Foto : Ketua DPC PKS Marpoyan Damai bersama anak & istri |
Dinasti politik terjadi karena
partai merestui, bahkan mencalonkan. Karena itu, partai harus memberikan pendidikan
politik tentang dampak politik dinasti.
"Kalau partai ingin mendidik
publik, partai tidak mencalonkan mereka-mereka yang terindikasi politik
dinasti," jelas Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid seperti dilansir RMOL, Minggu
(20/10).
Setelah diberikan pendidikan politik, rakyat harus mengawasi bahkan dengan kedaulatannya memberikan punishment bagi yang melakukan politik dinasti dan mengganjar reward bagi yang menghindari.
Setelah diberikan pendidikan politik, rakyat harus mengawasi bahkan dengan kedaulatannya memberikan punishment bagi yang melakukan politik dinasti dan mengganjar reward bagi yang menghindari.
"Terakhir, dinasti itu sendiri. Mereka harus cukup kritis. Dengan
pengalaman yang ada, yang bisa mencoreng keluarganya sendiri, jangan asal
dicalonkan. Harus juga mendidik. OK kita keluarga besar, kalau ada yang
terbaik, kita dukung yang lain," ungkap Hidayat.
PKS sendiri sudah sejak awal menghindari politik dinasti. Istri kepala daerah dari PKS tidak boleh maju menjadi calona anggota legislatif, begitu juga sebaliknya. Suami-istri, termasuk anak-bapak juga tidak boleh sama-sama nyaleg.
"Itu sudah kita putuskan dan sudah dijalankan secara efektif. Padahal di PKS banyak suami-istri yang sama-sama kader hebat. Itu akan memberi ruang kader lebih banyak tampil," jelasnya seraya menambahkan, di PKS juga tidak boleh rangkat jabatan di partai dengan jabatan publik. (nabawia)
PKS sendiri sudah sejak awal menghindari politik dinasti. Istri kepala daerah dari PKS tidak boleh maju menjadi calona anggota legislatif, begitu juga sebaliknya. Suami-istri, termasuk anak-bapak juga tidak boleh sama-sama nyaleg.
"Itu sudah kita putuskan dan sudah dijalankan secara efektif. Padahal di PKS banyak suami-istri yang sama-sama kader hebat. Itu akan memberi ruang kader lebih banyak tampil," jelasnya seraya menambahkan, di PKS juga tidak boleh rangkat jabatan di partai dengan jabatan publik. (nabawia)
0 komentar:
Posting Komentar