Golkar, PDIP dan Demokrat Paling Banyak Manfaatkan Kepala Daerah

Jumat, 17 Januari 2014

JAKARTA - Peneliti Senior Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat merupakan partai politik peserta pemilu paling banyak menggerakkan kepala daerah untuk kepentingan Pemilu 2014. Alasannya, ketiga partai tersebut yang kadernya paling banyak mejadi kepala daerah, atau setidaknya kalaupun itu bukan kader murni, ketiga partai tersebut banyak menang di pilkada.

"Dilihat dari aspek kepentingan menggerakkan kepala daerah untuk kepentingan pemilu 2014 yang paling banyak adalah partai Golkar, kedua adalah PDIP dan ketiga Partai Demokrat," ucap Karyono kepada "PRLM", di Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Namun, kata dia, partai lain yang hanya "memiliki" sedikit kepala daerah juga cenderung akan melakukan hal yang sama. Menurut dia, dalam sistem politik di Indonesia tidak ada larangan menggerakkan kepala daerah yang merupakan kader partai, untuk membantu partainya menjadi pemenang Pemilu.

"Hanya yang terpenting kepala daerah tersebut tidak melanggar aturan yang ada. Misalnya, melakukan politik anggaran yang memanfaatkan APBD, fasilitas pemerintah dan anggaran lainnya yang masuk kategori uang negara," ucapnya.

Karyono mengungkapkan, dalam politik praktis, setiap kekuatan politik cenderung membagun relasi-relasi kekuasan untuk memenangi pemilu, termasuk menggalang kepala-kepala daerah. Bagi partai politik yang memiliki kader di pemerintahan cenderung akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.*

 *pikiranrakyat

Read Post | komentar

Tidak Ada Kader Terlibat Korupsi, PKS Riau Bangga

Dalam rilis KMS Riau, PKS Riau termasuk partai yang kadernya hingga saat ini bebas dari kasus korupsi. PKS berbangga, walau mengaku tetap tak bisa menghadirkan sistem yang bersih, baik di legislatif maupun eksekutif.

Riauterkini-PEKANBARU- Tidak adanya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau yang terlibat kasus hukum (berdasarkan rilis Koalisi Masyarakat Sipil Riau), baik di legislatif maupun eksekutif, membuat DPW PKS Riau bangga.

“Bangga, tapi kami tetap tidak bisa menghadirkan sistem legislatif maupun eksekutif yang bersih,” kata Suroyo, Sekretaris DPW PKS Riau kepada riauterkinicom via telfon, Kamis (16/01/14) malam .

Menurutnya, menjadikan sistem legislatif dan eksekutif di berbagai daerah di Riau merupakan tugas bersama, termasuk tugas partai politik.

“Di eksekutif maupun legislatif, kami mempunyai teman partai lain. Kalau teman partai itu terlibat masalah hukum, berarti kami PKS tidak bisa menghadirkan sistem yang bersih bersama teman-teman itu, apalagi teman koalisi,” ungkapnya.

Menurutnya, seluruh kader partai yang ada di Riau mempunyai peluang untuk melakukan korupsi. Namun, hal itu tergantung kepada keinginan individu masing-masing kader partai.

Di samping itu, untuk mengetahui kadernya terlibat kasus korupsi atau tidak, setiap bulannya, seluruh kader yang menjabat di eksekutif dan legisalatif mesti melaporkan pendapatannya ke partai.

“Kalau tidak sesuai dengan gaya hidupnya, kami akan panggil yang bersangkutan. Kami verifikasi dan jika terbukti, kami serahkan ke Dewan Syari'ah untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

Seperti yang diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau yang merupakan gabungan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Jikalahari, Fitra, TII dan Riau Corruption Trial (RCT), merilis kader dan partai politik (parpol) terlibat kasus korupsi, baik telah berstatus terpidana maupun yang telah terdakwa.

Sejak 16 tahun terakhir, tercatat 27 kader parpol yang tersangkut yang kasus korupsi. Seorang lagi terkait kasus pidana umum. Dari jumlah tersebut yang terbanyak, Partai Golkar merupakan yang terbanyak, yakni 12 kader, Partai Demokrat 4 kader, PAN 3 kader, PPP 3 kader, PDIP 2 kader, PKB 2 kader, PBR dan PDK masing-masing satu kader.*

*riauterkini

Read Post | komentar