Selamat Jalan Mujahid Media Sejati

Selasa, 06 Mei 2014

Pagi ini, Selasa (6/5/2014) segenap kru Humas dan admin web Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang berduka cita karena ditinggal pergi selama-lamanya oleh rekan mereka Akh Budiarto. Beliau merupakan kru Humas sekaligus sebagai admin @PKSJakarta.

"Innalillahi wainnailaihi rajiun, telah meninggal dunia akh Budiarto, kru Humas dan admin @PKSJakarta," tulis akun tidak resmi @pk_sejahtera, Selasa.

Ucapan belangsungkawa atas kepergian Akh Budiarto pun mengalir deras, baik di Twitter, Facebook maupun grup-grup diskusi via Whatsapp, Blackberry atau Telegram.

"Selamat jalan akhi syurga menantimu, Allohummaghfirlahu" warhamhu wa 'afihi wa'fu 'anhu," ucap akun @pksqatar melalui Twitter.

Dari informasi yang PKS Nongsa dapatkan dari @PKSJakarta, almarhum meninggal karena sakit yang cukup lama.

Selamat jalan saudaraku. Semoga Allah memberikanmu tempat yang terbaik disisi-Nya. Kami akan meneruskan perjuanganmu.[dm/pksnongsa.org]

Read Post | komentar

PKS Usung Doktor Ikhsan Balon Wako Dumai

DUMAI - Meskipun tinggal setahun lagi, PKS Dumai sudah memastikan Bakal Calon (Balon) Wali Kota Dumai periode 2015-2020.

Balon yang diusung adalah kader PKS sendiri, Dr. Muhammad Ikhsan.

Pengusungan Dr. Muhammad Ikhsan sebagai Balon Wako Dumai 2015-2020 langsung disampaikan Sekretaris Umum DPC PKS Dumai, Verdi Elfarian dalam konferensi pers, Selasa (6/5/14) di Gantino Lamo, Jalan Sudirman, Dumai.

Dalam sesi konferensi pers tersebut, Dr.

Muhammad Ikhsan juga dihadirkan, dan ikut berbincang dengan awak media. Bahkan, pencalonan dari PKS ini merupakan Partai Politik (Parpol) pertama yang menyatakan secara

terang-terangan.

"Kita resmi mengusung Dr. Muhammad Ikhsan untuk Walikota Dumai periode 2015-2020. Penetapan Balon dari PKS sudah di SK-kan oleh DPP PKS," kata Verdi.

Dikatakan Verdi, saat ini PKS mendapatkan 3 kursi di DPRD Dumai. Sedangkan untuk mencalonkan sebagai Wali Kota Dumai, butuh 5 kursi. 

Artinya, PKS tidak cukup kursi mengusung calon yang dijagokan atau butuh koalisi.

"Saat ini kami sedang menjajaki semua partai untuk menjalin hubungan koalisi. Secara spesifik, hingga saat ini belum ada koalisi terjalin secara resmi. Namun, komunikasi politik mulai berjalan dengan baik," katanya.

Sementara Dr. Muhammad Ikhsan sendiri mengatakan akan membenahi 2 hal untuk Dumai. Pertama penyelesaian proyek air bersih, kedua membuka peluang kerja.

"Akibat sulitnya 2 hal tersebut, sehingga biaya hidup di Dumai semakin tinggi. Beda UMK Dumai dengan Pekanbaru saja lebih Rp 200 ribu. Jika dibiarkan kesulitan itu, maka biaya hidup di Dumai akan kian tinggi," katanya. [tribunnews]

Read Post | komentar

Merasa Dicurangi Internal Partainya, Caleg PDIP Temui Saksi PKS

Adalah H. Cipta Wahyudi (Okis) Caleg PDIP untuk DPRD Provinsi Banten yang hari Senin malam (5/5) mendatangi salah seorang rumah kader PKS Mujiono di Bencongan Kelapa Dua Tangerang. 

Kedatangan Okis sapaan akrabnya bukan karena ada permasalahan antara dua partai paska Pileg. Tetapi kedatangan Okis untuk meminjam salinan formulir D1 Kelurahan dan DA Kecamatan. Karena Okis merasa suaranya dicurangi oleh caleg lain dinternal partainya.

“Saya percaya saksi PKS itu adil. Meski bukan suara partainya saja, saksi-saksi PKS berani interupsi agar tidak terjadi kecurangan. Kemaren saja di Kelurahan Bencongan saya melihat saksi PKS yang paling sigap dan konsisten menjaga suara. Kalau tidak salah nama saksinya Pak Koharudin ya?” Ungkap Okis seperti yang diceritakan Mujiono kepada Humas PKS Kelapa Dua.

Meski tidak mendapatkan salinan yang diminta, karena memang salinan tersebut sudah diserahkan langsung ke sekretariat DPC dan dilanjutkan ke DPD, Caleg PDIP nomor urut 8 tersebut jadi mengetahui bentuk organisasi PKS yang sedikit berbeda dengan PDIP. Beliau kagum karena struktural PKS sampai ketingkat kelurahan.

