Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra
mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri BUMN Dahlan
Iskan mempertontonkan dagelan yang memalukan dan memuakkan terkait kebijakan
kenaikan gas elpiji 12 kilogram (Kg).
“Kenaikan harga dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708 jelas-jelas menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Kenaikan gas elpiji 12 kg memberikan efek domino naiknya harga-harga barang dan memicu inflasi,” kata Indra kepada SP di Jakarta, Minggu (5/1).
Indra lebih jauh mengatakan, setelah pemerintah melalui PT Pertamina dengan penuh kesadaran menaikkan gas elpiji 12 Kg, yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan, mulai dari persoalan kenaikan yang begitu tinggi, persoalan kelangkaan pasokan, hingga banyaknya pihak yg menolak kenaikan gas elpiji 12 kg, tiba-tiba Presiden SBY tanpa rasa berdosa menyatakan penolakannya atas kenaikn gas elpiji 12 kg tersebut.
“Padahal kenaikan kenaikan gas elpiji 12 kg merupakan kebijakan pemerintah atau setidak-tidaknya merupakan kebijakan yang diambil PT Pertamina melalui persetujuan pemerintah (Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Pertamina),” katanya.
Dagelan yang tidak lucu ini, kata dia, juga disempurnakan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang dengan entengnya mengaku salah atas kekisruhan yang terjadi sebagai akibat karena kurangnya koordinasi.
Padahal sebelumnya Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan keputusan kenaikn elpiji 12 kg telah disetujui dalam Rapat RUPS PT Pertamina.
"RUPS itu kan Menteri BUMN, jadi sebetulnya BUMN (Menteri) sudah tahu duluan bahwa itu naik (gas 12 kg)," kata Indra bingung.
Dagelan seperti ini, kata dia, benar-benar memalukan dan memuakkan.
“Saya tidak mengerti yang sebenarnya terjadi, apakah sang Presiden yang sedang cuci tangan atas kebijakan pemerintahannya yang tidak pro rakyat? Apakah karena sang Presiden yang sudah tidak dianggap lagi sama anak buahnya/para pembantunya, sehingga pembantunya membuat kebijakan yang bertentangan dengan kemauan sang Presiden? Ataukah ini bukti bahwa pemerintahan SBY tidak efektif lagi. Begitu menyedihkannya pemerintahan kita ini?” tanya dia.
“Kenaikan harga dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708 jelas-jelas menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Kenaikan gas elpiji 12 kg memberikan efek domino naiknya harga-harga barang dan memicu inflasi,” kata Indra kepada SP di Jakarta, Minggu (5/1).
Indra lebih jauh mengatakan, setelah pemerintah melalui PT Pertamina dengan penuh kesadaran menaikkan gas elpiji 12 Kg, yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan, mulai dari persoalan kenaikan yang begitu tinggi, persoalan kelangkaan pasokan, hingga banyaknya pihak yg menolak kenaikan gas elpiji 12 kg, tiba-tiba Presiden SBY tanpa rasa berdosa menyatakan penolakannya atas kenaikn gas elpiji 12 kg tersebut.
“Padahal kenaikan kenaikan gas elpiji 12 kg merupakan kebijakan pemerintah atau setidak-tidaknya merupakan kebijakan yang diambil PT Pertamina melalui persetujuan pemerintah (Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Pertamina),” katanya.
Dagelan yang tidak lucu ini, kata dia, juga disempurnakan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang dengan entengnya mengaku salah atas kekisruhan yang terjadi sebagai akibat karena kurangnya koordinasi.
Padahal sebelumnya Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan keputusan kenaikn elpiji 12 kg telah disetujui dalam Rapat RUPS PT Pertamina.
"RUPS itu kan Menteri BUMN, jadi sebetulnya BUMN (Menteri) sudah tahu duluan bahwa itu naik (gas 12 kg)," kata Indra bingung.
Dagelan seperti ini, kata dia, benar-benar memalukan dan memuakkan.
“Saya tidak mengerti yang sebenarnya terjadi, apakah sang Presiden yang sedang cuci tangan atas kebijakan pemerintahannya yang tidak pro rakyat? Apakah karena sang Presiden yang sudah tidak dianggap lagi sama anak buahnya/para pembantunya, sehingga pembantunya membuat kebijakan yang bertentangan dengan kemauan sang Presiden? Ataukah ini bukti bahwa pemerintahan SBY tidak efektif lagi. Begitu menyedihkannya pemerintahan kita ini?” tanya dia.
sumber :*suarapembaruan
0 komentar:
Posting Komentar