Mentan Suswono : Sawah Tergenang Banjir Akan Dapat Ganti Rugi

Rabu, 22 Januari 2014

JAKARTA - Banjir yang melanda berbagai daerah di Indonesia turut menggenang lokasi persawahan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberikan ganti rugi terhadap lokasi persawahan tersebut.

Meski demikian, Menteri Pertanian Suswono, mengaku belum mengantongi data rinci jumlah luas persawahan yang tergenang air pada musim banjir kali ini. Menurutnya, sampai saat ini Kementan masih berusaha mengumpulkan data-data yang lebih lengkap.

"(Data) Lahan pertanian belum dapat. Sedang inventarisasi Purworejo. Hasil sidak dari yang terkena banjir banyak yang masih bisa tumbuh baik," ujar dia di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Rabu, (22/1/2014).  

Suswono menjelaskan, meski banjir melanda pasokan beras dalam negeri berada pada kondisi aman. Tak kurang dari 13 ribu ton padi di stok pemerintah yang dapat juga digunakan sebagi persediaan musim banjir.

"Saat terjadi bencana, Gubernur punya kewenangan untuk bisa memanfaatkan stok beras di Bulog 200 ton, bupati 100 ton. Jadi, di pengungsian enggak ada masalah pangan. Stok Bulog juga besar di atas 2 juta ton, dapat digunakan untuk bantuan masyarakat korban di pengungsian," katanya. *

*okezone

Read Post | komentar

Survei Membuktikan, Pemprov DKI Paling Buruk Tangani Bencana

JAKARTA- Pemerintah provinsi DKI Jakarta dinilai paling buruk kinerjanya dalam penanganan bencana alam. Hal itu terungkap dalam survei  Indonesia Research Center (IRC).

IRC melakukan survei untuk mendapatkan opini warga tentang program terkait aspek lingkungan hidup yang dijalankan pemerintah daerah, serta upaya penanganan bencana di berbagai provinsi. Survei dilakukan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia minimal berumur 17 tahun. Survei dilakukan pada September hingga Oktober 2013 di seluruh provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik acak bertingkat (multistage random sampling). Jumlah responden dipilih secara proporsional dari semua provinsi. Jumlah sampel valid 16.004. Diperkirakan ambang kesalahan dari survei ini mencapai kurang lebih 0,77 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

IRC melansir, berdasarkan provinsi,  pemerintah DKI Jakarta dinilai paling buruk kinerjanya. Secara akumulatif dari empat kriteria yakni buruk dan makin buruk, buruk dan tetap buruk, buruk tapi membaik dan baik tapi memburuk, Jakarta dipersepsikan oleh 82,9 persen warganya cenderung buruk. “Dua provinsi yang sedang dilanda bencana besar, erupsi Gunung Sinabung (Sumatera Utara) dan banjir bandang Manado (Sulawesi Utara), menempati posisi ke-4 (63,6 persen) dan ke-6 (59,5 persen),” tulis IRC dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1/2014).

IRC menyatakan, di tengah populisme pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, persoalan banjir Jakarta kali ini dinilai berbagai pihak lambat respons dan antisipasinya. “Tetapi kompleksitas persoalan Jakarta dengan kekhususannya sebagai ibukota serta keterkaitannya dengan daerah-daerah penyangga membuat isu banjir tidak serta-merta menjadi tanggung jawab DKI,” tulis IRC.

Keberhasilan Jakarta untuk keluar dari karut-marut bencana bisa menjadi driving force bagi daerah-daerah lain untuk menjadikan bencana sebagai wacana utama, bukan sekadar momen kesibukan sesaat ketika datang, setelah itu dilupakan. *

*okezone

Read Post | komentar

Makin Banyak Perusahaan Eropa Boikot Israel

Sejumlah perusahaan Eropa kembali memboikot Israel setelah lembaga dana pensiun Belanda, ABP, berencana untuk mengikuti jejak sesama lembaga  dana pensiun Belanda yakni PGGM, dalam memotong hubungan dengan bank Israel.