Mujiono pun menyarankan Okis untuk mendatangi sekretaris DPC Sugeng Arifin di Jalan Pasir Raja.

“Awalnya saya beritahu beliau alamat kantor DPD yang di Tigaraksa. Tapi beliau bingung. Akhirnya beliau saya kasih tahu alamat Pak Sugeng sekretaris DPC PKS Kelapa Dua yang lebih dekat. Dan beliau bilang akan berkunjung esok harinya”, cerita Mujiono kepada Humas PKS Kelapa Dua. [pkskelapadua]

Read Post | komentar

PKS Minta Menteri M. Nuh Tanggung Jawab atas Kegaduhan UN SMP

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh harus bertanggungjawab atas kegaduhan Ujian Nasional (UN) SMP. Kegaduhan ini terutama terkait dengan penarikan dan pergantian beberapa soal yang terkait dengan tokoh politik.

"Tentu kejadian ini semua sangat meresahkan siswa karena dapat menimbulkan kegaduhan atau pun dapat memecah konsentrasi siswa dalam menyelesaikan ujian dengan optimal," kata anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Zainuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 6/5)

Zainuddin pun mensinyalir bahwa dengan adanya politisasi dalam soal UN tahun ini menandakan kegagalan Menteri Pendidikan dalam menjaga netralitas lembaga pendidikan dari segala agenda politik praktis, yang juga tidak mampu mendisiplinkan staf yang ada dibawah kendali kekuasaannya.

Di sisi lain Zainuddin menegaskan bahwa politisasi UN ini menandakan ketidakfairan tim sukses kandidat Capres tertentu yang menggunakan berbagai cara yang tidak sah dalam memenangkan pertarungan politik di pilpres yang akan datang.[rmol.co]

Read Post | komentar

Prabowo Pinang Ical, PKS: Cawapres Harus yang Pastikan Kemenangan

Jakarta - Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) saling berbalas kunjungan. Pertemuan bilateral keduanya membuka peluang koalisi Gerindra-Golkar di pilpres.

Pertemuan keduanya juga tak pelak memunculkan wacana Ical bersedia berduet dengan Prabowo sebagai cawapres. Bagaimana respons PKS?

"Cawapres Prabowo harus yang dapat memastikan kemenangan. Jangan memaksa cawapres partai 'a', 'b', tapi cawapres yang elektabilitas baik," ujar Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Mardani Ali Sera kepada detikcom, Senin (5/5/2014).

Mardani mengatakan PKS sendiri belum berkomunikasi kembali dengan Gerindra soal penjajakan koalisinya ke Golkar. PKS sendiri menurutnya, sejak awal berkeinginan apapun yang dihasilkan termasuk soal cawapres merupakan kesepakatan bersama partai-partai dalam koalisi.

"Namun PKS menghargai semua komunikasi yang ada. PKS tidak merasa grasak-grusuk karena PKS sejak awal fokus pembicaraan intensif soal kesamaan platform manajemen pemerintahan, dan paradigma pembangunan yang sama. Setelah itu baru tahap yang lain-lain. Di majelis syuro ditegaskan kita tidak ingin terperangkap politik transaksional," kata Mardani. [dtc]

Read Post | komentar

Korupsi, Sebagaimana Penyakit Apapun Di Dunia Bisa Dicegah

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri mengatakan korupsi sebagaimana penyakit apapun di dunia ini bisa dicegah. Menurut Fahri korupsi adalah penyakit dalam tubuh organisasi negara dan ada di negara manapun. 

"Kenapa bisa muncul penyakit? Banyak sebabnya tetapi yang paling utama adalah niat dan kesempatan," tulis Fahri pada akun Twitternya @Fahrihamzah, Senin (5/5) malam.

 

Menurut pria yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI ini, niat berkaitan dengan manusia dan kesempatan berkaitan dengan sistem. 

"Selama ini kita sibuk mengadvokasi niat orang, politisi busuk, PNS koruptor, polisi kotor, dan lain-lain. Tapi kita gak pernah serius membangun sistem yang kuat; regulasi yang pasti dan institusi yang terbuka. Kita sampai melegalkan penyadapan tanpa kontrol untuk mengintip niat orang," katanya.

Padahal, lanjut Fahri, manusia sama saja, kalau lingkungan baik dia tumbuh jadi baik. Sebaliknya jika lingkungan buruk maka tidak saja penjahat, orang baik pun cenderung jadi jahat. 

"Sering dicontohkan kalau orang Indonesia pergi ke Singapore tiba-tiba jadi disiplin dan bersih. Sebaliknya, orang Singapore pergi ke Batam, hanya 30 menit naik boat tiba-tiba jadi kacau," ungkapnya.

