah Indonesia selain dideklarasikan di Jakarta juga dideklarasikan di 15 Provinsi seluruh Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Said Iqbal dalam orasinya menuturkan, dari sekian banyak Capres bermunculan dalam setahun ini, hanya Prabowo Subianto yang berani menandatangani 10 Tuntutan Buruh Indonesia.

"Rumah Indonesia dideklarasikan, karena hanya Prabowo yang diusung mau menandatangani 10 tuntutan rakyat," ujar Iqbal di Wisma Antara Jakarta, Jumat (9/5).

Meskipun saat ini, hanya 15 provinsi yang mendeklarasikan, Iqbal menyebutkan dalam seminggu ke depan ditargetakan 34 Provinsi akan mendeklarasikan Rumah Indonesia.

"Sementara ini baru 15 provinsi, dan seminggu ke depan akan ada di 34 provinsi dengan tagline 'Prabowo Presiden Rakyat'," tegas dia.

Setelah deklarasi ini kata Iqbal akan dilakukan Rapat Umum yang akan dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto 'Presiden Rakyat'.

"Rapat umum akan digelar mulai Mei sampai Tengah Juni nanti di 15 provinsi. Rapat umum pertama kemarin di GBK," ucap dia.

Adapun organisasi buruh yang ikut mendeklarasikan Rumah Indonesia yakni KSPI, FSP BUMN Bersatu, Organisasi Serikat Pekerja, Front Pembela Guru Honorer/Tenaga Honorer, Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Organisasi Guru, Pekerja Rumah Tangga, Buruh Migran, Asosiasi Pedagang Tradisional, Organisasi Petani dan Nelayan.

Sedangkan Provinsi yang mendeklarasikan Rumah Indonesia: NAD, Sumut, Kepri, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Gorontalo, Sulsel, Sulut, Kaltim, Kalsel, dan Kalbar. [aktual]

Read Post | komentar

Terlibat Politik Uang, Kemenangan Caleg Dua Beranak Asal Riau Ini Terancam Dibatalkan

PEKANBARU -- Kemenangan dua calon legislatif, yakni Maimanah Umar dan anaknya Maryenik Yanda, terancam dibatalkan apabila pengadilan menyatakan keduanya bersalah dalam kasus politik uang pada Pemilu Legislatif 2014.

"Kalau hakim menyatakan mereka bersalah karena terbukti melakukan politik uang, maka akan didiskualifikasi," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Nurhamin, di Pekanbaru, Sabtu.

Maimanah Umar merupakan caleg DPD RI asal Riau. Sedangkan putrinya Maryenik Yanda merupakan caleg DPRD untuk daerah pemilihan Kabupaten Kampar dari Partai Golkar. Keduanya mendapat cukup suara pada Pemilu Legislatif untuk bisa duduk sebagai anggota DPD dan DPRD.

Nurhamin mengatakan, dalam peraturan KPU perihal pelanggaran Pemilu, kasus pidana politik uang (money politics) sangat tegas dan tidak memberi toleransi. Meski vonis hakim hanya berupa hukuman percobaan sekalipun, namun apabila sudah dinyatakan bersalah, maka keduanya akan dibatalkan sebagai pemenang dalam Pemilu Legislatif.

Kronologis "money politics" yang diduga dilakukan kedua terdakwa terjadi pada 28 Maret 2014 pukul 21.30 WIB di rumah milik saksi Darmayulis di Perumahan Taman Anggrek II Blok F No.8 Jalan Rambah Raya Kubang, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. 

Terdakwa disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebahai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.

JPU menyebut saksi Yuneli alias Nunik telah memberikan bingkisan baju batik kemeja yang pada bagian dalam baju batik bertuliskan "Dr Hj Maimanah Umar MA Tokoh Perjuangan Riau berjuang tanpa henti Caleg DPD RI Dapil Riau nomor urut 11 dan Hj Maryenik Yanda SH caleg DPRD Riau dapil 2 Kampar nomor urut 3 dari Partai Golkar".

JPU menyatakan pemberian tersebut merupakan bentuk "money politic" untuk mempengaruhi masyarakat yang menjadi pemilih.

"Dengan sengaja melakukan atau turut melakukan atau menjanjikan materi ataupun imbalan kepada peserta kampanye pemilu untuk memilih dirinya sebagai calon anggota DPD RI dan DPRD Kampar," katanya. [rol]

Read Post | komentar (1)

Berupaya 'Sogok' KPU Riau Rp. 140 Juta, Ketua DPD Demokrat Riau Dilaporkan ke KPK

KPU Riau dan KPR Rohul menerima suap dari Bupati Rohul Achmad Rp140 juta. Pemberian dengan permintaan pelulusan lima komisioner KPU Rohul tersebut dilaporkan ke KPK.

PEKANBARU - Tidak ingin mendapat masalah hukum di kemudian hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau melaporkan pemberian uang Rp40 juta dari Bupati Rokan Hulu Achmad pada Februari 2014 silam, saat proses seleksi sepuluh calon menjadi lima komisioner KPU Rokan Hulu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah serupa juga dilakukan KPU Rokan Hulu yang menerima suap Rp100 juta.

“Kami menilai pemberian tersebut masuk gratifikasi, karena itu kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang tersebut kepada KPK,” ujar Ketua KPU Riau Nurhamin Nahar kepada wartawan di kantornya, Jumat (9/5/14).

Dijelaskan Nurhamin, pemberian uang tersebut melalui dua komisioner KPU Riau, Abdul Hamid dan Ilham Yasir. Bupati Achmad menitipkan dua map. Setelah sampai di sekretarit KPU Riau, satu map dibuka.

