Bathoegana: Seharusnya Demokrat Mencontoh PKS

Sutan Bhatoegana mengkritik aturan konvensi capres yang dibentuk komite konvensi. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat itu aturan yang mengharuskan kader partai lain nonaktif selama mengikuti konvensi tidak sejalan dengan semangat konvensi. 

"Menurut saya tidak perlu nonaktif apalagi keluar dari partai asalnya. Karena kita mencari pemimpin bangsa bukan kader Demokrat," kata Sutan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (26/8).

Konvensi capres Demokrat harus mempelopori kebijakan pemisahan jabatan publik dengan posisi di partai. Bayangan Sutan, lima tahun mendatang tidak ada lagi pejabat publik yang duduk sebagai fungsionaris partai. "Lima tahun mendatang kalau sudah menjabar publik harus lepas jabatan," ujarnya.

Sutan tidak segan memuji kebijakan PKS yang menurutnya sudah berani memisahkan jabatan publik dan jabatan partai. Menurutnya apa yang dilakukan PKS patut ditiru partai-partai lain di Indonesia tak terkecuali Demokrat. 

"PKS sudah mempelopori. Ini bagus. Pak Hidayat Nur Wahid saat jadi Ketua MPR mundur sebagai Ketum PKS. Begitu juga Pak Tifatul saat menjadi menteri mundur sebagai Ketum PKS," katanya.

Sutan membantah bila komite konvensi dianggap asal-asalan dalam menetapkan peserta. Karena sampai saat ini konvensi masih merumuskan soal kriteria peserta. 

Sutan menyatakan, "Nanti mereka (komite konvensi) mereka umumkan September. Sekarang kan sedang bekerja mempersiapkan materi," ujar Sutan.

Konvensi capres Demokrat dilakukan dengan sistem semiterbuka. Dalam konteks itu, Sutan menegaskan majelis tinggi berhak mengundang tokoh-tokoh nasional yang dianggap layak memimpin bangsa untuk menjadi peserta. 

Namun, imbuh Sutan, tokoh nasional yang mendapat undangan juga tetap akan diverifikasi oleh komite konvensi. "Undangan diadakan (majelis tinggi), tapi yang seleksi komite," katanya.

Sejauh ini Sutan masih percaya konvensi capres Demokrat tak akan bersifat kontraproduktif bagi pemenangan Demokrat di pilpres 2014. Karena konvensi akan diselenggarakan secara transparan dan diikuti tokoh-tokoh yang memiliki visi kebangsaan. 

"Kita memilih tokoh yang memiliki visi nasional bukan tokoh yang mengedepankan ego pribadi atau kelompoknya," ujar Sutan. (pm/rol) [nabawia]