Fahri juga mencontohkan, Polisi masuk KPK karena gaji dan kepuasan kerja tinggi maka jadi baik. Nanti balik ke Polri gaji berkurang 5/6 dan suasana kerja tak enak, praktik lama akan balik lagi.

"Lalu apakah kita akan terus seperti 12 tahun ini gebuk sana sini tanpa hasil. Padahal saya bisa tunjukkan bahwa ini semua bisa dicegah," jelasnya.

Dia mengakui memang tidak mudah untuk memberantas korupsi, tapi itulah gunanya kuasa besar KPK. Itulah mandat UU 30/2002.

"Mungkin sulit memahami pikiran ini, tapi yang bahaya kalau memang ada yang gak mau korupsi hilang," pungkasnya.[dm/pksnongsa.org]

Read Post | komentar

Jelang Deadline Rekapitulasi Nasional, PKS Berharap Parpol Berjiwa Besar

Jakarta - Empat hari lagi batas akhir bagi KPU untuk menuntaskan rekapitulasi suara nasional pemilihan legislatif di 77 dapil. Namun hingga kemarin, KPU baru menetapkan rekapitulasi di dapil dari 12 provinsi.

Jika hingga batas akhir tanggal 9 Mei 2014 sesuai UU Pemilu rekapitulasi nasional tidak berhasil secara keseluruhan ditetapkan, KPU terancam sanksi pidana. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap saksi-saksi dari partai politik dapat berjiwa besar dalam sidang pleno KPU.

"Itulah kita berharap jangan sampai lewat dari 9 Mei. Mari kita semua berbesar hati, berjiwa besar," ujar Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Mardani Ali Sera kepada detikcom, Senin (5/5/2014).

Mardani mengatakan KPU agar tidak memaksakan kehendak. Di sisi lain, saksi-saksi partai politik diharapkan dapat menahan diri dari melakukan interupsi yang berlebihan. Karena intensitas interupsi juga menyebabkan proses penetapan rekapitulasi berjalan lamban.

"Kita memaklumi kita punya banyak catatan terhadap KPU. Tapi kalau kita paksakan, kepentingan yang lebih besar akan tergantung, yaitu pemilihan presiden," imbuh Mardani.

Menurutnya, proses pelaksanaan pemilihan legislatif yang meninggalkan banyak catatan kekurangan dan indikasi kecurangan, karena sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional terbuka.

"Ambil hikmahnya saja. Ini karena sistem proporsional terbuka, semua parpol menuai dampak dari keputusan yang memaksakan proporsional terbuka. Sederhana saja. Karena nanti ada jalan lain, bisa ke MK dan MA," pungkas Mardani.

KPU mengubah peraturan KPU tentang tahapan pemilu agar jadwal rekapitulasi nasional terakhir disesuaikan dengan UU Pemilu, yakni 9 Mei. Jika rekapitulasi nasional molor dari waktu yang ditentukan, KPU terancam sanksi pidana.

Berikut bunyi pasal 319 UU No 8 Tahun 2012 tentang pemilu,"Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya secara nasional sebagamana dikmaksud dalam pasal 205 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)". [detikcom]

Read Post | komentar

Kader PKS Bantu Evakuasi Wisatawan Yang Jatuh Ke Jurang

BOGOR – Rihlah (rekreasi-red) kepanduan dan kader PKS DPC Kelapa Dua di kawasan wisata air terjun Curug Seribu Gunung Salak Kabupaten Bogor diwarnai aksi penyelamatan dan evakuasi wisatawan yang jatuh ke jurang sedalam 40 meter. Peristiwa tersebut terjadi Sabtu 3 Mei 2014 sekitar pukul 16:00-17:00 WIB.

Kaharudin, Isnen dan Bobi adalah tiga kepanduan PKS Kelapa Dua yang ikut membantu pengelola Wisata Curug Seribu mengangkat korban dari kedalaman 40 meter sampai membawanya ke area evakuasi di pintu masuk Wisata Curug Seribu. Perjalanan evakuasi sejauh 2.5 km dengan kondisi jalan menanjak dan kemiringan 60-90 derajat.

Korban mengalami luka dalam yang cukup serius. Sehingga setelah dievakuasi, dengan beberapa temannya langsung dibawa pergi meninggalkan lokasi wisata curug seribu.

Jatuhnya wisatawan wanita asal Jakarta itu bermula saat kabut mulai menutupi kawasan air terjun dan hujan mulai turun. Wisatawan tersebut dengan empat orang temannya belum sempat turun ke air terjun. Jalanan menuju air terjun memang terbilang curam dan licin. Sehingga membuat korban yang yang baru pertama kali ke Curug Seribu itu tidak mengetahui medan yang dihadapi hingga jatuh ke jurang. [pkskelapadua]

Jalan curam ke arah objek wisata Curug Seribu

Salah seorang anggota kepanduan PKS sesaat setelah evakuasi korban

Lokasi Air Terjun Curug Seribu

Read Post | komentar