Gerakan Aceh Tanpa JIL Dideklarasikan

Kamis, 26 Desember 2013

BANDA ACEH – Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) dinilai sangat membahayakan akidah umat Islam, karenanya umat Islam di Aceh diminta untuk menjaga keluarganya dari pengaruh bahaya JIL.

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk. Faisal Ali mengemukakan hal itu pada diskusi publik mengungkap bahaya liberalisme di Aceh dan peluncuran Gerakan Aceh Tanpa JIL (ATJ) di Lamnyong Banda Aceh, Rabu kemarin.

Faisal Ali mengungkapkan, di Aceh JIL mulai berkembang meskipun belum muncul ke publik seperti halnya dikota-kota besar di Jawa. Karena itu Faisal mengajak masyarakat untuk sama-sama mencegah perkembangan JIL sebelum mereka berkembang di bumi serambi Mekkah ini.

Faisal menyebutkan, salah satu upaya untuk mencegah perkembangan JIL adalah melalui dunia pendidikan. Menurutnya harus ada upaya untuk menjauhkan pendidikan  yang berbau sekularisme kepada kepada generasi Aceh. Apa lagi menurutnya penyebaran JIL kerap dilakukan dengan pemberian beasiswa.

“Kalau selama ini pendidikan kita hanya fokus kepada otak saja, nah kedepan perlu dipikirkan bagaimana pendidikan ini juga menguatkan iman mereka. Begitu juga dengan beasiswa, bukan tidak boleh tapi kita harus selektif, jangan sampai beasiswa kita tukar dengan akidah,” ujarnya.

Faisal Ali menyambut baik kehadiran Gerakan Aceh Tanpa JIL, paling tidak gerakan ini bisa menghambat perkembangan JIL di Aceh melalui diskusi-diskusi keislaman yang harus digelar secara rutin.

“Gerakan ini sangat bagus untuk menghambat JIL di Aceh ini, dan MPU Aceh mendukung serta mengucapkan selamat atas kehadiran Gerakan yang sangat bagus ini”lanjutnya lagi.

Sementara itu Aktifis Indonesia Tanpa JIL Akmal Sjafril menyebutkan kehadiran Indonesia Tanpa JIL mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat, hal itu setidaknya terlihat dengan begitu antusiasnya masyarakat di berbagai kota untuk mendeklarasikan daerahnya sebagai daerah tanpa JIL, salah satunya adalah provinsi Aceh.

“Di Aceh sambutannya begitu antusias, selain para pemuda, kami melihat ulama-ulama disini sangat mendukung kehadiran Aceh Tanpa JIL, semoga ini bisa mencegah perkembangan JIL di provinsi Aceh”ujarnya.

Akmal menyebutkan JIL kerap menyasar para pemuda, mahasiswa dan pelajar yang masih awam dengan pengetahuan agama, aktifis JIL kerap memainkan logika untuk mempengaruhi targetnya.

Menurut Akmal meskipun bahaya JIL ini belum begitu terasa di Aceh, namun ia meminta agar para aktivis dakwah tidak menunggu JIL berkembang kemudian mencegah, akan tetapi harus segera ada upaya untuk menghambat sebelum mereka berkembang.

sumber : tajuk.co

Read Post | komentar

Berikut Kriteria Capres PKS Berdasarkan Dewan Syuro

BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah selesai menggelar Pemilihan Raya (Pemira) untuk mengetahui aspirasi kader soal sosok capres-cawapres yang layak diusung.

Menurut Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, calon-calon yang sudah beradar saat Pemira harus mempunyai beberapa kriteria untuk dipilih dalam rapat majelis syuro.

"Pertama kredibilitasnya, kedua kapabilitasnya, ketiga akseptabilitasnya di masyarakat," kata Hilmi, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/12/2013).

Tak hanya itu, kata Hilmi, capres PKS juga harus memiliki akses politik yang luas. Itu diperlukan agar capres dapat didukung partai lain dan ormas. "Ada juga pertimbangan kelima akses sosial kandidat," tuturnya.

Terakhir, kata Hilmi, capres PKS harus memiliki akses finansial yang mendukung pendanaan selama kampanye. Namun, syarat keenam ini masih dipertimbangkan. "Dipertimbangkan untuk ada," jelasnya.

Saat ditanyakan kriteria apa yang harus dimiliki sosok pendamping capres PKS, Hilmi mengatakan mempunyai kriteria yang sama. "Saya kira sama saja," tandasnya.

sumber : okezone.com

Read Post | komentar

JK: Uang Bailout Tidak Pernah Sampai ke Century

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut bahwa kasus bail out Bank Century tidak sesuai aturan yang sebenarnya.

"Kasus bail out Century itu tidak sesuai dengan aturan sebenarnya, karena merubah-rubah angka-angka, berarti itu tidak sesuai aturan dan merugikan negara," ujar Jusuf Kalla, disela liburan keluarga di Kabupaten Takalar, Selasa (24/12).

Ia menyebutkan, hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah jelas merugikan keuangan negara Rp7 triliun, namun faktanya siapa yang akan bertanggungjawab dalam kasus tersebut bahkan mereka saling lempar tanggungjawab.

"Siapa yang bertanggung jawab ?, terus lari kemana uang itu. Buktinya, kemungkinan besar uang itu tidak sampai. Buktinya lagi sudah dikasih malah kekurangan, jadi sebenarnya uang itu tidak pernah sampai," sebut ketua PMI itu.

Ketua Dewan Masjid ini mengungkapkan, apabila uang senilai Rp6,7 triliun sampai, tentu saja tidak ada lagi penambahan. "Saya yakin bila itu sampai tidak perlu tambah lagi, ini sebuah akibat. Kita serahkan saja ini ke KPK," ungkapnya.

Sebelumnya, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik senilai Rp7 triliun lebih.

Pemberian FPJP ke Bank Century diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,394 miliar. Selanjutnya, penetapan sebagai bank berdampak sistemik telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun.

Berdasarka kerugian negara berdampak sistemik tersebut diketahui merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara (PMS) dari lembaga penjamin simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

 

 

sumber : aktual.co

Read Post | komentar