JAKARTA - Terjadinya pro-kontra pendapat antara partai koalisi di Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengarai lantaran kurangnya koordinasi.
Hal itu diakui Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil. Dia mengatakan, selama ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak pernah dikoordinasikan kepada Setgab. Sehingga, membuat keberadaan Setgab seakan tidak memiliki fungsi.
"Karena Setgab mati suri akibatnya kebijakan yang dilakukan pemerintah itu tidak bisa didalami dengan utuh," katanya kepada Okezone, Jumat (27/12/2013).
Terlebih, setiap partai politik memiliki visi dan misi yang berbeda yang masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap konstituennya. Maka, seharusnya pemerintah bisa berkoordinasi terlebih dulu dengan koalisi.
Namun yang selama ini terjadi, ujar Nasir, Setgab hanya digunakan untuk memadamkan isu kebijakan yang semakin memanas atau menuai kontroversi. "Jadi Setgab itu hanya digunakan seperti pemadam kebakaran," terangnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, anggota koalisi Partai Demokrat yang tergabung dalam Setgab terus menuai perbedaan pendapat, di antaranya saat dikeluarkannya kebijakan perpanjangan masa kerja Timwas Century, hanya Demokrat dan PPP yang menolak untuk diperpanjang, sedangkan partai anggota koalisi lainnya sepakat.
Begitu juga dengan kebijakan Perppu Mahkamah Konstitusi (MK), hanya PKS dan PPP yang menolak. Atas hal itu, Demokrat justru menuding kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang dikhianati koalisi.
Hal itu diakui Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil. Dia mengatakan, selama ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak pernah dikoordinasikan kepada Setgab. Sehingga, membuat keberadaan Setgab seakan tidak memiliki fungsi.
"Karena Setgab mati suri akibatnya kebijakan yang dilakukan pemerintah itu tidak bisa didalami dengan utuh," katanya kepada Okezone, Jumat (27/12/2013).
Terlebih, setiap partai politik memiliki visi dan misi yang berbeda yang masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap konstituennya. Maka, seharusnya pemerintah bisa berkoordinasi terlebih dulu dengan koalisi.
Namun yang selama ini terjadi, ujar Nasir, Setgab hanya digunakan untuk memadamkan isu kebijakan yang semakin memanas atau menuai kontroversi. "Jadi Setgab itu hanya digunakan seperti pemadam kebakaran," terangnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, anggota koalisi Partai Demokrat yang tergabung dalam Setgab terus menuai perbedaan pendapat, di antaranya saat dikeluarkannya kebijakan perpanjangan masa kerja Timwas Century, hanya Demokrat dan PPP yang menolak untuk diperpanjang, sedangkan partai anggota koalisi lainnya sepakat.
Begitu juga dengan kebijakan Perppu Mahkamah Konstitusi (MK), hanya PKS dan PPP yang menolak. Atas hal itu, Demokrat justru menuding kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang dikhianati koalisi.
sumber : okezone
0 komentar:
Posting Komentar