"Setelah dibuka oleh anggota komisioner yang menerima, diketahui di dalamnya ada uang kontan senilai Rp 20 juta atau totalnya Rp40 juta. Di samping itu ada secarik kertas ada catatan lima nama orang untuk diloloskan menjadi anggota KPU Rohul," papar Nurhamin.

Kalau kemudian dari lima nama yang diusulkan Bupati Achmad ada dua yang lolos, Nurhamin menjamin hal itu bukan terpengaruh suap, melainkan keduanya memang punya kualitas dan koptensi untuk menjadi penyelenggara Pemilu.

Pemberian uang lebih besar diterima KPU Rokan Hulu menjelang menjelang penetapan hasil rekapitulisi suara Pemilu di Rohul akhir April lalu. Bupati Achmad, melalui orang suruhannya mengirim tas berisi uang pada KPU Rokan Hulu.

Tas yang semula belum diketahui isinya tersebut, lantas dibawa ke KPU Riau dan baru dibuka sesampaianya di Pekanbaru.

“Di Pekanbaru tas kita buka bersama dan isinya uang tunai sebesar Rp100 juta,” papar Nurhamin.

Kalau menurut Komisioner KPU Rohul yang menerima tas berisi uang tersebut, Bupati Rohul yang juga Pelaksana Harian Ketua DPD Partai Demokrat Riau meminta sejumlah Caleg diloloskan.

Atas pemberian uang tersebut, Nurhamin mengatakan kalau pihaknya telah berusaha mengkonfirmasi pada Bupati Achmad, namun saat dihubungi maupun di-SMS tak bersedia merespon.

"Makanya lebih baik kita serahkan ke KPK yang ketika itu kebetulan sedang di Pekanbaru, agar ada tanda bukti penyerahan uang tersebut," demikian penjelasan Nurhamin. [riauterkini]

Read Post | komentar

PKS : Partai Islam, Pemenang Sebenarnya Pemilu 2014

Hasil penetapan hasil Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjungkirbalikkan pendapat para pengamat politik yang menyatakan bahwa partai Islam telah tamat.

"Hasil real count KPU ini juga telah membangkitkan partai-partai Islam yang selama ini telah dikubur oleh lembaga-lembaga survei," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 10/5).

Aboebakar memberi contoh, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikatakan akan tamat, ternyata masih mendapatkan 6,79 persen suara. Sementara PAN mendapatkan 7,59 persen suara; PKB mendapatkan 9,04 suara dan PP mendapatkan 6,58 persen.

"Oleh karenanya tidaklah berlebihan, bila saya katakan bahwa pemilu kali ini adalah kemenangan partai Islam atas prediksi dari para pengamat politik serta survei yang dilakukan lembaga konsultan politik.  Pemenang sebenarnya Pemilu 2014 adalah partai-partai Islam," demikian Aboebakar.[rmol]

Read Post | komentar

PKS Khawatir Dengan Kualitas Anggota DPR Baru Yang Banyak Anak Pejabat

Ketua DPP PKS Ansory Siregar pesimis terhadap para anggota legislator yang baru. Menurutnya, banyak anggota legislator terpilih belum memahami kerja sebagai wakil rakyat.

"Kalau dulu 2009 saja anggota DPR 50 persen pengusaha, sehingga kehadiran rapat itu sangat rendah. Saya tidak tahu anggota DPR 2014, di mana 80 persen adalah pengusaha dan anak pejabat," ungkap Ansory dalam diskusi Radio Sindo bertema 'Sentilan Buat KPU' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (10/5/2014).

Turut hadir dalam diskusi itu Yasonna H Laoly anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Daniel Zuchron anggota Bawaslu RI, dan Jerry Sumampouw sebagai Koordinator JPPR. Kemudian Ansory mempertanyakan kualitas dari pengusaha dan anak pejabat yang terpilih sebagai anggota DPR itu.

Ansory juga pesimis terhadap kehadiran wakil rakyat baru itu dalam setiap rapat. Ia memprediksi akan kembali terjadi bolos sidang dan rapat ketika membahas UU di DPR.

"Paling 6 bulan aja mereka bekerja, karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan," pungkas anggota Komisi IX DPR itu. [detiknews]

Read Post | komentar

Raih 6,79% Suara di Pemilu, PKS Terima Kasih Pada Masyarakat

Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho, Sabtu 10 Mei 2014, menyatakan partainya menerima atas hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, yang ditetapkan oleh KPU. Meski begitu, PKS tetap akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena masih menemukan kecurangan.

"Ini juga perlu kami lakukan tindak lanjut dengan mekanisme hukum sebagai mestinya," ujar Taufik di Kantor KPU, Jakarta.

Taufik menjelaskan, gugatan yang diajukan ke MK sebagai langkah pembelajaran bersama. Ini juga sebagai langkah sesuai konstitusi dan sudah diatur dalam Uundang-Undang Pemilu.

Hasil rekapitulasi nasional KPU Pusat menyebutkan perolehan suara PKS  mencapai 8.480.204 atau 6,79 persen. PKS menerima itu dengan catatan.

Perihal suara ini akan diajukan sebagai bahan evaluasi internal partai. "Ini masukan dan acuan untuk koalisi. Selain itu, pelaksanaan Pemilu ini akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden yang lebih baik," kata Taufik.

PKS berterima kasih pada masyarakat yang masih memberi kepercayaan kepada partainya untuk meraih kursi di parlemen. PKS berjanji akan menjalankan amanah.

Selain itu, PKS menilai pelaksanaan Pemilu 2014 telah berjalan dengan lancar.  "Kepada aparat keamanan yang telah mengamankan, pemilu relatif cukup aman, kita perlu mengapresiasi pengamanan," kata Taufik. [vivanews]

Read Post | komentar