Nordea Investment Management dan DNB Asset Management juga mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan negara Zionis bersama dengan dana pensiun Norwegia KLP, menurut Financial Times, demikian sebagaimana dilansir worldbulletin.net, Selasa 21 Januari.

PGGM dua pekan lalu memutuskan untuk menarik investasi dari lima bank besar Israel sebagai protes atas pembangunan berkelanjutan Israel dari pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang ilegal menurut hukum internasional.

Sejumlah serikat akademisi AS memulai tren dengan memboikot lembaga pendidikan Israel pada akhir 2013. Israel sekarang kekhawatiran bahwa tren akan terus berkembang dan tersebar di seluruh Eropa, dipimpin terutama oleh perusahaan-perusahaan di Inggris, Belanda dan negara-negara Skandinavia.

Bisnis pemukim Yahudi ilegal di Tepi Barat, juga telah mencatat penurunan yang signifikan dalam pendapatan dari ekspor untuk tahun 2013. *

*muslimdaily

Read Post | komentar

Jangan Khawatir !!! Relawan PKS Tetap Setia Melayani

Awan gelap masih setia menggelayut di langit Kabupaten Bekasi. Curah hujan yang terhitung tinggi sejak Jum'at (17/1/2013) menyebabkan banjir di berbagai titik wilayah kabupaten. Bahkan tingginya debit air yang turun pada Sabtu malam seolah ingin menenggelamkan bumi Bhagasasi ini.

Kontributor PKS-Bekasi, Rusdy Haryadi berhasil mewawancari ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh, seputar aksi tanggap darurat banjir yang dilakukan oleh PKS Kabupaten Bekasi.

Memang lumayan sulit menemui Mohamad Nuh di rumahnya karena sebagian besar aktifitasnya justru lebih banyak di lapangan. Apatah lagi saat musibah banjir yang meluas di wilayah Kabupaten Bekasi saat ini, kegiatannya semakin padat mulai jaulah (kunjungan) ke pengurus di level cabang dan ranting, hingga terlibat langsung dalam upaya penanggulangan korban banjir dan distribusi bantuan.

Pria yang juga calon legislatif nomor urut wahid yang diusung PKS untuk Dapil 3 Kecamatan Tambun Selatan ini, begitu humble dan lugas saat menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan.

Berikut petikannya:

Untuk banjir tahun ini apa yg sudah PKS lakukan dalam hal penanganan korban banjir?

DPD PKS Kabupaten Bekasi menginstruksikan seluruh kader untuk membantu masyarakat, khususnya korban banjir. Dan respon kader cukup cepat dan sigap dalam aksi penanganan banjir seperti membuat posko dan dapur umum.

Konkritnya seperti apa?

Kami menunjuk 1 posko utama sebagai pusat informasi yang dikelola tim inti penanganan banjir, dan 6 posko koordinasi yang tersebar di enam dapil. Dan paling tidak ada posko ditiap kelurahan yang juga dibentuk oleh kader PKS.

Secara kumulatif berapa jumlah Relawan banjir yang diterjunkan PKS Kabupaten Bekasi?

Paling tidak 100 posko penanganan banjir dilevel kelurahan telah terbentuk. Jika setiap posko melibatkan 10 sumber daya manusia meliputi berbagai tugas, dari mulai penggalangan dana, evakuasi korban, tenaga medis dan distribusi logistik. Itu artinya ada 1000 Relawan yang terlibat dalam aksi sosial ini. Dan kader inti PKS menjadi supporter utama dalam penanganan banjir Bekasi ini.

Sekarang kita bicara soal pendanaan, mengingat ini isu paling seksi. Dari mana PKS mendapatkan supply anggaran?

Sebagian besar anggaran tentu saja berasal dari penggalangan dana dari kantong kader PKS. Dan model penggalangan dana seperti ini tidaklah aneh diinternal PKS. Kami biasa menyebutnya “sunduquna juyubuna” (kas kita adalah kantong kita). Sebagian lagi, juga berasal dari para donatur dan relasi yang percaya kepada ketulusan kader PKS. Alhamdulillah, semua orang juga tahu ketulusan kerja semua kader PKS . Insya Allah.

Soal adanya komentar miring sebagaian pihak yang menyebut PKS menjadikan aksi tanggap banjirnya hanya untuk mendongkrak elektabilitas partai. Komentar Ustadz?

Prinsipnya, semua partai silakan turun untuk meringankan beban masyarakat.Karena tak ada larangan orang berbuat baik, apapun latar belakang dan afiliasi politiknya. Justru sebaliknya apa yang kami lakukan semestinya memjadi trend baru dalam kontestasi demokrasi, agar pengelolaan partai politik bekerja dalam framework “fastabiqul khairat”. Apalagi saat ini wibawa parpol tengah terdegradasi karena lemahnya kepercayaan publik akibat perilaku negatif sebagian politisi.

PKS siap membantu siapa saja untuk kebaikan. Dan kader PKS tidak bisa berpangku tangan dan berdiam diri melihat kesulitan anak bangsa. Kader PKS juga terjun di DKI untuk membantu korban banjir. Dan bahkan mereka bekerja membantu masyarakat dengan slogan “mari kita bantu jokowi.” Jangan keruhkan ketulusan kerja kader kami untuk masyarakat. Karena tujuan utama kami berpartai adalah pemberdayaan masyarakat. *

*pksbekasi

Read Post | komentar

PKS Dukung Langkah Yusril Soal Uji Materi UU Pilpres

JAKARTA -- Judicial Review atas Undang-Undang Pemilu Presiden (UU Pilres) yg diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Gazali jika dikabulkan MK, diyakini akan menyehatkan praktek sistem demokrasi.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan jika gugatan itu dikabulkan maka karut-marut praktek koalisi bisa diatasi. Selain itu, lanjutnya,  juga akan bisa memperkuat sistem presidensiil.

"Sejak awal parpol akan dipaksa sistem untuk siapkan pasangan capres-cawapresnya. Jika pun terjadi koalisi parpol hal tersebut lebih sebagai dukungan terhadap capres-cawapres pada putaran kedua," kata Mahfudz dalam siaran persnya, Rabu (22/1).

Implikasi jika gugatan tersebut dikabulkan, lanjut Mahfudz, tidak sekompleks yang dibayangkan. Malah implikasi mundurnya pelaksanaan pemilu legislatif akan memberi kesempatan bagi KPU dan Bawaslu untuk menuntaskan sejumlah agenda. Seperti penyiapan saksi TPS yang diperkirakan sulit diselesaikan dalam waktu dua bulan. "Juga KPU bisa memantapkan DPT." *

*republika

Read Post | komentar

PKS : Tidak Ada Tahun Politik

BANDARLAMPUNG -- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung, Ade Utami Ibnu, menepis sebutan bahwa pada tahun 2014 sebagai tahun politik.

Dia menilai penyebutan momentum penyelenggaraan pemilu sebagai tahun politik justru makin mendegradasi pemaknaan politik itu sendiri.

"Bagi PKS, tidak ada yang disebut tahun politik. Semua tahun, baik itu ada pemilu atau tidak ada pemilu, adalah tahun kerja dan pelayanan," ujar Ade di Bandarlampung, Rabu,

Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menyerahkan bantuan bagi korban banjir di Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang.

Partai politik, lanjut Ade, hendaknya tidak semata dimaknai sebagai lembaga ahli 'politicking' yang terkesan menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.

"Parpol harus hadir menjadi solusi problem di masyarakat. Peristiwa bencana yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia seharusnya menjadi sarana parpol untuk memberi kontribusi konkret," katanya.

Karena itu, Ade juga menyayangkan jika kehadiran parpol di lokasi bencana ditanggapi sinis, alih-alih saling bahu-membahu membantu korban bencana.

"Akan jauh lebih bermanfaat jika anda turun atau bisa menyampaikan bantuan dalam bentuk apa pun juga. Sangat tidak tepat dalam situasi bencana kita justru saling menyerang," ujar caleg DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji itu.*

 *republika

Read Post | komentar